Pembangunan di Indonesia

- Kamis, 13 Februari 2014

      Karakteristik Pembangunan

Berdasarkan beragamnya pengertian pembangunan di atas, maka karakteristik pembangunan dapat dilihat dari perkembangan paradigma pembangunan yang berlangsung dari waktu ke waktu. Berikut ini merupakan paradigma yang aktivitas pembangunannya didasarkan pada tiga karakterstik, yaitu integral, universal, dan partisipasi total (patriotproklamasi.blogspot.com).
Karakteristik pembangunan integral mengandung arti bahwa program pembangunan disatu sektor tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan disektor lain. Pembangunan ekonomi misalnya, tidak terlepas dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan politik yang adil dan jujur serta bersih dari penyimpangan, pembangunan hukum yang berkeadilan, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertumpu pada kekuatan sendiri, serta pembangunan sosial budaya yang berakhlak. Dalam Paradigma ini, karakteristik pembangunan yang bersifat integral akan meniadakan ketimpangan pembangunan antara ekonomi fisik yang dominan (mercusuaris) dengan pembangunan sumber daya manusia, ilmu pengetahun dan teknologi, kemandirian, serta sosial budaya.
Karakteristik pembangunan universal memberikan pengertian bahwa aset-aset pembangunan haruslah dipergunakan untuk kepentingan lintas generasi, lintas teritorial, dan bahkan lintas kehidupan (dunia akhirat). Lintas generasi berarti harus berkelanjutan (sustainable), jangan sampai pembangunan sekarang menyebabkan terpuruknya generasi-generasi yang akan datang. Mungkin pembangunan telah mengabaikan hal ini, pembangunan-pembangunan fisik yang gegap gempita di masa lalu membuat generasi sekarang menderita lantaran pembiayaannya melalui utang. Lintas teritorial maksudnya adalah bahwa pembangunan disuatu tempat tidak menyebabkan tempat lain terlantar atau bahkan terkena dampak negatifnya. Dalam paradigma ini, terdapat pula visi pemerataan pembangunan dan pembangunan yang ramah lingkungan. Sedangkan lintas kehidupan bermakna menginspirasikan pelaku-pelaku pembangunan supaya berbuat sambil membangun pula akhirat yang lebih baik, aktivitas dalam hal ini merupakan ekspresi relijius.
Karakteristik pembangunan partisipasi total adalah bahwa pembangunan harus dilakukan oleh seluruh aktor pembangunan sesuai perannya. Untuk itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat agar mereka setara sebagai mitra  pemerintah dalam merumuskan kepentingan bersama. Kesetaraan ini tidak hanya dari segi kedudukannya tetapi juga kualitasnya, sehingga diperlukan pendidikan politik.

Ciri-ciri Pembangunan

Pada dasarnya, ciri-ciri pembangunan itu dapat dilihat dari pengertian pembangunan itu sendiri. Ciri-ciri pembangunan yang dikemukakan disini adalah berdasarkan tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan yang diberikan oleh Sondang P. Siagian (2008), yaitu:
  1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
  2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
  3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Seperti dimaklumi, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
  4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu tertentu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkatan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan status quo yang ada.
  5. Pembangunan mengarah pada moderntias. Modernitas di sini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
  6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahan dan keamanan.
  7. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa, sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya.

Tujuan Pembangunan
Tujuan pembangunan di negara manapun tentunya untuk kebaikan masyarakatnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Siagian dalam Nawawi (2009), pada umumnya komponen yang dicita-citakan dalam keberhasilan pembangunan adalah bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh yang absolut”, dan yang sudah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi, seperti: keadilan sosial; kemakmuran yang merata; perlakuan yang sama dimata hukum; kesejahteraan material, mental, dan spiritual; kebahagian untuk semua; ketentraman; serta keamanan. Untuk mencapai tujuan ini, maka masyarakat harus lebih berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang meliputi keterlibatan aktif, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab, serta keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat (Tjokroamidjojo dalam Nawawi, 2009).
Menurut Zulkarimen Nasution (2004), yang menjadi tujuan umum (goals) pembangunan adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik yang mungkin, atau masyarakat ideal yang terbaik yang dapat dibayangkan. Tujuan khusus (objectives) pembangunan adalah tujuan jangka pendek, biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu. Sedangkan target pembangunan adalah tujuan-tujuan yang dirumuskan secara konkret, dipertimbangkan rasional dan dapat direalisasikan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang tersedia, yang ditegakkan sebagai aspirasi suatu situasi yang ada dengan tujuan akhir pembangunan.

