BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Setiap Negara dalam menjalankan pemerintahannya, memiliki
sistem yang berbeda-beda meskipun dengan nama yang sama seperti sistem
presidensial atau sistem parlementer. Baik sistem presidensial maupun sistem
parlementer, sesungguhnya berakar dari nilai-nilai yang sama yaitu ”demokrasi”.
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan mengandung nilai-nilai tertentu yang
berbeda dengan sistem pemerintahan lain (otoriter, diktator, dan lain-lain).
Suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh satu
Negara yang sudah mapan, dapat menjadi model bagi pemerintahan di Negara lain.
Model tersebut dapat dilakukan melalui suatu proses sejarah panjang yang
dialami oleh masyarakat, bangsa dan Negara tersebut baik melalui kajian-kajian
akademis maupun dipaksakan melalui penjajahan. Hal yang perlu kita sadari bahwa
apapun sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh suatu Negara, tidaklah
sempurna seperti yang diharapkan oleh masyarakatnya. Setiap sistem pemerintahan
baik presidensial maupun parlementer, memiliki sisi-sisi kelemahan dan
kelebihan. Oleh sebab itu, sebuah bangsa dengan masyarakatnya yang bijak dan
terdidik akan terus berupaya mengurangi sisi-sisi kelemahan dan meningkatkan
seoptimal mungkin peluang-peluang untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan Negara baik pada sistem pemerintahan presidensial
maupun sistem
parlementer.
Mengenai sistem pemerintahan di Brazil, saat ini Brazil
menganut sistem pemerintahan Republik. Sebuah sistem pemerintahan yang sama
seperti Sistem pemerintahan di Indonesia. Walaupun sebenarnya setelah mendapat
kemerdekaan dari Portugis pada 7 September 1822 Brazil telah menganut sistem
pemerintahan monarki, sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan sistem
pemerintahan kerajaan.
Karena menganut sistem pemerintahan Republik, maka kepala
pemerintahan dan kepala negara ada di tangan Presiden. Berbeda dengan Indonesia
yang masa jabatan presiden selama 5th dalam satu periode, di Brazil masa
jabatan presiden anya selama 4th dalam satu periode pemerintahan.
Mengenai parlemen yang berfungsi
sebagai pengontrol kinerja pemerintah serta sebagai perwakilan rakyat Brazil
dalam pemerintahan, Brazil memiliki Kongres Nasional atau semacam MPR-DPR di
Indonesia. Kongres ini dibedakan menjadi 2 atau yang lebih populer dengan
istilah BIKAMERAL atau parlemen dua kamar. Masa jabatan anggota senat federal
dan Câmara dos Deputados berbeda-beda.Presiden Brazil mempunyai kekuasaan
eksekutif yang sangat besar. Selain memegang kekuasaan pemerintahan, Presiden
Brazil juga berhak untuk menunjuk dan membentuk kabinet yang akan membantu dan
mendukung presiden dalam menjalankan pemerintahanny
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas,
maka yang menjadi pokok pembahasan utama dalam makalah ini adalah bagaimana
bentuk-bentuk sistem pemerintahan presidensial. Pokok pembahasan tersebut bisa
dirinci dalam beberapa sub pembahasan sebagai berikut :
1.
Bagaimana
Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial
2.
Bagaimana Ciri-ciri
Sistem Pemerintahan Presidensial
3.
Bagaimana Kelebihan dan Kekurangan Sistem
Pemerintahan Presidensial
1.3. Tujuan Penulisan
1.
Untuk Mengetahui Sistem Pemerintahan
di Brazil
2.
Untuk Mengetahui Fungsi sebuah Parlemen yang Benar dalam Sistem Pemerintahan Presidensil
3.
Untuk Menganilisa suatu Teori dengan
dikaitkan kepada Sistem Pemerintahan di Brazil
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori Sistem Pemerintahan
Ø Menurut Rod Hague, pemerintahan
presidensiil terdiri dari 2 unsur yaitu:
Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan
mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang
tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
Alan R. Ball mengungkapkan bahwa ciri-ciri utama dari sistem
pemerintahan presidensial ialah sebagai berikut:
1. The president is both nominal and political head of
state;
2. The president elected not by the legislature, but
directly by the total electorate (the Electoral College ini United State is a
formality, and is likely disappear in the near future). The president is not
part of the legislature, and he can not be removed from office by the
legislature except through rare legal impeachments.
3. The president cannot dissolve the legislature and call a
general election. Usually the president and the legislature are elected for
fixed terms.
Pendapat di
atas menyebutkan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden adalah
kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Selanjutnya diketahui bahwa
presiden tidak dipilih oleh legislatif, seperti dalam pemerintahan parlementer,
tetapi dipilih oleh para pemilih secara langsung atau oleh electoral college
(badan pemilih) seperti di Amerika Serikat. Sehingga dapat dikatakan bahwa
presiden bukan bagian dari legislatif. Kedudukan presiden seperti dikemukakan
di atas, menyebabkan presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan dari
jabatannya oleh legislatif. Begitu pula sebaliknya, presiden pun tidak dapat
membubarkan legislatif. Biasanya presiden dan legislatif dipilih untuk jangka
waktu yang tetap. Sehubungan dengan masa jabatan presiden yang tetap, C.F.
Strong menyebutnya fixed executive. Menurut Strong, “…eksekutif dalam
pengertian ini tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan lembaga legislatif
Ø Usep Ranawijaya menyebutkan
ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial (beliau menyebutnya dengan istilah
sistem kepresidenan) dengan mengambil ciri-ciri dari sistem pemerintahan
Amerika Serikat sebagai prototipe, sebagai berikut:
1. Kepala negara adalah kepala
pemerintahan. Ia dipilih langsung oleh rakyat untuk jangka 4 tahun.
2. Para menteri mempunyai kedudukan
sebagai pembantu presiden, diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab
semata-mata kepada presiden.
3. Kongres dan presiden mempunyai
wewenang masing-masing yang dijalankan secara sendiri-sendiri sebagai kekuasaan
perundang-undangan dan kekuasaan eksekutif menurut pola Montesquieu.
4. Antara badan eksekutif dan badan
perwakilan, tidak ada garis pertanggungjawaban politik. Badan perwakilan tidak
dapat mengajukan mosi tidak percaya untuk menjatuhkan presiden atau menteri.
