Makalah Kearifan Lokal Daerah Garut, Jawa Barat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.       Latar Belakang

Kabupaten Garut, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Tarogong Kidul. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di utara, Kabupaten Tasikmalaya di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung di barat.

Sejarah Garut tak bisa dilepaskan dari Kabupaten Limbangan.Kabupaten Limbangan adalah Kabupaten lama yang ibukotanya dipindahkan ke Garut kini karena seringkali terjadi bencana alam berupa banjir yang melanda daerah ibukota. Selain itu, kurang berkembangnya pusat pemerintahan karena jauh dari sungai yang menjadi sarana transportasi dan irigasi areal pesawahan dan perkebunan. Bupati Adiwijaya (1813-1831) membentuk panitia survei lokasi untuk ibukota kabupaten yang baru. Pilihan akhirnya jatuh di tempat yang dikelilingi gunung dan memiliki mata air yang mengalir ke Ci Manuk. Tempat tersebut berjarak ± 17 km dari pusat kota lama. Saat menemukan mata air, seorang panitia kakarut (bahasa sunda: tergores) belukar. Orang Belanda yang ikut survei tak dapat menirukan kata tadi, dan menyebutnya gagarut. Pada awalnya, nama kabupaten yang ibukotanya telah dipindahkan tidak akan diubah, masih Kabupaten Limbangan. Namun, atas saran sesepuh hendaknya nama kabupaten diganti dengan nama baru sehingga tidak menimbulkan bencana dan malapetaka dikemudian hari seperti yang sering menimpa kabupaten Limbangan. Dari kejadian kakarut tersebut, yang dilafalkan oleh orang Belanda dengan gagarut, muncullah nama kebupaten baru, Garut. Hari jadi Garut diperingati setiap tanggal 16 Februari.

Kabupaten Garut terdiri atas 42 kecamatan, yang dibagi lagi atas 424 desa dan 21 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Tarogong Kidul.

Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit. Di antara gunung-gunung di Garut adalah: Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya terletak di perbatasan dengan Kabupaten Bandung, serta Gunung Cikuray (2.821 m) di selatan kota Garut.

Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Tenggara pada koordinat 6º56'49 - 7 º45'00 Lintang Selatan dan 107º25'8 - 108º7'30 Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 306.519 Ha (3.065,19 km²)Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga dan hinterland bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung, sekaligus berperan di dalam pengendalian keseimbangan lingkungan

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikatagorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Berdasarkan studi data sekunder, iklim dan cuaca di daerah Kabupaten Garut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman (monsoonal circulation pattern), topografi regional yang bergunung-gunung di bagian tengah Jawa Barat; dan elevasi topografi di Bandung. Curah hujan rata-rata tahunan di sekitar Garut berkisar antara 2.589 mm dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling daerah pegunungan mencapai 3500-4000 mm. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24 °C - 27 °C. Besaran angka penguap keringatan (evapotranspirasi) menurut Iwaco-Waseco (1991) adalah 1572 mm/tahun.

Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara.

Bentang alam Kabupaten Garut Bagian Utara terdiri dari atas dua aransemen bentang alam, yaitu: (1) dataran dan cekungan antar gunung berbentuk tapal kuda membuka ke arah utara, (2) rangkaian-rangkaian gunung api aktif yang mengelilingi dataran dan cekungan antar gunung, seperti komplek G. Guntur - G. Haruman - G. Kamojang di sebelah barat, G. Papandayan - G. Cikuray di sebelah selatan tenggara, dan G. Cikuray - G. Talagabodas - G. Galunggung di sebelah timur. Bentang alam di sebelah Selatan terdiri dari dataran dan hamparan pesisir pantai dengan garis pantai sepanjang 80 Km.

Evolusi bentang alam Kabupaten Garut khususnya Garut Utara dapat dijelaskan melalui 2 (dua) pendekatan hipotesis, yaitu:

Bemmelen (1949) berpendapat bahwa terbentuknya tataan bentang alam, khususnya di sekitar Garut, dikontrol oleh aktivitas volkanik yang berlangsung pada periode Kuarter (sekitar 2 juta tahun lalu sampai sekarang). Setelah terjadi pergerakan tektonik yang memicu pembentukan pegunungan di akhir Pleistosen, terjadilah deformasi regional yang digerakan oleh beberapa patahan, seperti patahan Lembang, patahan Kancana, dan patahan Malabar-Tilu. Khusus di sekitar dataran antar gunung Garut diperkirakan telah terjadi suatu penurunan (depresi) akibat isostasi (proses menuju keseimbangan) dari batuan dasar dan pembebanan batuan sedimen volkaniklasik diatasnya.

Menurut konsep Tektonik Lempeng (Hamilton, 1979), proses pembentukan gunung api di Zona Bandung tidak terlepas dari proses pembentukan busur magmatis Sunda yang dikontrol oleh aktivitas penunjaman (subduksi) Lempeng Samudera Indonesia yang menyusup sekitar 6-10 cm/tahun di bawah Lempeng Kontinen Asia. Bongkahan (slab) lempeng samudera setebal lebih dari 12 km tersebut akan tenggelam ke mantel bagian luar yang bersuhu lebih dari 3000°, sehingga mengalami pencairan kembali. Akibat komposisi lempeng kerak samudera bersifat basa, sedangkan mantel bagian luar bersifat asam, maka pada saat pencairan akan terjadi asimilasi magma yang memicu bergeraknya magma ke permukaan membentuk busur magmatis berkomposisi andesitis-basaltis. Setelah terbentuk busur magmatis, pergerakan tektonik internal (intra-arctectonics) selanjutnya bertindak sebagai penyebab utama terjadinya proses perlipatan, patahan, dan pembentukan cekungan antar gunung.

Ibukota Kabupaten Garut berada pada ketinggian 717 m dpl dikelilingi oleh Gunung Karacak (1.838 m), Gunung Cikuray (2.821 m), Gunung Papandayan (2.622 m), dan Gunung Guntur (2.249 m). Karakteristik topografi Kabupaten Garut: sebelah Utara terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan, sedangkan bagian Selatan (Garut Selatan) sebagian besar permukaannya memiliki tingkat kecuraman yang terjal dan di beberapa tempat labil. Kabupaten Garut mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi d ipuncak gunung. Wilayah yang berada pada ketinggian 500-100 m dpl terdapat di kecamatan Pakenjeng dan Pamulihan dan wilayah yang berada pada ketinggian 100-1500 m dpl terdapat di kecamatan Cikajang, Pakenjeng, Pamulihan, Cisurupan dan Cisewu. Wilayah yang terletak pada ketinggian 100-500 m dpl terdapat di kecamatan Cibalong, Cisompet, Cisewu, Cikelet dan Bungbulang serta wilayah yang terletak di daratan rendah pada ketinggian kurang dari 100 m dpl terdapat di kecamatan Cibalong dan Pameungpeuk.

Rangkaian pegunungan vulkanik yang mengelilingi dataran antar gunung Garut Utara umurnya memiliki lereng dengan kemiringin 30-45% disekitar puncak, 15-30% di bagian tengah, dan 10-15% di bagian kaki lereng pegunungan. Lereng gunung tersebut umumnya ditutupi vegetasi cukup lebat karena sebagian diantaranya merupakan kawasan konservasi alam. Wilayah Kabupaten Garut mempunyai kemiringan lereng yang bervariasi antara 0-40%, diantaranya sebesar 71,42% atau 218.924 Ha berada pada tingkat kemiringan antara 8-25%. Luas daerah landai dengan tingkat kemiringan dibawah 3% mencapai 29.033 Ha atau 9,47%; wilayah dengan tingkat kemiringan sampai dengan 8% mencakup areal seluas 79.214 Ha atau 25,84%; luas areal dengan tingkat kemiringan sampai 15% mencapai 62.975 Ha atau 20,55% wilayah dengan tingkat kemiringan sampai dengan 40% mencapai luas areal 7.550 Ha atau sekitar 2.46%.

Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi dua daerah aliran sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Daerah aliran selatan pada umumnya relatif pendek, sempit dan berlembah-lembah dibandingkan dengan daerah aliran utara. Daerah aliran utara merupakan DAS sungai Cimanuk Bagian Utara, sedangkan daerah aliran selatan merupakan DAS Cikaengan dan Sungai Cilaki. Wilayah Kabupaten Garut terdapat 33 buah sungai dan 101 anak sungai dengan panjang sungai seluruhnya 1.397,34 Km; dimana sepanjang 92 Km diantaranya merupakan panjang aliran sungai Cimanuk dengan 58 buah anak sungai.

Berdasarkan interpretasi citra landsat Zona Bandung, nampak bahwa pola aliran sungai yang berkembang di wilayah dataran antar gunung Garut Utara menunjukan karakter mendaun, dengan arah aliran utama berupa sungai Cimanuk menuju ke utara. Aliran Sungai Cimanuk dipasok oleh cabang-cabang anak sungai yang berasal dari lereng pegunungan yang mengelilinginya. Secara individual, cabang-cabang anak sungai tersebut merupakan sungai-sungai muda yang membentuk pola penyaliran sub-paralel, yang bertindak sebagai subsistem dari DAS Cimanuk.

Berdasarkan peta geologi skala 1:100.000 lembar Arjawinangun, Bandung dan Garut yang dikompilasi oleh Ratman & Gafor (1998) menjadi peta geologi skala 1:500.000, tataan dan urutan batuan penyusun di wilayah Kabupaten Garut bagian utara didominasi oleh material vulkanik yang berasosiasi dengan letusan (erupsi) gunungapi, diantaranya erupsi G. Cikuray, G. Papandayan dan G. Guntur. Erupsi tersebut berlangsung beberapa kali secara sporadik selama periode Kuarter (2 juta tahun) lalu, sehingga menghasilkan material volkanis berupa breksi, lava, lahar dan tufa yang mengandung kwarsa dan tumpuk menumpuk pada dataran antar gunung di Garut.

Batuan tertua yang tersingkap di lembah Sungai Cimanuk diantaranya adalah breksi volkanik bersifat basaltic yang kompak, menunjukan kemas terbuka dengan komponen berukuran kerakal sampai bongkah. Secara umum, batuan penyusun dataran antar gunung Garut didominasi oleh material volkaniklasik berupa alluvium berupa pasir, kerakal, kerikil, dan Lumpur.

Jenis tanah komplek podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian yang paling luas terutama di bagian Selatan, sedangkan di bagian Utara didominasi tanah andosol yang memberikan peluang terhadap potensi usaha sayur-mayur.

Bedasarkan jenis tanah dan medan topografi di Kabupaten Garut, penggunaan lahan secara umum di Garut Utara digunakan untuk persawahan dan Garut Selatan didominasi oleh perkebunan dan hutan.

Ibukota kabupaten Garut berada di jalur Jakarta-Garut-Tasikmalaya, biasanya sekedar transit di Terminal Guntur Garut, bila mau langsung ke Tasikmalaya, orang lebih memilih jalur Malangbong untuk dilewati. Garut memiliki sarana Transportasi seperti Delman Kuda, Ojek Sepeda Motor, Angkutan Pedesaan (Angdes) dari berbagai desa menuju Kota Kecamatan, Angkutan Kota (Angkot), Minibus dari berbagai kecamatan menuju Kota Garut dan Bus besar dengan jurusan Garut - Jakarta, Rental Mobil dari berbagai jenis dan Taksi. Terminal Guntur adalah nama terminal terbesar di Kota Garut. Ada juga Kereta Api yang menuju Jakarta kadang berhenti di beberapa Stasiun Kereta Api di Garut seperti Stasiun Malangbong, Stasiun Cibatu, dan Stasiun Leles.

Kabupaten Garut memiliki makanan, minuman, dan buah-buahan Khas. Berikut daftar makanan, minuman, dan buah-buahan khas Garut:

1.             Dodol Garut

2.             Ladu Malangbong

3.             Kerupuk Kulit (Dorokdok Garut)

4.             Pindang Ikan

5.             Sambal Cibiuk

6.             Es Goyobod

7.             Jeruk Garut

8.             Wajit

9.             Burayot

10.         Getrek

11.         Emplod

12.         Chocodot

13.         Burayot

14.         Kerupuk RO

15.         Rangginang

16.         Bugis

17.         Lagenar

Dengan tangan ulet masyarakat Garut, Garut memiliki Produk yang Khas. Berikut daftar Produk Khas Garut:

1.             Jaket Kulit

2.             Batik Tulis Garutan

3.             Kulit Tersamak

4.             Minyak Akar Wangi

5.             Boboko Samarang

6.             Batu Hias Bungbulang

7.             Tahu Kandang

8.             Domba Garut

Kabupaten Garut merupakan wilayah yang sangat kaya sumberdaya alam. Wilayah seluas 3.065 km2 tersebut dihuni oleh 2.737.526 jiwa penduduk (Sensus Penduduk 2010), atau dengan kepadatan penduduk 893 jiwa per km2. Secara administrasi saat ini Kabupaten Garut terbagi menjadi 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 403 desa. Seperti yang terjadi di daerah lain, isu pemekaran wilayah di Kabupaten Garut pun makin marak. Tuntutan pembentukan Kabupaten Garut Selatan dan Kabupaten Garut Utara kini mewarnai pemberitaan media lokal dan media nasional. Sebenarnya kalau memperhatikan aspek luas wilayah, sumberdaya alam dan kependudukan, Kabupaten Garut layak dimekarkan menjadi tiga daerah otonomi.

Kabupaten Garut Selatan

Kabupaten Garut Selatan meliputi bagian selatan wilayah Garut, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, sebelah timur dengan Kabupaten Tasikmalaya dan sebelah utara dengan Kabupaten Bandung dan Kota Garut. Nama lain untuk Kabupaten Garut Selatan bisa saja Kabupaten Pameungpeuk.

Terdapat tujuh kecamatan yang memiliki kawasan pantai memanjang dari barat ke timur berturut-turut Caringin, Bungbulang, Mekarmukti, Pakenjeng, Cikelet, Pameungpeuk dan Cibalong. Dilengkapi dengan 15 kecamatan lain yaitu Cikajang, Banjarwangi, Cisewu, Talegong, Pamulihan, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Cisurupan, Cigedug, Cilawu, Bayongbong, Sukaresmi dan Pasirwangi akan membentuk daerah otonomi seluas 2.248,83 km2 atau sekitar 73,37 persen dari luas Kabupaten Garut saat ini. Kabupaten Garut Selatan yang meliputi 22 kecamatan dihuni penduduk sebanyak 1.171.846 jiwa (Sensus Penduduk 2010) atau sekitar 43 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Garut saat ini. Tingkat kepadatan penduduk daerah ini 521 jiwa per km2.

Pada tanggal 27 Desember 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan amanat pembentukan Kabupaten Garut Selatan dengan amanat presiden (ampres) nomor R-66/Pres/12/2013. Ibukota Kabupaten rencananya akan bertempat di Kecamatan Mekarmukti, kecamatan yang masuk ke dalam Garut Selatan ada 16 kecamatan yaitu Kecamatan Banjarwangi, Bungbulang, Caringin, Cibalong, Cihurip, Cikajang, Cikelet, Cisewu, Cisompet, Mekarmukti, Pameungpeuk, Pakenjeng, Pamulihan, Peundeuy Singajaya, dan Talegong.