Visi dan Misi Pembangunan
           
            Agar program-progam pembangunan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang telah dituangkan dalam prioritas pembangunan, maka visi dan misi pembangunan haruslah selaras dengan tujuan pembangunan, sehingga dapat menumbuhkan komitmen pelaksana pembangunan untuk mewujudkan  visi menjadi kenyataan dalam proses kreatif dan intuitif. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Agar dapat menentukan visi pembangunan dengan jelas, maka haruslah dapat menjawab pertanyaan ”dalam pembangunan apa kita sekarang berada?”. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah:
  1. Menganalisis skala, lingkup, ukuran, bauran hasil pembangunan, dan aktivitas pembangunan saat ini;
  2. Memandang ke depan dengan cara membandingkan celah antara apa yang sesungguhnya dicapai dengan apa yang ingin dicapai;
  3. Celah tersebut digunakan oleh pelaksana pembangunan untuk menentukan arah dan pola organisasi di masa depan.
Visi yang hendak dicapai memerlukan penjabaran kegiatan yang selaras dengan visi tersebut. Menurut Suprayitno dalam Nawawi (2009), penjabaran dari kegiatan inilah yang disebut dengan misi. Untuk menyatakan misi tersebut, maka harus memuat antara lain:
  1. Menentukan apa yang dicita-citakan organisasi;
  2. Membedakan organisasi dengan organisasi lain;
  3. Menjadikan kerangka untuk evaluasi aktivitas kini dan yang akan datang;
  4. Menjamin kebulatan maksud dalam organisasi;
  5. Menyediakan basis untuk memotivasi sumber-sumber organisasi;
  6. Meyediakan standar untuk mengalokasikan sumber-sumber organisasi;
  7. Menentukan sifat dan iklim bisnis yang diinginkan;
  8. Menyediakan titik fokal untuk mengidentifikasikan tujuan dan arah organisasi;
  9. Memungkinkan penerjemahan maksud organisasi ke da;am tujuan-tujuan yang cocok;
  10. Memungkinkan penerjemahan tujuan ke dalam strategi dan aktivitas yang spesifik lainnya.
Model-model Pembangunan

Menurut Nawawi (2009), berdasarkan paradigma pembangunan yang berkembang (intergrating Development Paradigma) pada empat dasawarsa pertama sejak awal 1950-an hingga sekarang, sedikitnya terdapat lima model-model pembangunan, yaitu: model saling hubungan, model pertumbuhan, model pemerataan, model pembangunan manusia, dan model peningkatan daya saing.
Model saling hubungan adalah model pembangunan yang mempunyai relevansi antara paradigma administrasi publik dengan paradigma pembangunan sosial ekonomi politik. Dalam model ini, tercatat perkembangan model-model pembangunan lainnya yang mempengaruhi proses pembangunan di negara-negara berkembang dan terbagi ke dalam tiga model, yaitu: (1) Model pertumbuhan Gross Nasional Produk (GNP); (2) Model pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok; (3) Model pembangunan kualitas manusia.
Model pertumbuhan merupakan suatu model pembangunan yang sesuai dengan paradigma pertumbuhan yang melandasi strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan Gross Nasional Produk (GNP). Model ini beranggapan bahwa hal tersebut dapat dicapai dengan menempuh industrialisasi dan penanaman modal secara “big push” dengan semangat modernisasi dan superioritas. Untuk itu, maka peranan yang dilakukan adalah melakukan perencanaan dan langkah-langkah kebijakan guna petumbuhan ekonomi yang diinginkan yang mempunyai sasaran pada adanya perubahan sosiokultural dan institusional, sehingga masyarakat memiliki orientasi dan sifat-sifat “achievernent, universalism, dan fungtional specificity.
Model pemerataan dipandang sebagai pemerataan dalam berbagai aspek sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Model ini berawal pada pengembangan delivery service system yang berhubungan langsung dengan kelompok sasaran pada organisasi lokal dan sektoral. Pemberantasan pengangguran dan ketidakmerataan merupakan tujuan eksplisit pembangunan dalam model ini. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme pasar terganjal oleh ketimpangan dalam pembagian pendapatan. Pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk kesempatan kerja dan berusaha, air bersih dan perumahan, dipandang sebagai strategi yang lebih baik, yang nantinya akan  berdampak pada kemandirian dan keadilan sosial.
Model pembangunan manusia didasari pada paradigma manusia yang menekankan kegiatan dengan penuh tanggungjawab untuk membangkitkan kesadaran dan kemampuan insani (Harmon dan Mayer dalam Nawawi, 2009) dan peningkatan sumber daya manusia, baik secara individual maupun kolektif (UNDP dalam Nawawi, 2009). Korten sendiri menyebutkan jenis manajemen dan administrasi yang cocok dalam rangka pelaksanaan model pembangunan kualitas manusia ini sebagai community based resource management.
Model peningkatan daya saing merupakan model pembangunan yang dilakukan melalui transformasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, modernisasi manajemen usaha, serta pembaruan kelembagaan, reinventing goverment, banishing bureauracy, deregulasi dan debirokrasi, perkembangan ek-commece, e-goverment dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan mengacu pada peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan yang didukung oleh kemampuan dan keterampilan profesional, interaksi budaya, dan kegiatan bisnis antar bangsa.