5. Sebagai penegak hukum, pelindung
kemerdekaan rakyat dan pencegah kesewenang-wenangan penguasa terdapat Mahkamah
Agung yang terdiri atas sembilan hakim dan diangkat untuk seumur hidup.
Sebenarnya pendapat di atas hampir
sama dengan pendapat Alan R. Ball mengenai ciri-ciri sistem pemerintahan
presidensial. Perbedaannya yaitu, pendapat kedua dari Usep Ranawijayayang
menambahkan bahwa pertanggungjawaban menteri-menteri hanya kepada presiden saja
karena diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menurut penulis, pemikiran
Usep Ranawijaya merupakan salah satu ciri utama yang membedakan sistem
pemerintahan presidensial dengan parlementer. Karena dalam sistem pemerintahan
presidensial, badan eksekutifnya bersifat tunggal (single executive)
bukan bersifat collegial (kolektif). Seperti diungkapkan oleh Bagir
Manan, bahwa:
“Lembaga Kepresidenan sebagai
penyelenggara sistem pemerintahan kepresidenan bersifat tunggal (single
executive). Wakil Presiden dan Menteri adalah pembantu Presiden. Dengan
perkataan lain, hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden dan Menteri
tidak bersifat collegial.
Ø Sementara dalam sistem pemerintahan
parlementer, perdana menteri dengan kabinetnya memiliki hubungan yang bersifat collegial
di mana menteri-menteri kabinet (termasuk perdana menteri) bertanggung jawab
kepada parlemen. Walaupun telah ditegaskan sebelumnya bahwa menteri-menteri
berada di bawah subordinasi perdana menteri, hal itu hanya karena beban perdana
menteri lebih besar daripada menteri-menteri. Hal ini terlihat misalnya di
Inggris yang menganut sistem dua partai di mana perdana menteri adalah ketua
partai politik yang memenangkan pemilu. Seperti yang diungkapkan oleh Sri
Soemantri mengenai hal di atas di Inggris bahwa “Sebagai ketua partai politik
yang juga menduduki kursi perdana menteri tanggung jawabnya adalah lebih besar,
malah lebih besar dari pada anggota kabinetnya”.
Mengenai pendapat ketiga dari Usep
Ranawijaya, menurut penulis pendapat tersebut tidak menjadi ciri utama dari
sistem pemerintahan presidensial. Karena ciri tersebut merupakan implikasi dari
kedudukan presiden yang bukan merupakan bagian dari legislatif. Sehingga dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang, kedua lembaga tersebut melakukannya secara
terpisah. Ciri keempat yang diungkapkan Usep Ranawijaya sama dengan ciri kedua
dan ketiga dari pendapat Alan R. Ball. Sedangkan ciri kelima, mengenai
kekuasaan kehakiman yang independen, tidak hanya menjadi ciri bagi sistem
pemerintahan presidensial tetapi juga sistem pemerintahan parlementer.
Sehingga berdasarkan uraian di atas,
ciri-ciri utama sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:
1. Presiden adalah kepala
pemerintahan dan sekaligus memiliki kewenangan yang biasanya melekat pada
kepala negara dalam sistem pemerintahan parlementer. Karena menurut Bagir
Manan, “ Dua pengertian terakhir ini (Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan),
sebetulnya adalah pengertian yang bersifat analisis keilmuan dan hanya tampak
pada sistem parlementer.
2. Presiden tidak dipilih oleh
legislatif, seperti dalam pemerintahan parlementer, tetapi dipilih oleh para
pemilih secara langsung atau oleh electoral college (badan pemilih)
seperti di Amerika Serikat.
3. Presiden bukan bagian dari
legislatif sehingga presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan dari
jabatannya oleh legislatif. Begitu pula sebaliknya, presiden pun tidak dapat
membubarkan legislatif.
4. Presiden dan legislatif dipilih
untuk jangka waktu yang tetap. Sehingga Strong menyebutnya fixed executive.
5. Para menteri mempunyai kedudukan
sebagai pembantu presiden, diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab
semata-mata kepada presiden. Model eksekutif seperti ini disebut single
executive (eksekutif tunggal).
2.2. Pengertian Sistem
Pemerintahan Presidensial
Sistem pemerintahan presidensial atau disebut juga dengan
sistem kongresional adalah sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan
legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak
berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.
Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensial tidak mengenal
adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan
(separation of power) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif,
eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai ”Trias
Politica” oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh
rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi
kekuasaan ada pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat
dan bertanggung jawab kepada presiden.
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang
relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti
rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol
presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan
terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa
dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu,
biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.
Sistem presidensial dipandang mampu menciptakan pemerintahan
negara berasaskan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektifitas yang tinggi.
Sehingga para anggota legislatif bisa lebih independent dalam membuat UU karena
tidak khawatir dengan jatuh bangunnya pemerintahan.
Sistem pemerintahan presidensial bertahan pada citizenship
yang bisa menghadapi kesewenang-wenangan kekuasaan dan juga kemampuan DPR untuk
memerankan diri memformulasikan aturan main dan memastikan janji presiden
berjalan. Pemerintahan presidensial memang membutuhkan dukungan riil dari
rakyat yang akan menyerahkan mandatnya kepada capres. Namun, rakyat tak bisa
menyerahkan begitu saja mandatnya tanpa tahu apa yang akan dilakukan capres.
2.3. Ciri-ciri
Sistem Pemerintahan Presidensial
Berikut
ini merupakan ciri-ciri dari Sistem Pemerintahan Presidensial, antara lain :
- Dikepalai
oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
- Kekuasaan
eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung
oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
- Presiden
memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
- Kabinet
(dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden
dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
- Presiden
tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak
dipilih oleh parlemen.
- Presiden
tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
- Parlemen
memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen
dipilih oleh rakyat.
Menurut von Mettenheim dan Rockman sebagaimana dikutip Rod hague
dan Martin Harrop, sistem Presidensil memiliki beberapa ciri yakni :
Ø popular elections of the
Presiden who directs the goverenment and makes appointments to it.
Ø fixed terms of offices
for the Presiden and the assembly, neither or which can be
brought down by the other (to forestall
arbitrary use of powers).