Kabupaten Garut Utara

Kabupaten Garut Utara merupakan meliputi bagian utara Kabupaten Garut. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sebelah barat Kabupaten Bandung, sebelah timur Kabupaten Tasikmalaya dan sebelah selatan dengan Kota Garut. Nama lain untuk Kabupaten Garut Utara bisa saja Kabupaten Balubur Limbangan.

Kabupaten Garut Utara akan meliputi 15 kecamatan, terdiri dari Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Malangbong, Cibatu, Sukawening, Karangtengah, Cibiuk, Leuwigoong, Leles, Kadungora, Sucinaraja, Wanaraja, Pangatikan dan Banyuresmi. Luas wilayah Kabupaten Garut Utara 592,51 km2 atau sekitar 19,33 persen dari Kabupaten Garut saat ini. Jumlah penduduk mencapai 962.865 jiwa (Sensus Penduduk 2010), atau sekitar 35 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Garut. Angka kepadatan penduduk Garut Utara 1.625 jiwa per km2.

Kota Garut

Berdasarkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat Garut, sebenarnya Kabupaten Garut Utara hanya meliputi 11 kecamatan dan Garut Selatan 16 kecamatan, sehingga tersisa wilayah kabupaten induk sebanyak 15 kecamatan. Namun hal yang patut dipertimbangkan ialah perubahan kondisi Kecamatan Garut Kota dan sekitarnya yang berangsur-angsur menjadi kawasan perkotaan. Tak heran di kawasan ini sudah terbentuk 21 kelurahan dan akan terus bertambah lagi.

Beberapa kecamatan seperti Garut Kota, Karangpawitan, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul dan Samarang layak diintegrasikan menjadi sebuah kota mandiri yang memiliki otonomi, yaitu Kota Garut. Kawasan ini sudah memiliki ciri-ciri sebuah kota seperti kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu 3.072 jiwa per km2 ; Dominasi sector industri, perdagangan dan jasa; Ketersediaan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap; Fasilitas pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi.

Jumlah penduduk keseluruhan lima kecamatan yang akan tergabung ke dalam Kota Garut mencapai 598.815 jiwa, lebih banyak dari penduduk Kota Banjar (175.165 jiwa) dan Kota Cimahi (541.139 jiwa). Luas wilayah Kota Garut 194,94 km2, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Garut Utara, sebelah selatan Kabupaten Garut Selatan, sebelah timur Kabupaten Tasikmalaya dan sebelah barat Kabupaten Bandung.

1.2.       Tujuan Penulisan Makalah

1.             Untuk mengetahui kearifan lokal masyarkat Garut

2.             Untuk mengetahui konsep kepemimpinan adat daerah Garut

3.             Untuk memenuhi tugas kelompok MK Kearifan Lokal Pemda

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.       Rebo Nyunda Perbup Garut untuk melestarikan kearifan lokal

Rebo Nyunda atau Rabu Sunda adalah salah satu kegiatan mingguan di Ibukota jawa barat (Bandung) yang bertujuan melestarikan budaya Sunda sebagai salah satu budaya lokal yang berkembang di Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Rabu. Dalam kegiatan ini, seluruh warga Kota Bandung, secara khusus Pegawai Negeri Sipil, diwajibkan memakai pakaian daerah khas Sunda Selain menggunakan pakaian Sunda, setiap hari Rabu juga warga Kota Bandung dihimbau menggunakan Bahasa Sunda untuk berkomunikasi dengan orang lain. Program Rebo Nyunda ini mulai diberlakukan di Kota Bandung pada tanggal 6 November 2013.

Latar Belakang Kegiatan

Kegiatan Rebo Nyunda adalah sebuah program dari pemerintah Kota Bandung sebagai bagian dari hari-hari tematik yang berlaku di kota tersebut. Program ini digagas oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil. Program ini muncul karena adanya kekhawatiran dari segelintir masyarakat akan lunturnya kebudayaan Sunda di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, padahal budaya Sunda adalah budaya lokal dari kota ini. Dengan demikian, program ini menjadi salah satu program untuk melestarikan budaya Sunda. Sebenarnya program ini merupakan salah satu usaha Pemerintah Kota Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 pasal 10 ayat 1b yang menyebutkan bahwa setiap hari Rabu ditetapkan sebagai hari  berbahasa Sunda dalam semua kegiatan Pendidikan, Pemerintahan dan kemasyarakatan.

Dalam kegiatan ini, masyarakat Kota Bandung dihimbau menggunakan pakaian Sunda yakni kebaya dan kain batik sebagai bawahan bagi perempuan serta iket kepala batik dan bila memungkinkan menggunakan pangsi bagi laki-laki. Selain iket kepala, para laki-laki juga bisa menambahkan hiasan kujang sebagai penghias iket tersebut. Bersamaan dengan menggunakan pakaian Sunda, setiap hari Rabu juga warga Bandung diharapkan menggunakan Bahasa Sunda untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi dalam Bahasa Sunda ini digunakan baik di dalam instansi pemerintahan, sekolah-sekolah maupun dalam rapat-rapat resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung

Rebo Nyunda di Daerah Lain

Setelah Kota Bandung, beberapa kota atau kabupaten lain di Jawa Barat juga mulai melaksanakan program Rebo Nyunda salah satunya Kabupaten Garut. Bupati Garut Rudi Gunawan dan Wakil Bupati Garut Helmy Budiman menggulirkan program ini guna memelihara adat dan budaya Sunda di tengah-tengah masyarakat Garut.

Selain di Garut, daerah lain yang mengadakan program Rebo Nyunda adalah Kota Bogor atas usulan dari beberapa seniman dan budayawan di Kota Bogor Walikota Bogor Bima Arya dan Wakil Walikota Usmar Hariman menyetujui program ini agar masyarakat Kota Bogor bisa mengerti, memahami dan memelihara seni dan budaya Sunda.

Bupati Garut H Rudi Gunawan, mewajibkan semua Pegawai Negiri Sipil (PNS) menggunakan bahasa sunda, baik saat apel, rapat, obrolan di lingkungan kerja serta kegiatan lainnya.

Selain menggunakan bahasa sunda, diwajibkan juga memakai baju adat kesundaan. Untuk perempuan memakai kebaya adat sunda, sedangkan untuk laki-lakinya memakai setelan pangsi dan iket kepala.

Kebijakan Bupati Garut ini disambut baik oleh Rudi (43), seorang pengrajin iket kepala dan bendo khas Sunda asal Kampung Salamnunggal, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.

"Adanya penggunaan iket sunda di Kabupaten Garut  ini mudah-mudahan generasi muda peduli dengan adat budaya sunda dalam kehidupannya sehari-hari. Mengenakan iket sunda ini mencirikan bahwa kita sebagai orang yang peduli dalam melestarikan budaya sunda," ungkap Rudi.

Saat ditemui di rumahnya, Minggu 9 Maret 2014, Rudi mengatakan, dengan adanya kebijakan memakai pakaian kesundaan setiap Rabu, membuatnya kebanjiran pesanan. Seperti iket model  Barangbang Semplak, Julang Ngapak, Mahkota Wangsa, Candra Sumirat, Koncer, Kole Nyangsang, Parengkos Jengkol, Parengkos Gedang, Parengkos Nangka, Kebo Modol, dan Buaya Ngangsar dari bahan batik Garutan.

"Semua ikat kepala ini banyak dipesan oleh  PNS, karena masih banyak yang belum punya iket," tutur Rudi.

Karena banyaknya pesanan, termasuk dari Bupati Garut dan wakilnya, Rudi mengungkapkan ia masih memerlukan suntikan modal, pasalnya modal yang dimiliki tak seimbang dengan pesanan yang diterima karena keterbatasan dana.