Konsep Pembangunan yang Ideal

Pembangunan sangat diperlukan untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih baik dan maju sesuai tuntutan jaman. Pada dasarnya, pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan berkeadilan sosial.
Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dalam semua segi kehidupan dan penghidupan bangsa menuntut komitmen seluruh komponen masyarakat. Idealnya, berdasarkan strategi dan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, semua warga masyarakat turut menjadi “pemain” dan tidak ada yang sekedar menjadi “penonton”. Memang benar bahwa jenis, intensitas, dan ekstensitas keterlibatan berbagai pihak berbeda-beda karena pengetahuan, keterampilan, pemikiran intelektual, waktu, tenaga, dan kesempatan yang dimiliki juga beraneka ragam. Meskipun penyelenggaraan kegiatan pembangunan tidak menggunakan pendekatan “elitist”, namun kelompok elit dalam masyarakat harus memberikan kontribusi yang lebih substansial dibandingkan dengan warga masyarakat yang lain (Siagian, 2008).

Faktor Penghambat Pembangunan

Pembangunan merupakan proses perubahan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik dan nonfisik dari suatu masyarakat, sehingga akselerasi (percepatan) pembangunan disetiap negara tidak sama. Menurut Tjokroamidjojo dalam Nawawi (2009), Faktor yang mempengaruhi pembangunan dan mempunyai relevansi dengan kondisi masyarakat antara lain:
  1. Masyarakat yang masih tradisional;
  2. Masyarakat yang bersifat peralihan;
  3. Masyarakat maju (modern).
Menurut Didin S. Damanhuri (2010), berdasarkan problema empiris ekonomi politik dan pembangunan di negara-negara sedang berkembang, faktor-faktor yang menjadi tantangan, masalah, dan hambatan dalam menjalankan agenda pembangunan yang dapat dijadikan peluang atau ancamannya adalah:
  1. Globalisasi;
  2. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan;
  3. Industrialisasi, pertanian, dan informalisasi ekonomi;
  4. Korupsi, kebocoran, dan inefisiensi;
  5. Utang luar negeri;
  6. Lingkungan (ekologi);
  7. Birokrasi.
2. BIDANG EKONOMI
            Perekonomian dunia terbagi atas sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat pada negara, dan sistem ekonomi campuran. Dimana sistem ekonomi liberal berlaku di negara-negara kapitalis. Sistem ekonomi terpusat pada negara berlaku di negara-negara komunis. Dan sistem ekonomi campuran berlaku di negara-negara yang baru merdeka.
Sistem ekonomi kapitalis diterapkan di Eropa Barat dan Amerika Serikat mempraktekkan konsep negara sejahtera (welfare state) sehingga menyediakan dana sosial yang besar untuk mensubsidi kesehatan, pendidikan, pensiunan, dan dana sosial lainnya bagi masyarakat.