Ø no overlaping in
membership between the executive and the legislature.
Dalam keadaan normal, kepala pemerintahan dalam sistem
Presidensial tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh badan legislatif
(meskipun terdapat kemungkinan untuk memecat seorang Presiden dengan proses
pendakwaan luar biasa). Jika pada sistem parlementer memiliki
pemerintah/eksekutif kolektif atau kolegial maka pada sistem Presidensial
memiliki eksekutif nonkolegial (satu orang), para anggota kabinet Presidensial
hanya merupakan penasehat dan bawahan Presiden.
Menurut Duchacck perbedaan utama antara sistem Presidensil
dan parlementer pada pokoknya menyangkut empat hal, yaitu: terpisah tidaknya
kekuasaan seremonial dan politik (fusion of ceremonial and political powers),
terpisah tidaknya personalia legislatif dan eksekutif (separation of legislatif
and eksekutif personels), tinggi redahnya corak kolektif dalam sistem
pertanggungjawbannya (lack of collective responsibility), dan pasti tidaknya
jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (fixed term of office).
2.4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial
Ø Kelebihan Sistem Pemerintahan
Presidensial :
Badan eksekutif lebih stabil
kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif lebih
jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika
Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden
Indonesia adalah lima tahun.
Penyusun program kerja kabinet mudah
disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat kaderisasi
untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk
anggota parlemen sendiri.
Badan eksekutif lebih stabil
kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif lebih
jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya,
masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun,
Presiden Indonesia adalah lima tahun.
Penyusun program kerja kabinet mudah
disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat kaderisasi
untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisioleh orang luar termasuk
anggota parlemen sendiri.
Ø Kekurangan Sistem Pemerintahan
Presidensial :
Kekuasaan eksekutif diluar
pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang
jelas.
Pembuatan keputusan atau kebijakan
publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga
dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
Karena presiden tidak bertanggung
jawab pada badan legislatif, maka sistem
pertanggungjawabannya menjadi tidak
jelas.
Bisa menciptakan sebuah kekuasaan
yang mutlak karena kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung
legislatif.
Contoh Negara Yang Menggunakan
Sistem Pemerintahan Presidensial
Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan
presidensial: Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina.
Brazil yang menganut sistem pemerintahan
presidensial tidak akan sama persis dengan sistem pemerintahan presidensial
yang berjalan di Negara lain. Bahkan, negara-negara tertentu memakai sistem campuran
antara presidensial dan parlementer (mixed parliamentary presidential system).
Contohnya, negara Prancis sekarang ini. Negara tersebut memiliki presiden
sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga terdapat perdana
menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.
Contoh lain Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme cheks and balance. Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu.
Contoh lain Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme cheks and balance. Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Negara Brazil dan Sejarah Pemerintahanya
Ø Keterangan Dasar
Brasil dibatasi oleh laut di sebelah
timur yaitu Samudra Atlantik. Negara-negara yang berbatasan darat dengan Brasil
adalah Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Peru, Kolombia, Venezuela,
Guyana, Suriname dan département Guyana Perancis; seluruh negara di Amerika
Selatan kecuali Ekuador dan Chili.
Di bagian utara Brasil terdapat
Hutan Amazon dan semakin terbuka ke arah selatan dengan bukit-bukit dan gunung
kecil.Daerah selatan merupakan pusat populasi dan agrikultur Brasil. Beberapa
pegunungan terletak di pesisir Samudra Atlantik yang mencapai 2.900 meter dengan
puncak tertinggi Pico da Neblina setinggi 2.994 m. Sungai-sungai yang terdapat
di Brasil antara lain Sungai Amazon, Paraná, dan Iguaçu di mana terdapat Air
Terjun Iguaçu.
Nama resmi :
Republik Federasi Brasil (Republica Federativa do Brasil)
Bentuk Pemerintahan : Presidensil
Ibukota : Brasilia
presiden/ wakil
presiden : Dilma
Roussef / Michel Temer
Bentuk Negara : Republik Federasi
Hari Nasional : 7 September (Hari Kemerdekaan)
Luas Wilayah : 8.511.965 km(luas daratan : 8.456.510
km dan lautan : 55.455 km)
Jumlah Penduduk : 188.700.000 (2006)
Agama : 73,6%
(Katolik), 15,4% (Protestan), 11%(lainnya)
Bahasa Resmi
: Portugis
Mata uang : Real (US$ 1 = BRL 2,08)/ Semester I 2007
Produk Domestik Bruto/GDP : US$ 1,066 triliun (April
2007)Cadangan Devisa : US$ 185 milyar (Januari 2008)
Mitra Dagang Utama (2007) : Amerika Serikat,
Argentina, China, Uni Eropa
Ø Sejarah Pemerintahan Brazil
Brasil merupakan sebuah negara di
Amerika Selatan dengan sumber daya alam yang berlimpah, sehingga dijuluki
sebagai sleeping giant of Latin America.Tanahnya yang subur membuatnya tak
pelak memanfaatkannya dengan mengembangkan bidang agrikultural sebagai sumber
pengembangan perekonomian negara.Sebelum meraih kemerdekaannya, Brasil
merupakan jajahan bangsa Portugal sejak tahun 1500.Pada awalnya, kedudukan
Brasil hanyalah sebatas koloni dari kerajaan Portugal.Pada tahun 1808, raja Dom
João VI beserta keluarganya melarikan diri dari Perancis, dan bersembunyi di
Brasil selama 13 tahun.Pada tahun 1815, kerajaan Portugal mengangkat kedudukan
dari Brasil sebagai kerajaan yang berada di bawah kekuasaan emperium
Portugal.Tahun 1821, raja Dom João VI kembali ke Portugal, dan menunjuk
anaknya, Pedro Alcantara, sebagai pemimpin Brasil.Namun, pada saat kerajaan
Portugal ingin mengembalikan status Brasil sebagai koloni, rakyat Brasil
memberontak. Hal tersebut kemudian didukung oleh sang putra raja, dengan
mendeklarasikan kemerdekaan Brasil dari Portugal pada tanggal 7 September 1822.