Untuk itu, kepada Pemerintah Kabupaten Garut, Rudi mengharapkan diberikan bantuan modal untuk  mengembangkan produksi iket dan bendonya. Soalnya, kata Rudi, yang memesan iket tidak  mau memberikan uang di muka. Terpaksa uang untuk modal, ia harus pinjam ke tetangga atau saudaranya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, sedikit kesulitan dalam memberikan pidato pada apel pagi di lapangan Kantor Bupati Garut, Rabu (19/2). Hal tersebut disebabkan pidatonya pada Rabu ini wajib menggunakan Bahasa Sunda.

Dalam pidatonya, Iman kesulitan mencari padanan sejumlah kata khusus dalam Bahasa Indonesia ke Bahasa Sunda. Contohnya, kata apel, arahan, berbahasa dan proses. Sering kali Iman berhenti sebentar saat berpidato sambil mencari padanan kata-kata tersebut.

"Dalam keseharian, kita sering menggunakan Bahasa Sunda. Tetapi, dalam kedinasan dan kegiatan formal, kita belum terbiasa. Ada beberapa kata yang susah dicari padanannya dalam Bahasa Sunda," kata Iman saat ditemui setelah memimpin apel.

Iman mengatakan sesuai imbauan Bupati Garut Rudy Gunawan, seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Garut, termasuk sekolah dan kantor pelayanan lainnya di daerah, ditekankan berbahasa dan berpakaian Sunda. Pihaknya tengah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Bupati.

"Kita pelan-pelan saja, seiring berjalannya waktu, akan terbiasa dengan Rebo Nyunda ini. Dalam kegiatan formal pun kita harus memakai Bahasa Sunda pada hari Rabu," katanya.

Salah satu program yang digulirkan kepemimpinan Bupati Garut Rudy Gunawan dan Wakilnya Helmi Budiman untuk “ngamumule adat ka-Sunda-an” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut masih terkendala. Selain kebiasaan pemakaian Bahasa Indonesia dalam kesehariaan sehingga menyulitkan ketika harus memakai Bahasa daerah “sunda”, juga keseragaman dalam hal pakaian. masih banyak para pegawai yang belum memakai pakaian adat Sunda yang dianjurkan.  di lingkungan Sekretariat Daerah misalnya, saat Bupati Garut memimpin apel dengan memakai pakaian sunda, sebagian para pegawai masih ada yang memakai pakaian kedinasan.

Agus Kusfi, salah seorang pegawai bagian Informatika menyebutkan, dirinya belum memakai pakain pangsi seperti yang dianjurkan karena masih belum membeli katanya, susah pula sekarang mencari pakain pangsi, banyak yang membeli belum lagi harganya yang mendadak melambung. Bupati berharap mulai hari rabu depan sudah tidak ada lagi pegawai yang tidak memakai pakaian adat sunda, kumaha we carana mah, saya serahkan kepada para kepala di tiap tiap SKPD untuk segera menyeragamkan program ini.

2.2.       Konsep Figur Pemimpin Dan Kepemimpinan Yang Terungkap Dalam Skriptorium Naskah Sunda Buhun Kabuyutan Ciburuy Garut

Andai kita simak dengan saksama, kearifan lokal yang terungkap dalam naskah-naskah Sunda buhun ‘kuno’ berbahan lontar, beraksara dan berbahasa Sunda buhun, yang terungkap dalam skriptorium naskah Sunda koleksi Kabuyutan Ciburuy Bayongbong Garut, sebenarnya sudah menyiratkan ‘konsep’ serta hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Menurut teks naskah Sanghyang Siksakandang Karesian, seseorang digelari pemimpin, jika dalam pribadinya sudah melekat karakter kepemimpinan yang disebut pangimbuhning twah atau pelengkap untuk mempunyai kharisma/pamor, yakni Emét ‘tidak konsumtif’. Imeut ‘teliti, cermat’. Rajeun ‘rajin’. Leukeun ‘tekun’. Paka Pradana ‘beretika’. Morogol-rogol ‘beretos kerja tinggi’. Purusa ning Sa ‘berjiwa pahlawan, jujur, berani’. Widagda ‘bijaksana, rasional dan memiliki keseimbangan rasa’. Gapitan ‘berani berkorban’, Karawaléya ‘dermawan’, Cangcingan ‘terampil’, serta Langsitan ‘rapekan’/cekatan’. Selain pangimbuhning twah, seorang pemimpin dituntut memiliki sifat Dasa prasanta, yakni: Guna ‘ bijaksana’, Ramah ‘bijak, atau bestari’, Hook ‘kagum’, Pésok ‘memikat hati’, Asih ‘sayang, cinta kasih’, Karunya ‘iba/belas kasih’, Mupreruk ‘membujuk dan menentramkan hati’, Ngulas ‘memuji dan mengoreksi’, Nyecep ‘membesarkan hati dan memberikan kata-kata yang menyejukkan’, Ngala angen ‘mengambil hati’. Di samping itu, seorang pemimpin harus mampu menjauhi empat karakter yang negatif, yang dikenal dengan sebutan ‘opat paharaman’ atau empat hal yang diharamkan, yakni sifat babarian, pundungan, humandeuar, dan kukulutus serta menjauhi watak manusia yang membuat kerusakan di dunia, yang dikenal Catur Buta, yaitu Burangkak, Mariris, Maréndé, dan Wirang. Seorang pemimpin, menurut teks naskah Sanghyang Hayu, adalah pemimpin yang menjiwai konsep ‘tiga rahasia’, terdiri atas lima bagian, yakni lima belas karakter yang harus mendarah daging dalam diri seorang pemimpin, yaitu 2 Budi-Guna-Pradana (bijak-arif–saleh), Kaya-Wak-Cita (sehat/kuat-bersabda-hati), Pratiwi-Akasa-Antara (bumi–angkasa-antara), Mata-Tutuk-Talinga (penglihatanucapan-pendengaran), Bayu-Sabda-Hedap (energi–ucapan/sabda-itikad/kalbu dan pikiran). Tiga rahasia itu harus berpegang teguh kepada prinsip astaguna ‘delapan kearifan’, terdiri atas: Animan (lemah lembut), Ahiman (tegas/panceg hate), Mahiman (berwawasan luas), Lagiman (gesit/cekatan/trampil), Prapti (tepat sasaran), Prakamya (ulet/tekun), Isitwa (jujur), Wasitwa (terbuka untuk dikritik).

Konsep figur pemimpin dan kepemimpinan Sunda menurut Sanghyang Siksakandang Karesian, Fragmen Carita Parahiyangan, Carita Parahiyangan, juga Sanghyang Hayu, koleksi skriptorium Kabuyutan Ciburuy, setidaknya harus mampu berperan sebagai leader (adanya kesepahaman dalam satu pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan benar), manajer (kemampuan dalam hal manajerial), entertainer (kaitannya dengan human relations/bernegosiasi), entrepreneur (memiliki jiwa kewirausahaan), commander (menjadi pendorong atau motivator), designer (sebagai perancang ideal), father (bertindak kebapakan), servicer (pelayan yang baik & bertanggung jawab), dan teacher (guru, pendidik, dan pengajar serta menjadi ‘teladan’ bagi masyarakat/bawahannya). Kesembilan kriteria tersebut selayaknya harus mampu diejawantahkan dan dicerminkan dalam diri dan sikap seorang pemimpin dan kepemimpinannya, yang akhirnya menuju kepada pemimpin ideal yang mampu bertindak sebagai “master/tokoh” yang dicintai, dikagumi, dan disegani masyarakatnya, serta mampu memerdayakan dan menyejahterakan orang banyak.