1.    Latar belakang
            a.         Periodelisasi Orde Lama Dilatar belakangi Perang Dunia Ke II                   
 ( Sebab Managemen Pembangunan Era 1945-1949 )
            (Input)                              
•           Manusia                   
•           Marketing
•           Alat
•           Uang
        ( Proses )
•           Perencanaan
•           Pengorganisasian
•           Pengaktipan
•           Pengawasan
            (Output)
•           Dokumenta
Dalam segi proses ada 2 macam yang  berhasil
Ø  Perencanaan dan
Ø  Pengorganisasian
Dalam segi proses ada 2 macam yang belum berjalan
Ø  Pengaktifan dan
Ø  Pengawasan

2.    Isi

            b.         Menjelaskan istilah dan konsep yang ditulis
Setelah bangsa Indonesia memproklamirkan diri sebagai Negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 , bangsa Indonesia memasuki babak baru, yaitu perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan Indonesia merdeka melalui pembangunan.
(Input) terdiri dari antaralain sebagai berikut :
ü  Manusia (SDM)
Paska Indonesia memproklamasikan diri sebagai Negara merdeka dan berdaulat,masyakat masih trouma atas penjajahan bangsa eropa ketanah pertiwi. Masyarakat belum ada perubahan untuk bangsa Indonesia, tujuan Indonesia merdeka melalui pembangunan.
Pembangun harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bagus, sehingga pembangunan tepat sasaran dan efektip, sehingga tercapainya masyarakat sejahtera.

ü  Marketing
            Jalanya  marketing paska proklamasi yang mana bertujuan untuk melakukan pembangunan, belum maksimal secara sepenuhnya dan belum efesien yang dilakukan untuk mebangun bangsa Indonesia.

ü  Alat
            Alat yang dilakukan untuk membangun pembangunan di Indonesia ini, masih bersifat sederhana dan belum ada alat yang canggih untuk membangun pembangunan Indonesia pada saat paska- proklamasi

ü  Uang
Blockade yang dilakukan oleh angkatan laut belanda, sejak akhir 1945sangat menyesengsarakan rakyat Indonesia.
Produksi dan distribusi bahan pangan sangat terganggu, banyak sarana pisik yang hancur akibat peperangan dan pemerintahan Indonesia dihadapkan dengan masalah inflasi dan defisit anggaran.
ü  Proses
Ada dua hal yang berjalan pada era periodelisasi1945-1949  antalain :

Ø  Perancanaan  dalam pembangun pada periodelisasi 1945

a)      Kolektivitas dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan, meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan termasuk dalam bidang ekonomi dan semangat koperasi.
b)      Stratergi pembangunan pembebasan dari penjajahan, kemiskinan, dan keterbelakangan politik. Ekonomi dan sosial.
c)      Kebijakan dan program pembangunan dikembangkan dan dilaksanakan oleh kabinet yang mencakup sector dan bidang.

Ø  Pengorganisasian
Menurut 33 UUD 1945 yaitu :
a.       Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan
b.      Cabang-cabang yang penting yang penting bagi Negara dan menyangkut hajat orang banyak dikuasai oleh orang banyak.
c.       Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkadung didalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.





Ada Dua Hal Yang Tidak Berjalan Dalam Proses Ini Antaralain :

o   Pengawasan
Karena, dalam pengawasan belum bisa diterapakan ?sebab yang mana kita ketahui bahwa pengorganisasian dan perancanaan yang sudah digagas oleh pemerintah indonesia yang sudah bagus ini , masih belum ada bagian yang bersumber untuk mengawasi dua unsur ini. Akibatnya belum efektip dan maksimal berjalannya suatu cita-cita bangsa melalui pembangunan.
o   Pengaktipan.
Pengorganisasian dan perencana yang digagas oleh pemikir bangsa ini, belum dijalankan dengan semestinya, karena. Dalam proses ini masih belum kepekaan terhadap dua unsur ini . sehingga berjalan ditempat saja , tidak ada arah paska proklamasi.