Sejak saat itu, Brasil menjadi sebuah negara merdeka dengan bentuk kerajaan,
yang dipimpin oleh Pedro Alcantara, dengan gelar Dom Pedro I
Sejak memerdekakan diri hingga saat ini, Brasil telah mengalami berbagai
dinamika terutama dalam bidang perpolitikannya.Dinamika perpolitikan tersebut
terbagi ke dalam beberapa tahap.Pertama adalah tahap kerajaan.Dalam tahap ini,
Brasil menerapkan bentuk negara sebagai sebuah kerajaan.1822-1831 Brasil
dipimpin oleh pangeran Portugal, Dom Pedro I. Selama pemerintahannya isu
politik di Brasil didominasi oleh adanya kompetisi terhadap kekuasaan.Usaha
atas pembuatan konstitusi diperebutkan oleh para elite politik masyarakat lokal
dan kaum kerajaan, yang pada umumnya keturunan
bangsa Portugis yang masih ingin kembali ke kerajaan Portugal.Keduanya lalu
terpisah dalam dua partai besar, yaitu Partai Brasil dan Partai Portugal.Partai
Brasil dipimpin oleh Jose Boni Facio, seorang elit politik lokal yang
menginginkan adanya absolutism pemerintahan.Sementara Partai Portugal,
berkebalikan dengan Partai Brasil, dipimpin oleh seorang keturunan Portugis
yang menginginkan Brasil agar kembali bergabung dengan kekaisaran
Portugal.Pembuatan konstitusi akhirnya dimenangkan oleh Partai Brasil, yang
kemudian menggambarkan adanya absolutisme dan bersifat ambigu.The struggle
over the new country’s political structure had ended ambiguously: a liberal
charter imposed by an emperor who was thereby establishing limits on all future
governments.
Era Dom Pedro I berakhir pada tahun 1831, dimana ia harus pulang kembali ke
Portugal. Tahta kerajaan Brasil kemudian diserahkan kepada anaknya, Dom Pedro
II, yang kemudian memerintah Brasil dari tahun tersebut hingga 1889 (Skidmore
& Smith, 1997).Dalam era pemerintahan Dom Pedro II, terdapat beberapa
perubahan struktural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Brasil.Pertama
adalah penghapusan perbudakan, dan kedua adalah mulai muncul partai-partai
politik yang membawa ideologi-ideologi baru, seperti partai Republikan,
Konservatif dan Liberal.Selama masa pemerintahan Dom Pedro II, situasi politik cenderung
stabil. Ancaman justru muncul dari luar, ketika terjadi perebutan wilayah
Colorado dan Rio de la Plata bersama dengan Argentina, Uruguay, dan Paraguay,
yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Paraguayan War. Perang
Paraguay ini menghasilkan empat konsekuensi penting, yaitu: (1) jaminan atas
akses ke jaringan sungai Rio de la Plata, (2) hubungan dua kekuatan besar
Argentina dan Brasil yang kian dekat, (3) konsolidasi posisi Brasil secara
finansial dan politik di Uruguay, dan (4) Paraguay tersisa dengan kematian
setengah dari populasinya beserta dengan efek destruktif perang.
Tahun 1889 merupakan akhir dari pemerintahan Dom Pedro II, sekaligus merupakan
akhir dari rezim kerajaan, dan Brasil memasuki era perkembangan politik tahap kedua,
yaitu tahap pembentukan Republik pertama. Berakhirnya kekuasaan Dom Pedro II
diawali dari adanya ketimpangan dalam perbandingan jumlah antara militer dan
pegawai kerajaan.Sebagai akibat dari Paraguayan War, jumlah militer membeludak,
sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan politikus. Situasi
tersebut membuat Dom Pedro II membuat kebijakan untuk “menelantarkan” militer,
dan memfokuskan pada masalah-masalah sipil serta berusaha menanamkan
nilai-nilai Republikanisme (Skidmore & Smith, 1997:155).Akibatnya adalah
militer melakukan kudeta, dan memaksa Dom Pedro II beserta keluarga untuk
kembali ke Portugal.Sejak saat itu, Brasil berubah secara struktur politiknya,
dari kerajaan menjadi suatu negara berbentuk republik.Republik pertama ini
mengadopsi bentuk pemerintahan dari Amerika Serikat (AS), yaitu sebuah negara
republik yang bersifat federal, dengan memiliki beberapa negara bagian (State).
Presiden pertama dari era ini adalah Deodoro da Fonseca, dengan Floriano
Peixoto sebagai wakil presidennya, serta menghasilkan konstitusi baru, di mana
desentralisasi dijalankan dalam berbagai bidang, termasuk kerjasama ekonomi
dari State dengan negara lain.
Pada era perkembangan kedua dalam perpolitikan Brasil tersebut, terdapat
kecenderungan dari masing-masing negara bagian untuk membentuk suatu fokus
kekuatan di tingkat state, di mana kekuasaan di dalam setiap negara
bagian dimonopoli oleh partai politik yang dominan di wilayah tersebut. Hal ini
kemudian dikenal dengan sebutan “politics of the governor. Konstelasi
tersebut kemudian menimbulkan permasalahan dalam internal politik Brasil, di
mana hampir setiap negara bagian menghadapi masalah yang hampir sama, yang
dihadapi Brasil ketika masih berbentuk kerajaan, yaitu feodalisme. Keturunan
ataupun kerabat dari para elit politik selalu menjadi aktor-aktor dominan dalam
perpolitikan di Brasil.Hal ini kemudian mengakibatkan munculnya kritikan dari
para cendekiawan, di mana mereka menganggap bahwa penerapan republik sebagai
bentuk negara, yang diadopsi dari AS, adalah sebuah kesalahan. Seharusnya,
masalah yang dihadapi Brasil harus diselesaikan sendiri oleh kejeniusan lokal,
bukan melalui gagasan dari asing .