2.3.       Naskah Sunda Kuno di Garut Terancam Musnah

Puluhan naskah kuno di situs Kabuyutan Ciburuy di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, terancam musnah. Kondisi ini diakibatkan oleh tidak adanya biaya perawatan. “Kondisi naskah cukup mengkhawatirkan,” ujar Kepala Seksi Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pariwisata Kabupaten Garut, Warjita, di ruang kerjanya siang tadi.

Menurut Warjita, selama ini pemerintah daerah tidak pernah mengalokasikan biaya pemeliharaan naskah. Padahal pihaknya telah berulang kali mengajukan biaya perawatan naskah dalam setiap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya.

Warjita menyatakan, dalam anggaran tahun 2011 telah mengajukan biaya pemeliharaan sebesar Rp150 juta, namun sampai saat ini belum ada kepastian apakah dana tersebut akan disetuji atau tidak. “Anggaran yang diajukan selalu dicoret, itu karena perhatian terhadap sejarah ini sangat kurang,” katanya.

Hingga kini pemeliharaan naskah masih dilakukan dengan cara tradisional. Naskah ini diperkirakan dibuat pada abad ke-16 periode Hindu atau masa Kerajaan Padjadjaran. Teks naskah kuno ditulis pada daun lontar dengan menggunakan bahasa Sunda dan Jawa Kuno dengan cara ditoreh.

Jumlah naskah yang tersimpan di Kabuyutan Ciburuy. Saat ini sebanyak 27 kropak yang tersimpan dalam tiga peti. Setiap kropak jumlahnya bervariasi, antara 15 sampai 30 lempir (lembar). Tiap lempir naskah berukuran 28,5 x 3 sentimeter dengan ukuran ruang tulisan 25,5 x 2,5 sentimeter. Tiap halaman memuat empat baris tulisan.

Dari jumlah tersebut, hanya tinggal 10 kropak yang masih dapat dikatakan utuh. Sedangkan sisanya, tidak lengkap karena sudah terlepas dari masing-masing ikatannya. Ditambah lagi banyak lempiran yang patah dan hancur.

Warjita menambahkan, naskah lontar yang berada di wilayahnya itu perlu dilakukan pengkajian ahli filolog. Soalnya hingga saat ini isi naskah lontar tersebut belum sepenuhnya terungkap. Padahal tidak menutup kemungkinan isi naskah tersebut mengandung unsur kearifan lokal.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Helmi Budiman, membantah bila pihaknya telah mencoret anggaran pemeliharaan naskah lontar. Menurutnya, pemeliharan terhadap benda sejarah dan budaya harus dilakukan dengan baik. “Kami tidak pernah mencoret anggaran tapi hanya menggembalikannya untuk mengefesiensikannya lagi,’ ujarnya.

Meski begitu, dia meminta pemerintah daerah untuk secepatnya membuat aturan tentang benda sejarah dan cagar budaya. Hal itu untuk melindungi keberadaan benda tersebut. “Kalau tidak ada aturan, tidak menutup kemungkinan benda sejarah dan budaya di kita ini bisa hilang,” ujarnya.

BAB III

PENUTUP

3.1.       Kesimpulan

Garut adalah kabupaten yang memiliki kearifan lokal yang sangat unik, baik itu berupa ideologi, sosial, bahasa maupun pakaian adatnya. sebagai salah satu daerah yang termasuk kedalam daerah pasundan. Garut memiliki banyak potensi baik itu potensi alam dan potensi budaya. contoh potensi alam, karena garut ini kebanyakan adalah pegunungan maka masih banyak hutan yang masih hijau dan alami sedangkan potensi budaya yang ada di Garut salah satunya adalah ajang perlombaan domba garut, yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk ajang hiburan dan melestarikan kebiasaan leluhur mereka. masyarakat Garut juga memakai pandangan hidup nyunda, nyantri, nyakola yang berarti berbahasa sunda, menjadi orang yang mengerti agama, dan menjadi orang yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. kemudian Garut juga memiliki sebuah naskah sunda kuno yang di dalamnya memiliki makna apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang pemimpin.

Sedangkan upaya pemerintah garut untuk mempertahankan kearifan lokal di Garut salah satunya yaitu dengan membuat Pergub (Peraturan Gubernur) tentang Rebo Nyunda yang berobjek kepada Birokrasi disana (PNS, Staf-Staf, dll) dan juga untuk masyarakat Garut. akan tetapi kebijakan tersebut belum berjalan lancar karena banyak birokrat yang belum terbiasa dengan bahasa dan pakaian sunda. selain itu masalahnya bukan itu saja, konon katanya naskah sunda kuno sudah mulai rusak karena terabaikan perawatannya, sehingga pemerintah garut harus berupaya lebih keras untuk mempertahankan kearifan-kearifan daerahnya yang mulai rentan.

3.2.       Saran

Seperti yang telah kita ketahui pada jaman sekarang kearifan lokal mulai memudar karena pengaruh dari pergaulan internasional (globalisasi), teknologi dan modernisasi, maka dari pada itu kita selaku generasi muda harus mampu mempertahankan kearifan lokal yang mulai memudar tersebut agar kelak anak cucu kita merasakan apa yang kita rasakan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ø   http://garutnews.com/nyunda-nyantri-nyakola.html

Ø   http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Garut

Ø   http://www.opi.lipi.go.id/data/1282607579/data/13101865841331131632.makalah.pdf

Ø   http://id.wikipedia.org/wiki/Rebo_Nyunda

Ø   http://www.garutkab.go.id/pub/news/detail/9445-rebo-nyunda-masih-terkendala/

Makalah SDM Dalam Pembangunan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya (resources), baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan.

Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah Sumber daya Manusia. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah mutu  Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselarasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui pendidikan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia secara makro merupakan hal yang penting dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dan untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terarah dan terencana disertai dengan pengelolaan yang baik dapat menghemat sumber daya alam, karena pengolahan dan pemakaian sumber daya alam dapat dilakukan dengan lebih berdayaguna dan berhasilguna.

Pendidikan tinggi mempunyai peran dalam pembangunan bangsa, karena akan mendidik ilmuan yang berwawasan dan tenaga kerja professional yang mampu terampil untuk melaksanakan tugas pembangunan bangsa.

Bila pembangunan tidak dapat disamakan dengan pertumbuhan, dengan sumber-sumber alam, dengan kekayaan saja maka pembangunan tidak berfungsi, pembangunan merupakan suatu proses belajar. Pelajaran-pelajaran yang harus dikuasai dalam pembangunan adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan teknologi-teknologi dan pola-pola kependudukan baru, cara produksi yang baru, kesadaran politik yang baru, artinya bagaimana memecahkan permasalahan yang timbul dewasa ini.

Bentuk pelajaran yang merupakan bagian penting dalam pembangunan ialah proses yang sukar didefinisikan dan yang dapat disebut proses belajar sosial. Belajar secara sosial mengandaikan suatu lingkungan yang juga dapat belajar dan yang ditentukan oleh interaksi dengan organisasi-organisasi yang juga dapat belajar.Perubahan-perubahan yang ada untuk memenuhi kebutuhan belajar dalam bidang pembangunan.Maka jelas harus ada suatu informasi kearah kawasan sekitar kota-kota besar yang dapat sampai pada penduduk yang paling miskin juga lewat lajur-lajur komunikasi tradisional seperti Kepala Daerah, Desa Pelayanan dan system pendidikan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pentingnya SDM dalam Pencapaian Pembangunan Daerah

2. Bagaimana mengatasi masalah Peningkatan SDM dalam upaya Pembangunan

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui masalah-masalah Peningkatan SDM dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan suatu Daerah

2. Untuk mengetahui langkah-langkah mengatasi masalah Peningkatan SDM dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan

3. Untuk mengetahui Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Birokrasi.

1.4. Landasan Teori

Sebelum melangkah lebih lanjut, ada baiknya kita kembali ke pengertian awal untuk memahami hal ini. Apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia?. Mari kita lihat menurut pendapat para ahli.