o   Output
Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Pertma
           
Pada masa kabinet sjahrir III dibentuk panitia pemikir siasat ekonomi. Dasar-dasar  pokok dari pada plan mengatur ekonomi Indonesia. Program pembangunan dengan tujuan untuk memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata dengan cara :
a.       Mengintensipkan usaha produk;
b.      Memajukan pertukaran internasional;
c.       Mencapai stadar hidup yang lebih tinggi; dan
d.      Mempertinggi derajat kecakapan dan kecerdasan rakyat.
Langkah kebijakan yang ditempuh mencakup :
a.       Peningkatan sektor perdagangan, inpor dibatasi pada barang-barang yang penting seperti bahan pakaian, bahan baku untuk industry, alat transport. Mendorong ekspor hasil-hasil perkebunan, hutan, dan tambang.
b.      Pembangunan dan rehabilitasi prasarana perhubungan seperti jalan, kereta api, pelabuhan, irigasi dan bendungan, tenaga listrik, dan rencana pembangunan berbagai industrri tingkat pertama.
c.       Upaya penyebaran penduduk dengan cara memindahkan sekitar 20 juta penduduk jawa ke sumatera selama 10 sampai 15 tahun. Dengan demikian, diharapkan kemakmuran di jawa berkembang dan terbuka kemakmuran baru di sumatera. Dasar politik ekonomi pemerintah adalah pasal 33 UUD 1945, karena semua perusahaan vital harus dikuasai oleh Negara. Perusahaan itu adalah perusahaan listrik dan air, perusahaan kereta api dan tream, pos dan telekomunikasi serta bank sirkulasi. Di antara proyek-proyek yang mendapat perhatian panitia pemikir, adalah Proyek Jatiluhur, Proyek Asahan, Proyek Kali Brantas dan pengerukan sungai..
     1. Pendahuluan
A. Untuk periodelisasi orde lama dilatar belakangi oleh perang dunia kedua
            Dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pemberlakuan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia memasuki babak baru, yaitu: perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan Indonesia mewujudkan kemerdekaan melalui pembangunan. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan kemerdekaan yang luhur tidak dapat segera dimulai. Disebabkan pemerintah colonial Hindia-Belanda yang terusir dari bumi pertiwi akibat kalah perang dengan balatentara Jepang (1942) tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.
            Perjuangan bangsa Indonesia pascaproklamasi kemerdekaan 1945 lebih dititik beratkan pada antara alain :
•           Mempertahankan kemerdekaan
•           Menjaga kestabilan politik dalam negri
•           Perbedaan paham diantara partai politik dalam pengelola pemerintahan
•           Mengatasi kesulitan dibidang ekonomi dan sosial
•           Banyak prasarana fisik hancur akibat peperangan
•           Pemerintahan dihadapkan pada masalah inflasi dan defisit anggaran pembelanja.
Peperangan dan perjuangan diplomasi bangsa Indonesia berhasil memaksa belanda duduk bersama dikursi perundingan .dengan menyodorkan beberapa persyaratan, akhirnya belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia diseluruh Nusantara.kecuali papua pada tanggal 28 Desember 1949. Dengan demikian, sejak pertengahan 1945 hingga akhir 1949 negara dan bangsa Indonesia tidak memiliki waktu dan peluang yang cukup untuk penyelenggarakan pembangunan sebagaimana dicita-citakan dan diamanatkan dalam UUD 1945.
Falsafah, Arah Dan Tujuan Pembangunan
            Falsafah pembangunan nasional yang dianut bertolak dari semangat proklamasi dan amanat konstitusi yang memandang pembangunan sebagai sebagai bagian dan kelanjutan dari perjuangan kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Maklumat pemerintah mengenai tentang pembangunan Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 menegaskan bahwa pembangunan harus memperhatikan kehendak rakyat dilaksanakan
Secara seksama dan bertanggung jawab, seiring dengan itu, arah pembangunan ditunjukan :
a.       Pada pembebasan kehidupan bangsa dari berbagai kekurangan, kemiskinan, dan keterbelakangan dalam berbagai bidang kehidupan, serta penngakuan kedaulatan bangsa
b.      Pada pembangunan perekonomian dengan semangat koperasi dan disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dalam rangka mewujudkan masyrakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.
Adapun tujuan pembanguanan kurun waktu 1945-1949 adalah :
1.         Tercapainya pengakuan dunia internasional secara penuh atas kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia diseluruh wilayah nusantara dan
2.         Terselenggara upaya-upaya mengatasi masalah pembangunan nasional