Konstelasi politik internal yang cenderung bersifat feodal tersebut membuat
banyak kalangan merasa tidak puas terhadap pemerintah.Akhirnya, pada tahun
1930, terjadi kudeta yang dilakukan oleh militer.Hasil dari kudeta ini adalah
tampilnya Getúlio Vargas sebagai presiden Brasil.Hal ini merupakan era ketiga
dari perkembangan perpolitikan Brasil, yaitu era kediktatoran.Di era ini,
ideologi-ideologi baru berkembang di Brasil, mulai dari ekstrim kanan (fasisme)
sampai ke kiri (komunisme).Kelompok ekstrim kanan dikenal dengan Integralis,
dan kelompok kiri tergabung dalam Aliança Libertadora Nacional (ALN)
(Skidmore & Smith, 1997:169).Kedua kelompok tersebut saling bermusuhan,
sehingga presiden Vargas harus menerapkan rezim otoriter demi menjaga
kestabilan Brasil.Rezim tersebut dikenal dengan Estado Nôvo (Skidmore
& Smith, 1997:170).Dalam era ini, muncul konstitusi baru di Brasil, yang
intinya mendukung kekuasaan Vargas di pemerintahan Brasil.Dalam hal ini, jelas
terlihat bahwa Vargas sangat berambisi untuk menjadi pemimpin di Brasil.
Tahun 1945, muncul beberapa partai politik baru yang berbeda dari
sebelumnya.Partai-partai politik baru ini tidak lagi mengedepankan ideologi,
melainkan kepentingan yang dibawanya.Partai-partai tersebut adalah partai UDN (Uniāo
Democrática Nacional), yang berisi kelompok-kelompok anti Vargas; partai
PSD (Partido Social Democrático), yang berisikan masyarakat Brasil
yang heterogen; dan PTB (Partido Trabalhista Brasiliero), yang
merupakan bentukan Vargas untuk persiapan pemilu. Hasil dari pemilu tahun 1945
adalah kekalahan di kubu Vargas, yang kemudian memunculkan jenderal Euricion
Dutra sebagai presiden baru di Brasil .
Dutra, sebagai presiden baru, kemudian
melahirkan konstitusi baru di Brasil pada tahun 1946, yang lebih menekankan
pada penjaminan kebebasan individu oleh pihak negara.Hal ini merupakan awal
dari era baru perpolitikan Brasil, yaitu era Republik ke dua.Salah satu
kebijakan yang signifikan, yang dibuat oleh presiden Dutra adalah adanya
industrialisasi, terutama dalam komoditi kopi.Selain industrialisasi, presiden
Dutra juga mulai melakukan tindakan-tindakan represif terhadap
kelompok-kelompok kiri.
Era Republik ke dua ini berakhir pada masa
presiden João Goulart, di mana pada waktu itu terjadi stagnasi di perekonomian
Brasil.Kondisi tersebut membuat ketidakpuasan di kalangan rakyat, yang kemudian
menimbulkan kudeta militer yang dipimpin oleh Humberto Castello Branco.Tidak
seperti sebelumnya, kudeta militer yang terjadi di tahun 1964 ini membuat
Brasil memasuki era baru dalam perpolitikannya, yaitu era Militer.Presiden
pertama di era ini adalah pemimpin dari kudeta tersebut, yaitu Humberto
Castello Branco.Rezim militer ini kemudian berakhir pada tahun 1982, tepatnya
ketika Jenderal João Baptista de Oliveira Figueiredo menjabat sebagai presiden
Brasil, dan menghapuskan larangan rakyat sipil untuk berkecimpung di dunia
politik.
Peristiwa tersebut menandakan berakhirnya
rezim militer, dan Brasil memasuki era terakhir dari dinamika perpolitikan
internalnya, yaitu era demokratisasi. Dalam era ini, setiap pemerintah, baik di
tingkat nasional, negara bagian, maupun di tingkat kota dipilih secara langsung
oleh rakyat. Presiden pertama di era ini adalah Trancedo Neves.Dua tokoh
signifikan yang muncul di era ini adalah Fernando Henrique Cardoso dan Luiz
Inacio Lula da Silva, yang membawa perubahan besar dari perekonomian, serta
membawa nuansa ideologi kiri pada politik internal Brasil.
3.2. Sistem Pemerintahan Brazil
Mengenai sistem pemerintahan di Brazil, saat
ini Brazil menganut sistem pemerintahan Republik. Sebuah sistem pemerintahan
yang sama seperti Sistem pemerintahan di Indonesia. Walaupun sebenarnya setelah
mendapat kemerdekaan dari Portugis pada 7 September 1822 Brazil telah menganut
sistem pemerintahan monarki, sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan sistem
pemerintahan kerajaan.
Karena menganut sistem pemerintahan Republik, maka kepala
pemerintahan dan kepala negara ada di tangan Presiden. Berbeda dengan Indonesia
yang masa jabatan presiden selama 5th dalam satu periode, di Brazil masa
jabatan presiden anya selama 4th dalam satu periode pemerintahan.
Ø Sistem
Parlemen Brazil
Mengenai
parlemen yang berfungsi sebagai pengontrol kinerja pemerintah serta sebagai
perwakilan rakyat Brazil dalam pemerintahan, Brazil memiliki Kongres Nasional
atau semacam MPR-DPR di Indonesia. Kongres ini dibedakan menjadi 2 atau yang
lebih populer dengan istilah BIKAMERAL atau parlemen dua kamar, yang terdiri dari 81 anggota Senat
(Senator), tiga orang dari setiap negara bagian dan distrik federal serta 513
anggota DPR. Masa jabatan anggota Senat selama 8 tahun dengan sistem pemilihan
bertahap sehingga 2/3 dari anggota Majelis Tinggidipilih berdasarkan pemilihan
umum pada suatau waktu dan 1/3 anggotalain dipilih empat tahun kemudian. Masa
jabatan DPR adalah 4 tahun dengan pemilu yangdidasarkan pada sistem yang rumit
yaitu perwakilan proporsional olehmasing-masing negara bagian. Setiap negara
bagian berhakmendapatkan minimum 8 kursi, dan negara bagian yang
terbesar/terluasyaitu Sao Paulo mendapatkan 70 kursi. Sistem ini menitik
beratkan pada pertimbangan luas geografis meskipun penduduknya jarang. Konstitusitahun1988
menjamin kekuasaan yang luas kepada pemerintah federalyang terdiri dari
eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Sistem
kepartaian di Brazil menganut sistem multi partai.Sistem partai menentukan
pendukung dan oposisi di tipe legsilatif.Ada dua tipe sistem mayoritas
legislatif yang lazim diterapkan.Pertama, partai yang solid atau koalisi yang
mengontrol 50% dari bangku legislatif. Kedua, penyatuan dari jumlah yang
sedikit baik di partai atau koalisi.