1. Sonny Sumarsono (2003, h 4), Sumber Daya Manusia atau human recources mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

2.  Mary Parker Follett Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.

Definisi ini, yang dikemukakan oleh Mary Parker Follett, mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlakukan, atau dengan kata lain dengan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.

Penigkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

1. Bitner dan Zeithaml (dalam Riorini, 2004:22) menyatakan untuk dapat meningkatkan performance quality (kualitas kerja) ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan insentive atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

2. Sunu (dalam Flippo, 1995:91) menyatakan bahwa penting untuk menciptakan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kerja, yaitu: Tanggung jawab dan kepentingan pimpinan untuk menciptakan lingkungan peningkatan kualitas. Nilai, sikap dan perilaku yang disetujui bersama diperlukan untuk meningkatkan mutu,  Sasaran peningkatan kualitas yang diterapkan oleh organisasi, Komunikasi terbuka dan kerja sama tim baik, Pengakuan dapat mendorong tindakan yang sesuai dengan nilai, sikap dan perilaku untuk meningkatkan mutu.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia ( MSDM )

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam bidang /fungsi produksi, pemasaran, keuangan, ataupun kepegawaian. Karena sumberdaya manusia(SDM) diangggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang di sebut manajemen sumber daya manusia. Istilah “ manajemen mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage (mengelola) sumber daya manusia.

Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat hanya pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin produksi, uang dan lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut karyawan (sumber daya manusia) yang mengelola factor produksi lainnya tersebut. Namun, perlu di ingat bahwa sumber daya manusia manusia sendiri sebagai faktor produksi, seperti halnya factor produksi yang lainnya, merupakan masukan (input) yang diolah oleh perusahaan dan menghasilkan keluaran (output). Karyawan baru yang belum memilii keterampilan dan keahlian dilatih, sehingga menjadi karyawan yang terampil dan ahli. Apabila dia dilatih lebih lanjut serta diberikan pengalaman dan motivasi, dia akan menjadi karyawan yang matang. Pengolahan sumber daya manusia inilah yang disebut Manajemen SDM.

2.2. Pentingnya SDM yang Berkualitas Dalam suatu Pembangunan Nasional maupun Daerah

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi. SDM memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya sutau organisasi. Oleh karena itu, kemajuan  suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya.

            Organisasi yang dimaksud tidak terkecuali organisasi pemerintahan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memerlukan SDM yang berkualitas dan memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan daerahnya dengan meningkatkan daya saing daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menigkatkan daya saing daerah, diperlukan SDM yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat dan mampu melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah.

            Di era otonomi daerah, dimana kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pelayanan masyarakat yang sudah diberikan kepada daerah menuntut masing-masing daerah berlomba-lomba memperbaiki sistem pelayanan publik di tingkat daerah. Perbaikan pelayanan publik tersebut akan terwujud apabila ada political will dari pimpinan yang didukung oleh bawahan atau para pegawai daerah ataupun sebaliknya, kesadaran itu muncul dari bawahan yang kemudian diakomodasi dan didukung oleh atasan. Begitu juga dalam hal peningkatan daya saing daerah, membutuhkan SDM-SDM yang memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah sehingga apa yang dimiliki daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah.

            Dalam hal ini posisi kepala daerah turut menentukan bagus tidaknya pelayanan publik yang diberikan di daerahnya. Tidak dapat dipungkiri, peran kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah sangat besar. Apabila tidak ada political will dari pimpinan, usaha-usaha perbaikan tidak dapat dilakukan. Selain itu, dibutuhkan kepala daerah yang memang mampu dibidangnya, tanggap, kritis, memiliki kreatifitas dan inovasi yang tinggi dan kemauan yang kuat merubah daerahnya lebih baik. Untuk itu diperlukan pembinaan kader-kader politik dengan membekali pendidikan serta pengetahuan yang luas mengenai kearifan lokal dan pentingnya daya saing daerah. Selama ini kepala daerah sebagian besar berasal dari parpol, dengan demikian pembinaan kader politik dapat dilakukan oleh partai yang bersangkutan dan memberikan mereka tanggungjawab untuk menelurkan kader-kader politik yang berkualitas.

SDM-SDM di daerah khususnya yang bekerja di pemerintaha daerah, turut menentukan mampu tidaknya suatu daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan demikian, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan daerah atau biasa disebut dengan PNS daerah, haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya tugas harian tetapi juga mampu menciptakan program-program baru dan inovatif di pemerintahan  daerah.

            Kondisi selama ini PNS di daerah diterima hanya melalui seleksi secara umum, belum ada sistem perekrutan sesuai spesialisasi kerja. Sehingga ketika mereka ditempatkan di pemerintahan, kinerja mereka hanya sebatas tugas yang dibebankan kepada mereka tanpa memberikan kontribusi serta inovasi yang lebih dalam penentuan maupun pelaksanaan program-program pemerintah. Selain itu, banyak sekali kasus KKN yang terjadi di daerah ketika perkrutan PNS. Tidak sedikit dari mereka membayar ratusan juta kepada calo agar mereka bisa diterima sebagai PNS. Jadi, kinerja mereka bukan berdasar keahlian serta motivasi untuk berkontribusi kepada daerah, dampaknya buruknya dirasakan oleh masyarakat yang tidak memperoleh pelayanan dengan baik. Kurangnya orang-orang yang berpotensi, ahli dan inovatif dalam struktur pemerintahan daerah, membuat pemerintah daerah mandek, monoton, dalam menjalankan program daerah seperti program sebelumnya. Jadi daya saing daerah pun lemah, yang terjadi, tujuan dari otonomi daerah tidak dapat terwujud.

            Apabila pembukaan kesempatan CPNS di daerah diadakan bukan berdasarkan kebutuhan serta jobdesk yang ada, akan semakin menurunkan efisiensi dan efektifitas kinerja Pemerintah Daerah. Sudah bukan kabar langka lagi PNS di daerah memiliki citra yang buruk seperti datang tidak tepat waktu dan pulang lebih awal. Kondisi itu jelas akan berpengaruh langsung terhadap pelayanan publik yang diberikan, dampaknya masyarakat semakin sulit mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan, padahal teorinya, pejabat pemerintah adalah pelayan masyarakat, tetapi malah mereka yang dilayani oleh masyarakat.

2.3. SDM Sebagai Pilar suatu Pencapaian Pembangunan

Karena pada dasarnya manusialah yang menjadi pelaku dan penentu. SDM seperti apa yang diperlukan, Yaitu SDM yang memiliki: moral yang baik (good morality), kemampuan kepemimpinan (leadership), kemampuan manajerial (managerial skill), dan kemampuan teknis (technical skill). Seorang kepala daerah perlu didukung oleh aparat yang mempunyai empat kualifikasi tersebut, diberbagai level jabatan dan fungsinya.

Moral yang baik menjadi prasyarat utama. Karena tanpa moral yang baik,  semua kebijakan, sistem, program maupun kegiatan yang dirancang akan menjadi sia-sia. Tentunya kita menyaksikan terjadinya krisis moneter yang dimulai tahun 1997 lalu, kemudian krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, dan masih terus berlanjut yang hingga sekarang masih dirasakan dampaknya. Sebab utama terjadinya krisis itu tidak lain adalah rendahnya moral sebagian pengambil kebijakan negeri ini.

Moral yang baik akan menghasilkan sebuah pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Saat ini tuntutan penerapan 3G (Good Government Governance) terus-menerus digaungkan oleh berbagai pihak. Penerapan prinsip-prinsip transparansi & akuntabilitas tanpa didukung oleh aparat yang bermoral baik, pada akhirnya hanya akan berhenti di tingkat wacana saja.