Awal Demokrasi Liberal
            Maklumat pemerintah 3 November 1945 mendorong berdirinya berbagai partai politik.  Sejak maklumat tersebut diumumkan sampai dengan januari 1946 telah berdiri sepuluh partai politik. Sistem pemerintahanpun  berubah dari kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Belakunya multipartai berdasarkan maklumat pemerintah pemerintah tersebut menandai permulaan praktik “demokrasi liberal” di Indonesia.
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan 1945-1949 
            Pada masa kabinet Sjahrir III, Mentri kemakmuran AK Gani berinisiatif membentuk badan perancang ekonomi, bertugas membuat rencana pembangunan, khusunya pembangunan ekonomi untuk jangka dua sampai tiga tahun. Pada 12 April 1947,pemerintah menerbitkan penetapan presiden no.3/1947 tentang pembentukan panitia pemikir siasat ekonomi.
            Panitia pemikir ini adalah menyiapkan bukti dan buah pemikiran untuk menjadi rencana dan dasar pendirian pemerintahan Negara Requblik Indonesia dalam mengahadapi perundingan dengan belanda dan penyelesaian soal-soal pembangunan Negara.
Menghasilkan dokumen rencana yang disebut “dasar-dasar pokok daripada Plan mengatur ekonomi Indonesia”. Rancanngan ini mengisi program pembangunan dengan tujuan memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata.
perumusan kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional
Pengertian kebijaksanaan dan strategi
            Kebijaksanaan dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan merupakan “peta jalan” yang memberikan petunjuk tentang arah yang seyogyanya ditempuh sehingga perjalanan yang dilakukan berlangsung dengan aman, efesien dan epektif. Kebijaksanaan demikian adalah : kebijaksanaan yang sipatnya yang mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya kebijaksanaan demikian adalah kebijaksanaan yang sipatnya umum yang masih harus dijabarkan lebih lanjut yang hasilnya adalah kebiksanaan yang sipatnya pelaksanaan dan teknis.
            Dengan perkataan lain, apa bila seseorang berbicara tentanng perumusan kebijaksanaan, biasanya ia berbicara tentanng tiga tingkat kebijaksanaan, yaitu :
1.         Kebijaksanaan umum yang sifatnya mendasar dan principal;
2.         Kebijaksanaan pelaksanan, yang kadang-kadang juga dikenal dengan istilah kebijaksanaan oprasional, dan
3.         Kebijaksanaan teknis.

Unsur-unsur masukan bagi perumusan kebijsanaan dan strategi pembangunan nasional
Dikemukakan lima kemponen dari tujuan akhir suatu bangsa dan bernegara, yaitu:
Pertama: kemakmukran dibidang material, yang untuk rakyat kebanyakan, secara sederhana sering diartikan sebagai keserbaga kecukupan dalam kebutuhan fisik yang terutama terwujud dalam bentuk tersedianya sandang.
Kedua: kesejahteraan mental, dikaitkan dengan tersedianya kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan
Ketiga: ketentraman fisik dan rohaniah , ketentraman fisik sudah barang tentu bertalian erat dengan keamanan terhadap berbagai jenis gangguan,baik yang menyangkut nyawa maupun harta benda seseorangn.
Keempat: kebahagiaan, ialah pengetahuan atas tingginya harkat dan martabat manusia dan perlakuan terhormat sesuai denngan harkat dan martabat manusia itu.
Kelima: komponen tujuan akhir itu memang pada umumnya bersipat abstrak
Pembangunan Nasioanal Sebagai Usaha Mengisi Kemerdekaan
            Bahwa pada umumnya kemerdekaan yang dimiliki itu dipandang sebagai modal utama pada usaha mencapai cita-cita akhir bangsa dan Negara yang bersangkutan. Pernyataan yang sering terdengar bahwa kemerdekaan bukan tujuan akhir perjuangan bangsa, memang adalah sesuatu kebenaran. Bahkan persepsi yang meluas disemua kalangan pada 