Kasus lainnya di Brazil, menerapkan
sistem multipartai ekstrem, tapi pemerintahannya stabil, presidennya berani
(tegas).Yang penting adalah mecocokan antara sistem pemerintahan dan sistem
pemilu.Pemilu legislatif dan pemilu presiden bila dilakukan bersamaan waktunya
ada kecenderungan keterpilihan anggota legislatif juga mempengaruhi
keterpilihan calon presiden.
Ø Sistem Pemilu
Legislatif adalah pusat dari politik
demokratis dan memiliki peran yang reaktif dimana legislatif menegaskan dan di
ikutsertakan dalam proses pembuatan kebijakan. Di negara-negara seperti Chili,
Uruguay, Costa Rica, posisi legislatif sangat kuat dalam pembuatan
kebijakan.Sementara pada negara Amerika Latin lainnya, posisi mereka lemah atau
berperan sangat kecil dalam pembatan kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan ada
tiga peran dasar legislatif, yaitu:
1. Yang Menciptakan, mengangkat dan
menurunkan eksekutif,
2. Secara proaktif membuat dan meloloskan
usulan legislatif mereka,
3. Reaktif dalam mengubah dan memveto usulan
eksekutif.
Lain halnya
di Brazil, dimana legislatif dinegara ini sulit untuk dikategorikan tipenya
akibat heteregonitas dari anggota-anggotanya.
Pemilu legislatif dan pemilu
presiden bila dilakukan bersamaan waktunya ada kecenderungan keterpilihan
anggota legislatif juga mempengaruhi keterpilihan calon presiden.
Sistem pemilu memberi efek pada
beberapa aspek sistem partai dan dinamika internal dalam partai. Aspek-aspek
ini memberi pengaruh di tipe legislatif, bahwa sistem pemilu dapat mempengaruhi
persatuan partai (koalisi atau fraksi) dengan cara mengatur dorongan untuk
kandidat legislatif dari berbagai partai untuk berkompetisi dengan sesamanya
atau bekerja sebagai tim. Kontrol dari pemimpin partai untuk membuat nominasi
kandidat membuat tidak adanya kompetisi didalam partai tersebut.Surat suara
yang memiliki daftar tertutup (closed-list ballot) memberi kecenderungan untuk
penyatuan seperti di Argentina. Sementara surat suara yang memiliki daftar terbuka
(opened-list ballot) membuat kompetisi dan konflik semakin terasa seperti yang
diterapkan di Brazil. Di Brazil, pemerintahnya tidak memiliki pendukung ataupun
oposisi yang solid. Lain halnya di Meksiko dimana presidennya memiliki
pendukung yang paling solid.
Ketiga negara ini mempunyai sistem
multi partai.
Pertama,
reputasi partai itu sendiri, yang mana didalamnya memiliki pemimpin partai
dengan power kuat untuk mengontrol anggota partainya.
Kedua, stabilitas dari pendukung
partai atau gejolak dari pemilu.Pemimipin partai di Brazil kurang dapat
mengontrol partainya sehingga gejolak yang terjadi cukup tinggi.Di Brazil dan
Argentina, legislatif tidak memiliki power dalam merespon dekrit presiden.
Ketiga,
adalah kontrol yang tersentralisasikan terhadap nominasi kandidat dapat
memperkuat persatuan ideology antar anggota partai koalisi.
Keempat adalah sistem federal.
Ketika seorang legislatif terikat erat dengan daerah asalnya, maka ia
berpotensi sebagai pemecah partai ketika muncul masalah yang berkaitan dengan
masalah antara pedesaan dan perkotaan. Sistem federal atau desentralisasi
sangat memungkinkan terjadinya perpecahan karena kurangnya pengawasan pusat
terhadap daerah dalam pemilihan.Argentina dan Meksiko adalah dua negara dengan
tingkat penyatuan partai yang paling baik di Amerika Latin, sementara Brazil
adalah yang paling tidak berhasil.
Dorongan Memberi suara dalam pemilu
adalah satu kewajiban di Brasil.Brasil adalah salah satu negara demokrasi
dengan penduduk terbesar di dunia.Memberi suara merupakan satu kewajiban di
Brasil dan hasilnya bisa cepat diketahui karena sistem pemilihan elektronik
yang diterapkan.
Ø
Partai
Politik di Brazil
Berdasarkan
data representasi kongres Brazil 2011-2014 terdapat 7 partai yang berada di
spektrum kiri. Ketujuh partai itu antara lain: PT (partai Pekerja), yang kedua
adalah PSB (Partai sosialis Brazil), ketiga adalah PDT (Partai Buruh
Demokratik), keempat adalah PCdoB (Partai komunis Brazil), Kelima adalah PV
(Green Party), keenam adalah PPS (Partai Sosialis POpuler) dan yang terakhir
adalah PSOL (Partai sosialis dan liberty). Spektrum kiri sebagian besar
delegasi kongresnya adalah para intelektual dan juga pekerja. Spektrum Tengah
diisi oleh dua partai yaitu. PMDB (Partai pergerakan demokrasi Brazil) dan PSDB
(partai sosialis demokratis Brazil). Kedua partai ini tidak memiliki basis
ideologi yang jelas.
Sementara itu spektrum kanan diisi
oleh lima partai besar dan sekitar delapan partai kecil. Kelima partai besar
itu adalah PSC (partai Sosialis Kristen), PTB (Partai buruh Brazil), PR (Partai
Republik), DEM (Demokrat) dan PP (Partai Progresif). Sementara itu delapan
partai kecil lainnya adalah PTC (Partai buruh Kristen), PRB (parai republican
Brazil), PRTB (Partai buruh Brazil baru), PMN (Partai Municipalist Nasional),
PTdoB (Partai buruh Brazil), PRP (Partai republic Progresif), PHS (Partai
solidaritas Humanistik), dan PSL (Partai Sosial liberal). Partai spektrum kanan
menentang reformasi agraria dan liberalisasi hukum aborsi, serta lebih memilih
untuk mengadopsi hukum dan ketertiban yang kuat.
Ø
Pengadilan
Tinggi Kehakiman Brazil .