Oleh karena itu, sejak awal dilantik, seorang kepala daerah harus segera menyiapkan aparatnya dalam aspek moral ini. Termasuk menjadikan dirinya sebagai teladan bagi semua bawahannya.

Moral yang baik belumlah cukup, tapi juga harus diimbangi dengan kompetensi. Yaitu kemampuan di bidang kepemimpinan, manajerial, dan teknis. Untuk mencapai kompetensi yang diperlukan, tidak terlepas dari sistem kepegawaian yang diterapkan. Model manajemen SDM berbasis kompetensi nampaknya menjadi keniscayaan. Termasuk sistem kompensasi yang memadai harus menjadi perhatian.

Selain itu perlu didukung dengan perubahan paradigma, yaitu dari mental penguasa menjadi pelayan masyarakat. Termasuk budaya kerja yang proaktif & cepat tanggap terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

2.4. Masalah-masalah Peningkatan SDM dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah

Pengaturan Sumber Daya Manusia adalah sangat sulit dan kompleks. Manusia mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan, latar belakang sosial budaya dan sebagainya yang bervariasi dan sering terbawa serta ke dalam unit kerja/ organiasi.

Jumlah penduduk yang besar adalah merupakan salah satu modal dasar pembagunan Daerah, tetapi penduduk yang tidaak memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja akan menimbulkan masalah di dalam pembangunan Daerah. Hampir setiap Negara ataupun wilayah banyak mengalami masalah di dalam menangani masalah pengangguran. Penyebab timbulnya pengangguran adalah

1.         Tidak dimilikinya pendidikan yang memadai

2.         Tidak dimiliki bekal keterampilan untuk dapat melakukan aktifitas pekerjaan

Masalah-masalah yang akan timbul dari pengangguran :

1.         Adanya kesenjangan sosial

2.         Adanya kerawanan sosial

A. Pendekatan Masalah

Konsep lepas landas dalam upaya pembagunan nasional dapat diartikan sebagai sifat kemandirian yaitu kemampuan membangun dengan kekuatan sendiri. Tolak ukur pembangunan nasional tidak terpusat pada besarnya ekonomis semata tetapi sekaligus mencangkup besaran-besaran sosial budaya seperti keberhasilan dalam pembentukan nilai kelembagaan, penampungan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan segenap harkat dan kehendak masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Hasrat dan kehendak tersebut tercermin dalam masyarakat Indonesia yang ingin diwujudkan, yaitu masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual.

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penopang utama suatu masyarakat modern.Untuk itu maka dalam mengejar ketinggalan di bidang tersebut harus banyak belajar dan mencoba.Dalam upaya itu maka kita harus menitikberatkan kepada penguasaan kemampuan memproduksi ilmu dan teknologi tersebut, bukan sekedar memproduksikan dan mengkonsumsikan. Pendidikan keilmuan harus difokuskan kepada penguasaan metodologis pendidikan dan bukan sekedar penguasaan ilmu pengetahuan dan teoritis.

Teknologi merupakan penerapan teori-teori ilmiah dalam memecahkan masalah praktis baik berupa perangkat keras yang berupa peralatan maupun perangkat lunak yang berupa metode/teknik pemecahan masalah. Penguasaan teknologi tidak sekedar menguasai perincian teknis mengoprasikan peralatan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu menguasai proses berfikir yang melandasi teknologi tersebut.

Filosofi mengenai produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia karena makna produktivitas adalah keinginan dan upaya manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang atau dapat dikatakan bahwa dalam suatu kehidupan tanpa suatu tujuan, baik individu maupun kelompok akan tidak berguna, hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini.

Produktivitas memiliki 2 dimensi yaitu : efektifitas dan efisiensi. Dimensi I (efektivitas) : pencapaian unjuk kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Sedangkan dimensi efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realiasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan

Produktivitas individu mendapat perhatian cukup besar  hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa sebenarnya produktivitas manapun bersumber dari individu yang melakukan kegiatan. Individu yang dimaksud adalah individu sebagai tenaga kerja yang memeiliki kualitas kerja yang memadai. Manfaat dari peningkatan produktivitas pada tingkat individu dapat dilihat dari :

1.         Meningkatnya pendapatan jaminan sosial

2.         Meningkatnya harkat dan martabat serta pengakuan terhadap potensi individu

3.         Meningkatnya motivasi kerja dan keinginan berprestasi

Tingginya pertumbuhan penduduk di suatu daerah tidak selalu berkaitan dengan buruknya prekonomian suatu daerah. Selama pertumbuhan penduduk diikuti dengan peningkatan penghasilan, karena semakin tinggi peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka makin tinggi produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pendapatanya. daerah tersebut berarti masih dalam proses pengembangan. Namun demikian dimasa mendatang jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka dampaknya akan mengakibatkan turunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti pula membutuhkan penyediaan pangan, perumahan lahan untuk bekerja dan lapangan kerja yang cukup.Dengan demikian Sumber Daya Alam yang dibutuhkan makin meningkat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Produktivitas individu dapt dinilai dari apa yag dilakukan oleh individu tersebut dalam kerjanya. Produktivitas individu adalah bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaannya dalam mengisi pembangunan yang akan terus berlangsung.

B.  Pemecahan Masalah

Penyelesaian yang dihadapi untuk menangani masalah pengangguran :

1.  Program pembangunan yang melibatkan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang masih menganggur di program padat karya

2.    Peningkatan mutu pendidikan dengan meningkatkan mutu pendidikan, maka tenaga-tenaga terdidik yang berkualitas akan memberikan manfaat bagi pembangunan Daerah maupun nasional dan sekaligus dapat mengurangi pengagguran.

Pembangunan tidak merupakan suatu proses yang membujur lurus, melainkan merupakan suatu jaringan perubahan erat sekali hubungannya yang satudengan yang lain. Pendekatan terhadap pembangunan menurut pola dari atas ke bawah telah kehilangan kredibilitasnya karena pengalaman yang kurang mengenakkan.Partisipasi tanpa belajar dapat merupakan suatu latihan yang tidak berguna. Karena pihak-pihak yang terlibat justru kecewa dan karena tidak mendapatkan sukses yang diinginkan.

Bidang pembangunan, Negara-negara yang sedang berkembang telah mencatat sukses yang besar walaupun tidak seluruhnya sama. Setiap penilaian umum, masalah kemiskinan menghantui dunia dalam proposisi luas dan pada suatu skala yang tidak dapat diterima oleh seleuruh komponen dalam suatu bangsa dan Negara.

Pengalaman dalam bidang pembangunan selama 30 tahun menyarankan bahwa pendekatan birokratik terhadap kaum lemah harus digantidengan usaha-usaha yang menghidupkan motivsi dari dalam, akibat organisasi swadaya. Supaya swadaya itu dapat dicapai, mutlak perlua gar sebelumnya aspirsi kaum bawah dalam bidang material, sosial, dan spiritual dijabarkan dan pada waktu yang sama aspirasi itu hendaknya dikaitkan dengan ikatan-ikatan maupun kesempatan yang terkandung dalam berbagai situasi, baik ekonomi, sosial budaya dan teknologi. Dalam hal ini kita tidak membedakan tekhologi maju, madya, sederhana tetapi memilih teknologi yang kita perlukan untuk pembangunan. Walaupun demikian pemilihan ini harus  didasarkan pada kriteria, yaitu : produktivitas, kesempatan membuka lapangan pekerjaan dan tidak merusak lingkungan.