Perencanaan pembangunan era 1950-1959
            Dalam sejarah perencanaan pembangunan Indonesia, kurun waktu 1950-1959 merupakan masa ketika perkembangan politik memberi peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk melaksakan pembangunan secara terancana. Dukungan dan pengakuan masyarakat internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB, pemerintah kerajaan hindia-belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Ancaman terhadap integritas territorial Requblik Indonesia sebagaimana terjadi pada periode 1945-1949 berupa agresi militer I (15 juli 1947) dan garesir militer II (19 Desember 1948) tidak ada lagi.
            Namun untuk melaksanakan pembangunan secara efektip. pemerintah dan masyarakat Indonesia dihadapkan berbagai tantangan.
Tantangan yang dihadapi: Ketida stabilan Politik Dan Keamanan, Terbelangkaian Perekonomian
            Berbagai tantangan besar yang dihadapi Indonesia pada periode 1950-1959 berupa ketidak stabilan politi dan pemerintahan, perbedaan pendapat antarpimpinan bangsa, dan tidak kestabilan perekonomian. Merupakan kendala besar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif.
            Periode 1950-1959 terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan, politik, dan pemerintahan. Diawali dengan pergantian konstitusi dari UUD Requblik Indonesia Serikat menjadi UUD Sementara Requblik Indonesia. Bentuk Negara federal menjadi Negara kesatuan pada Agustus 1950. Delapan bulan setelah hasil KMB  “Memaksa” Indonesia memakai UUD RIS. Tumbuh banyak partai (Multipartai)  dengan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang perdana mentri.
            Dalam sistem kabinet parlementer, pembentukan dan kegiatan suatu pemerintahan sangat tergantung pada kontelasi wakil-wakil partai yang duduk diparlemen. 
Hasil Analisa

            Dalam sejarah perencanaan pembangunan Indonesia, kurun waktu 1950-1959 merupakan masa ketika perkembangan politik memberi peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk melaksakan pembangunan secara terancana. Dukungan dan pengakuan masyarakat internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB, pemerintah kerajaan hindia-belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Ancaman terhadap integritas territorial Requblik Indonesia sebagaimana terjadi pada periode 1945-1949 berupa agresi militer I (15 juli 1947) dan garesir militer II (19 Desember 1948) tidak ada lagi.
            Namun untuk melaksanakan pembangunan secara efektip. pemerintah dan masyarakat Indonesia dihadapkan berbagai tantangan. Tantangan yang dihadapi: Ketikstabilan Politik Dan Keamanan, Terbelangkaian Perekonomian
            Tujuan pembangunan di negara manapun tentunya untuk kebaikan masyarakatnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Siagian dalam Nawawi (2009), pada umumnya komponen yang dicita-citakan dalam keberhasilan pembangunan adalah bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh yang absolut”, dan yang sudah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi, seperti: keadilan sosial; kemakmuran yang merata; perlakuan yang sama dimata hukum; kesejahteraan material, mental, dan spiritual;
Perkembangan Perekonomian di Indonesia sebagai dampak dari berakhirnya Perang Dunia II.
1. Pada awal kemerdekaan (1945-1950) sistem ekonomi di Indonesia adalah upaya untuk melakukan perubahan dari sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.
~ Indonesia dalam kurun waktu 1945-1949 keadaaan politik dan ekonomi Indonesia masih sangat kacau Indonesia belum seutuhnya merdeka dan laju inflasi sangat tinggi disebabkan karena beredarnya mata uang Jepang dan mata uang NICA yang tak terkendali, serta blokade ekonomi dari Belanda.
~ Upaya untuk mengatasi masalah ekonomi Indonesia awal kemerdekaan adalah seperti dilakukan Konferensi Ekonomi, Pinjaman Nasional, hubungan dagang melalui BTC (Banking and Trading Corporation), mengeluarkan ORI, mendirikan Bank Indonesia, rasionalisasi, kasimo plan, dan yang lainnya masih saja mengalami kegagalan.
~ Kegagalan upaya membentuk sistem ekonomi Nasional disebabkan karena saat itu fokus pemerintah adalah untuk memberantas berbagai pergolakan yang muncul di dalam negeri belum lagi ditambah usaha Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia sehingga rakyat masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.
2. Sistem ekonomi nasional Indonesia pada tahun 1950-1959 adalah liberalisme.
~ Sistem liberalisme bisa tertanam kuat di Indonesia karena Belanda sebagai negara yang pernah berkuasa atas Indonesia merupakan negara penganut liberalisme.
~ Landasan kinerja politik dan ekonomi liberalisme berdampak pada tidak stabilnya politik. Hal ini disebabkan karena tiap kabinet memilki masa kerja yang sangat singkat yang disertai dengan program yang selalu berganti menyebabkan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi selalu gagal.
~ Kegagalan liberalisme diterapkan di Indonesia menyebabkan muncul sikap anti kolonialisme dan imperialisme.