Ada dua pengadilan unggul nasional
yang membentuk Mahkamah Agung, yang memberikan surat perintah dari certiorari
dalam kasus perdata dan pidana: pada Pengadilan Tinggi Kehakiman
("Tribunal Superior de Justiça" dalam bahasa Portugis, steno STJ) dan
Mahkamah Agung Federal ("Tribunal Supremo federal "dalam bahasa
Portugis, singkat STF), pengadilan Brasil tertinggi (memutuskan isu-isu tentang
pelanggaran terhadap Konstitusi Brasil ).
The "Superior Tribunal de
Justiça (STJ)" adalah pengadilan tertinggi Brasil di non-konstitusional
isu dan hibah Banding Khusus (Recurso Especial dalam bahasa Portugis) ketika
putusan dari pengadilan tingkat kedua menyinggung federal undang-undang
disposisi atau ketika dua atau lebih pengadilan contoh kedua membuat keputusan
yang berbeda pada undang-undang federal yang sama. Ada pengadilan paralel untuk
hukum perburuhan, undang-undang pemilu dan hukum militer.
3.3. Perbandingan Sistem Pemerintahan
Brazil dengan Indonesia
Ø Brazil
·
Bentuk negara Federal dengan 26 negara bagian dan
1 distrik federal.
·
Bentuk Pemerintahan Republik dan Sistem
Pemerintahan Presidensial
untuk masa jabatan 4 tahun.
·
Eksekutif Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.
·
Legislatif atau Parlemen Bikameral yaitu Kongres Nasional
terdiri atas federal Senat dan The Chamber of Deputies.
·
Yudikatif Supreme Federal Tribunal Higher Tribunal or Justice.
Reginal Federal Tribunal.
Ø Indonesia
·
Bentuk negara Kesatuan dengan otonomi luas.
·
Bentuk Pemerintahan Republik dan Sistem Pemerintahan Presidensial untuk masa jabatan 5
tahun.
·
EksekutifPresiden sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.
·
Legislatif Bikameral, yaitu DPR dan DPD.
Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.
·
Yudikatif Mahkamah
Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.
3.4. Analisa
Menurut
Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 2 unsur yaitu:
Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan
mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang
tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
Analisa :
Menurut analisa kami dimana teori
yang dijelaskan oleh Rod Hague, dimana apabila kita mengaikatnya dengan sistem
pemerintahan yang ada di brazil maka teori tersebut sangat berhubungan dimanalegislatif dinegara Brazil sulit untuk
dikategorikan tipenya akibat heteregonitas dari anggota-anggotanya.Pemilu legislatif dan pemilu presiden bila dilakukan
bersamaan waktunya ada kecenderungan keterpilihan anggota legislatif juga
mempengaruhi keterpilihan calon presiden.
Mengenai
parlemen yang berfungsi sebagai pengontrol kinerja pemerintah serta sebagai
perwakilan rakyat Brazil dalam pemerintahan, Brazil memiliki Kongres Nasional
atau semacam MPR-DPR di Indonesia. Kongres ini dibedakan menjadi 2 atau yang
lebih populer dengan istilah BIKAMERAL atau parlemen dua kamar, yang terdiri
dari Senat Federal dengan 81 kursi dan Câmara dos Deputados dengan 513 kursi.
Masa jabatan anggota senat federal dan Câmara dos Deputados berbeda-beda.
Alan R. Ball
mengungkapkan bahwa ciri-ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial ialah
sebagai berikut:
1. The
president is both nominal and political head of state;
2.The
president elected not by the legislature, but directly by the total electorate
(the Electoral College ini United State is a formality, and is likely disappear
in the near future). The president is not part of the legislature, and he can
not be removed from office by the legislature except through rare legal
impeachments.
3. The
president cannot dissolve the legislature and call a general election. Usually
the president and the legislature are elected for fixed terms.
Pendapat di
atas menyebutkan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden adalah
kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Selanjutnya diketahui bahwa
presiden tidak dipilih oleh legislatif, seperti dalam pemerintahan parlementer,
tetapi dipilih oleh para pemilih secara langsung atau oleh electoral college
(badan pemilih) seperti di Amerika Serikat. Sehingga dapat dikatakan bahwa
presiden bukan bagian dari legislatif.Kedudukan presiden seperti dikemukakan di
atas, menyebabkan presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan dari
jabatannya oleh legislatif.Begitu pula sebaliknya, presiden pun tidak dapat
membubarkan legislatif.Biasanya presiden dan legislatif dipilih untuk jangka
waktu yang tetap. Sehubungan dengan masa jabatan presiden yang tetap, C.F.
Strong menyebutnya fixed executive. Menurut Strong, eksekutif dalam pengertian
ini tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan lembaga legislative
Analisa :
Menurut
analisis kami teori dari Alan R Ball sesuai dengan keadaan pemerintahan yang
ada di Brazil dimana presiden dan legislatif dipilih untuk jangka waktu yang
telah ditentukan dalam sebuah negara Brazil yaitu 4 tahun.Karena menganut
sistem pemerintahan Republik, maka kepala pemerintahan dan kepala negara ada di
tangan Presiden.Berbeda dengan Indonesia yang masa jabatan presiden selama 5th
dalam satu periode, di Brazil masa jabatan presiden hanya selama 4th dalam satu
periode pemerintahan.
Usep Ranawijaya menyebutkan
ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial (beliau menyebutnya dengan istilah
sistem kepresidenan) dengan mengambil ciri-ciri dari sistem pemerintahan
Amerika Serikat sebagai prototipe, sebagai berikut:
1. Kepala
negara adalah kepala pemerintahan. Ia dipilih langsung oleh rakyat untuk jangka
4 tahun.
2. Para
menteri mempunyai kedudukan sebagai pembantu presiden, diangkat oleh presiden
dan bertanggung jawab semata-mata kepada presiden.
3. Kongres
dan presiden mempunyai wewenang masing-masing yang dijalankan secara
sendiri-sendiri sebagai kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan eksekutif
menurut pola Montesquieu.
4. Antara
badan eksekutif dan badan perwakilan, tidak ada garis pertanggungjawaban
politik. Badan perwakilan tidak dapat mengajukan mosi tidak percaya untuk
menjatuhkan presiden atau menteri.