Secara keseluruhan teknologi harus merupakan pelengkap kemanusiaan dalam meningkatkan taraf kehidupan ke arah yang lebih baik, sebagai individu, organisasi dan yang lebih besar lagi adalah Negara dan bangsa.

2.5. Solusi Mengatasi Masalah SDM untuk Mencapai Pembangunan yang Berkelajutan.

Untuk menghadapi era Globalisasi yang sarat dengan persaingan global dan pengaruhnya, Indonesia harus memperkuat pengembangan SDMnya dimulai memperkuat budaya lokal yang bisa menyaring serta melawan pengaruh globalisasi, serta memperkuat budaya lokal yang menjadi ciri bangsa kita dan menampilkannya di dunia Internasional sebagai kekuatan yang yang membedakan kita dengan negara lain.

Dalam hubungan dengan pembangunan berkelanjutan, pengembangan SDM Indonesia harus mendapat perhatian yang besar dari pemerintah dan juga seluruh stackholder tidak terkecuali juga seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pemerintah harus memperkuat sistem pendidikan beserta muatan kurikulumnya yang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pengembangan SDM Indonesia disamping penguatan sektor kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

2.6. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Adanya Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai usaha mempersiapkan orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dengan segala kedudukannya. Hal ini berarti bahwa usaha itu tidak terbatas pada pembinaan kemampuan fisik melainkan juga kemampuan mental sebagai pendukung suatu kebudayaan. Dengan demikian maka pengembangan sumber daya manusia itu harus dapat mempersiapkan keterampilan jasmaniah seseorang agar ia dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya serta tanggungannya.

Pengembangan sumberdaya manusia juga harus dapat mempersiapkan seseorang untuk memainkan peranan sosial secara mantap sesuai dengan kedudukan-kedudukannya di masyarakat. Oleh karena itu praktek komunikasi atau interaksi sosial yang efektif itu hanya mungkin terselenggara kalau ada pranata yang terwujud atas dasar nilai-nilai, maka pengembangan sumberdaya manusia berarti usaha aktif penanaman sikap dan keterampilan pada anggota masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku sebagai pedoman hidup yang mengembalikan pola tingkah laku sosial mereka.

·         Contoh Pembangunan Daerah  yang Belum Baik ( Pembangunan jalan raya di daerah Sumatera Utara )

Manajemen pengelolaan dana pembangunan, khususnya pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) masih belum baik. Indikasinya, dalam proses pembangunan dan perbaikan jalan seringkali tidak terprogram dengan baik, sehingga muncul pembangunan yang tidak merata dan seolah tidak dilakukan secara terpadu.

Dana pembangunan jalan memang terbatas jumlahnya, tapi kemudian dengan pengelolaan yang kurang baik, pembangunan jalan tersebut berantakan. Artinya, Ini tentu tidak akan memaksimalkan fungsi jalan raya tersebut.

Tidak efektifnya suatu pembangunan jalan raya dari Dinas terkait yang terlalu lambat dalam melakukan pekerjaanya,  hal ini memang tidak lepas dari berbagai kepentingan. Ini diakibatkan belum adanya rencana yang belum matang terkait pembangunan proyek yang diakibatkan kurang baiknya MSDM dalam suatu sistem, ini mengakibatkan jeleknya image pengelola tersebut di mata masyarakat. Mengingat Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,245 triliun melalui APBN 2011 untuk perbaikan jalan nasional di daerah itu. Memang anggaran sebesar Rp1,245 triliun itu tidak akan mencukupi mengingat jalan yang rusak di Sumut mencapai panjang 2.220 kilometer.

·         Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara no. 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 - 2013 difokuskan pada Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Sumatera Utara baik pada tingkat aparatur pemerintahan maupun anggota masyarakat.

Beberapa kebijakan yang menjadi prioritas :

Pelayanan Umum meliputi perencanaan pembangunan, pemerintahan umum, kepegawaian, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika

1.  Ketertiban dan ketentraman

2. Ekonomi meliputi perhubungan, tenaga kerja, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi

3. Lingkungan hidup

4. Perumahan dan fasilitas umum meliputi pekerjaan umum dan perumahanrakyat

5. Kesehatan

6. Pariwisata dan budaya

7. Pendidikan

8. Perlindungan sosial meliputi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan sosial.

2.7. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Birokrasi.

Sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pedidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 dijelaskan Jenis Diklat:

a. Diklat Prajabatan;

b. Diklat Dalam Jabatan.

1. Diklat Prajabatan

Dalam Pasal 7 PP Nomor 101 Tahun1999 Tentang Pedidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dijelaskan Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai negeri Sipil (PNS), disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

2. Diklat Dalam Jabatan

Adapun yang dimaksud dengan Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Diklat Dalam Jabatan terdiri dari:

1) Diklat Kepemimpinan;

Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. yang terdiri dari :

a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV.

b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III.

c. Dikaltpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II.

d. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I.

2) Diklat Fungsional;

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.

3) Diklat Teknis.

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.

2.3 Kinerja

Kenerja menurut Vietzal Rivai dan Dato, DR Ahmad Fawzi Mohd. Basri adalah “ hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan rugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target dan sasaran atau criteria yang telah ditentukan lebih dahulu dan telah disepakati bersama.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Progam pengembangan sumber daya manusia hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan saat ini maupun masa depan. Pengembangan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual serta moral sumber daya manusia supaya prestasi kerja baik dan mencapai hasil yang komplek.

Pentingnya pengembangan sumber daya manusia ini juga dapat diklasifikasikan menurut manfaatnya bagi masing-masing subjek yang ada, yakni bagi indivudu selaku tenaga kerja, dan untuk personal, hubungan manusia, dan pelaksanaan kebijakan.

Kualitas suatu MSDM sangat mempengauhi suatu pembangunan dalam suatu pencapaianya.

Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa.

 Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan tinggi mempunyai peran dalam pembangunan bangsa, karena akan mendidik secara berwawasan dan tenaga kerja professional yang mampu terampil untuk melaksanakan tugas pembangunan juga untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di dalam suatu sistem. Disini sangat diperlukan keterampilan dan kualitas sebagai penangkis suatu permasalahan dengan mengeluarkan berbagai solusi-solusi yang berkualitas,  efektif dan efisien.  

Kualitas sumber daya manusia merupakan merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai.

Agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh penduduk harus mempunyai kualitas yang memadai sehinga dapat menjadi modal pembangunan yang efektif. Tanpa adanya peningkatan koalitas, jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan berbagai masalah dan menjadi beban pembangunan.

3.2. Saran

Pengembangan sumber daya manusia perlu ditingkatkan kembali guna meningkatkan kualitas SDM yang ada. Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia itu hendaknya dengan pemberian pendidikan yang layak bagi SDM di Indonesia, sehingga manusia dapat memperoleh wawasan serta info permasalahan-permasalahan terbaru yang menyangkut tentunya tentang kesejahteraan masyarakat, dengan begitu dapat berdaya saing dengan Negara belahan Dunia lainya, apalagi sekarang era Globalisasi dimana manusia bersaing sangat ketat dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi yang menentukan arah masa depan manusia.

Perlu peran pemerintah (Manajemen Pemerintahan) dan pimpinan perusahaan  yang proaktif dalam melakukan suatu seleksi terhadap karyawan yang akan memasuki pemerintahan atau perusahaan (dalam swasta ). Sehingga hasilnya benar-benar berkualitas tanpa adanya unsur kekeliruan terhadap hasil kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

http://logowa.ui.ac.id/w/287

http://tiarawahyurahmawati.wordpress.com

http://cadasmaranataardi.blogspot.com

Makaginsar.Peningkatan kualitas dan produktivitas manusia, KIPNAS V, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 1991

Sedarmayanti.SDM dan produktivitas kerja , Ilham Jaya, Bandung,1995.

http://humancapitaljournal.com