3. Sistem ekonomi nasional Indonesia pada tahun 1959-1969 adalah Sosialisme.
~ Pemerintah Indonesia periode 1959-1969 menggunakan Sosialisme sebagai landasan kinerja pemerintahan, dan dasar kehidupan ekonomi serta politik Indonesia pasca kegagalan liberalisme.
~ Pemerintah Indonesia periode 1959-1965 memperkuat sikap anti kolonialisme dan imperialisme dengan mengeluarkan Manipol (Manifestasi Politik) dan USDEK (UUD’45,Sosialisme Indonesia,Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Manipol adalah dokumen yang berisi tentang pokok dan program umum Revolusi Indonesia.
~ Pembangunan ekonomi Indonesia baru mulai dilaksanakan sejak 1961-1969 dengan dilaksanakannya program pembangunan nasional sistem berencana dirasakan kehidupan masyarakat mulai membaik dan sejahtera.
~ Berbagai langkah dilakukan dan dikeluarkan Presiden Sukarno guna menanggulangi masalah ekonomi masa ini adalah Deklarasi Ekonomi (DEKON) tetapi upaya inipun gagal sebab bantuan dana dari IMF tidak juga dicairkan (sebab Indonesia melakukan aksi Dwikora). Keadaan Indonesia semakin diperparah dengan adanya pemberontakan oleh PKI sehingga keadaan ekonomi Indonesia selama Orde Lama tidak mengalami kemajuan yang signifikan.
~ Presiden Sukarno mengembangkan dan menerapkan sistem ekonomi terpimpin di Indonesia yang dipengaruhi gagasan dan pemikiran komunisme untuk menciptakan sosialisme versi Indonesia. Sementara itu, sistem ekonomi liberal seperti yang dilakukan IMF ternyata sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi Indonesia.
~ Jadi sistem ekonomi komunisme yang berkembang di Uni Soviet mempengaruhi sistem dan pembangunan perekonomian Indonesia pasca Perang Dunia II. Pemerintah Orde Lama ingin supaya di Indonesia terwujud sebuah masyarakat sosialis dan ini ditempuh dengan cara mengatasi atau melampaui feodalisme tanpa melalui kapitalisme sehingga hasilnya Indonesia mengalami kegagalan.
Akibat PD II : Dalam Bidang Ekonomi
Akibat PD II dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Timbulnya zaman Malaise (depresi besar) akibat besarnya biaya perang yg dikeluarkan oleh negara" yang  terlibat.

2. Negara yang terlibat dalam PD II banyak yang mengalami kebangkrutan, kecuali AS. *Untuk menanamkan  pengaruhnyadi negara" Eropa dll, AS melaksanakan berbagai program, seperti Truman Doctrine (1947),Marshall Plan (1947), Point Four Truman, dan Colombo Plan yg bertujuan untuk membendung berkembangnya komunisme.*
3. Timbulnya perlombaan persenjataan antarnegara karena perkembangan industri senjata dalam skala besar.
                                                                                                                                                                                                                                                           
Kesimpulan
            Dalam sejarah perencanaan pembangunan Indonesia, kurun waktu 1950-1959 merupakan masa ketika perkembangan politik memberi peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk melaksakan pembangunan secara terancana. Dukungan dan pengakuan masyarakat internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB, pemerintah kerajaan hindia-belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Ancaman terhadap integritas territorial Requblik Indonesia sebagaimana terjadi pada periode 1945-1949 berupa agresi militer I (15 juli 1947) dan garesir militer II (19 Desember 1948) tidak ada lagi. Perang mempertahankan kemerdekaan telah berakhir dan memungkinkan pembangunan nasional mencakup seluruh wilayah negara. Namun untuk nmelaksanakan pembangunan secara efektif, pemerintah dan masyarakat indonesia dihadapkan pada pelbagai tantangan.

Saran
            Agar program-progam pembangunan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang telah dituangkan dalam prioritas pembangunan, maka visi dan misi pembangunan haruslah selaras dengan tujuan pembangunan, sehingga dapat menumbuhkan komitmen pelaksana pembangunan untuk mewujudkan  visi menjadi kenyataan dalam proses kreatif dan intuitif. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.




0 komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)