5. Sebagai
penegak hukum, pelindung kemerdekaan rakyat dan pencegah kesewenang-wenangan
penguasa terdapat Mahkamah Agung yang terdiri atas sembilan hakim dan diangkat
untuk seumur hidup.
Sebenarnya
pendapat di atas hampir sama dengan pendapat Alan R. Ball mengenai ciri-ciri
sistem pemerintahan presidensial. Perbedaannya yaitu, pendapat kedua dari Usep
Ranawijaya yang menambahkan bahwa pertanggungjawaban menteri-menteri hanya
kepada presiden saja karena diangkat dan diberhentikan oleh presiden.Menurut
penulis, pemikiran Usep Ranawijaya merupakan salah satu ciri utama yang
membedakan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer.Karena dalam
sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutifnya bersifat tunggal (single
executive) bukan bersifat collegial (kolektif). Seperti diungkapkan oleh Bagir
Manan, bahwa:
“Lembaga
Kepresidenan sebagai penyelenggara sistem pemerintahan kepresidenan bersifat
tunggal (single executive).Wakil Presiden dan Menteri adalah pembantu Presiden.
Dengan perkataan lain, hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden dan
Menteri tidak bersifat collegial”.
Sementara
dalam sistem pemerintahan parlementer, perdana menteri dengan kabinetnya
memiliki hubungan yang bersifat collegial di mana menteri-menteri kabinet
(termasuk perdana menteri) bertanggung jawab kepada parlemen.Walaupun telah
ditegaskan sebelumnya bahwa menteri-menteri berada di bawah subordinasi perdana
menteri, hal itu hanya karena beban perdana menteri lebih besar daripada
menteri-menteri.Hal ini terlihat misalnya di Inggris yang menganut sistem dua
partai di mana perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan
pemilu.Seperti yang diungkapkan oleh Sri Soemantri mengenai hal di atas di
Inggris bahwa “Sebagai ketua partai politik yang juga menduduki kursi perdana
menteri tanggung jawabnya adalah lebih besar, malah lebih besar dari pada
anggota kabinetnya”.
Mengenai
pendapat ketiga dari Usep Ranawijaya, menurut penulis pendapat tersebut tidak
menjadi ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial.Karena ciri tersebut
merupakan implikasi dari kedudukan presiden yang bukan merupakan bagian dari
legislatif.Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kedua lembaga
tersebut melakukannya secara terpisah. Ciri keempat yang diungkapkan Usep
Ranawijaya sama dengan ciri kedua dan ketiga dari pendapat Alan R. Ball. Sedangkan
ciri kelima, mengenai kekuasaan kehakiman yang independen, tidak hanya menjadi
ciri bagi sistem pemerintahan presidensial tetapi juga sistem pemerintahan
parlementer.
Sehingga
berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri utama sistem pemerintahan presidensial
adalah sebagai berikut:
1. Presiden
adalah kepala pemerintahan dan sekaligus memiliki kewenangan yang biasanya
melekat pada kepala negara dalam sistem pemerintahan parlementer. Karena
menurut Bagir Manan, “ Dua pengertian terakhir ini (Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan), sebetulnya adalah pengertian yang bersifat analisis keilmuan dan
hanya tampak pada sistem parlementer.
2. Presiden tidak dipilih oleh legislatif, seperti dalam
pemerintahan parlementer, tetapi dipilih oleh para pemilih secara langsung atau
oleh electoral college (badan pemilih) seperti di Amerika Serikat.
3. Presiden
bukan bagian dari legislatif sehingga presiden tidak dapat dijatuhkan atau
diberhentikan dari jabatannya oleh legislatif. Begitu pula sebaliknya, presiden
pun tidak dapat membubarkan legislatif.
4. Presiden
dan legislatif dipilih untuk jangka waktu yang tetap. Sehingga Strong
menyebutnya fixed executive.
5. Para
menteri mempunyai kedudukan sebagai pembantu presiden, diangkat oleh presiden
dan bertanggung jawab semata-mata kepada presiden. Model eksekutif seperti ini
disebut single executive (eksekutif tunggal).
Analisa :
Menurut
analisi kami dari mengaitkannya dengan teori Usep Ranawijaya sesuai dengan
pemerintahan Brazil yang dimana dari parlemen membantu presiden dalam
menjalankan pemerintahan di Brazil tersebut. Kekeuasaan yang tertinggi juga
dipegang oleh presiden dan presiden pun bisa mengangkat kabinetnya dalam
memebantu presiden untuk menjalankan sistem pemerintahan presidensil.
BAB IV
PENUTUP
4.1. Simpulan
Sistem pemerintahan adalah suatu
tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari
organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan
fungsional di antara organ-organ tersebut baik secara vertikal maupun
horisontal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Jadi, sistem
pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar
lembaga negara, dan bekerjanya lembaga Negara dalam
mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Tujuan pemerintahan
negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara.
Dalam sistem presidensial, presiden
memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah
subjektif seperti rendahnya dukungan politik. sistem pemerintahan Republik,
maka kepala pemerintahan dan kepala negara ada di tangan Presiden.
Di Brazil masa jabatan presiden hanya selama 4th dalam satu periode
pemerintahan. Brazil memiliki Kongres Nasional
atau semacam MPR-DPR di Indonesia. Kongres ini dibedakan menjadi 2 atau yang
lebih populer dengan istilah BIKAMERAL atau parlemen dua kamar, yang terdiri
dari 81 anggota Senat (Senator), tiga orang dari setiap negara bagian dan
distrik federal serta 513 anggota DPR. Masa jabatan.
4.2. Saran
Makalah ini mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari
kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat lah kami harapkan demi kesempurnaan makalah
ini dimasa mendatang, semoga makalah ini bermanfaat untuk kita semua dan
menambah wawasan serta menambah ilmu, sehingga alangkah baiknya ketika
kita dapat memetik manfaat dari makalah ini, dan hal baik tersebut secara nyata
dapat di implementasikan dalam suatu sistem pemerintahan di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber:http://id.shvoong.com/law-and-politics/international-relations/2296699-legislative-politics-latin-america/#ixzz2AjusvmOP
Sumber:http://id.shvoong.com/law-and-politics/international-relations/2296699-legislative-politics-latin-america/#ixzz2AjusvmOP
