Latar Belakang Perang Dingin
Perang Dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan
sebagai perwujudan dari konflik-konflik kepentingan dan perebutan supremasi
serta perbedaan ideologi antarablok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat
dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Sehingga Perang Dingin merupakan
pertikaian antara kedua blok tersebut.
Latar Belakang terjadinya perang dingin adalah
sebagai berikut :
1. Munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang
perang di pihak Sekutu (Inggris, Perancis,dan AS). AS berperan besar dalam
membantu negara-negara Eropa Barat untuk memperbaikikehidupan perekonomiannya.
2. Munculnya Rusia (Uni Soviet) sebagai negara besar
dan berperan membebaskan Eropa bagianTimur dari tangan Jerman dan membangun
perekonomian negara-negara di Eropa Timur. UniSoviet meluaskan pengaruhnya
dengan mensponsori terjadinya perebutan kekuasaan di berbagainegara Eropa Timur
seperti Bulgaria, Albania, Hongaria, Rumania, Polandia, dan
Cekoslowakiasehingga negara-negara tersebut masuk dalam pemerintahan komunis
Uni Soviet.
3. Munculnya negara-negara yang baru merdeka setelah
Perang Dunia II di luar wilayah Eropa.Dampaknya muncul 2 kelompok negara di
dunia yaitu negara-negara maju dengan negara-negaraberkembang, yang memberikan
pengaruh bagi perkembangan politik dan ekonomi dunia.
Faktor-faktor utama yang menyebabkan Perang
Dingin :
1. Penyebaran Ideologi
Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang
Perang Dunia II memiliki paham/ ideologi yangberbeda Amerika Serikat memiliki
ideologi liberal-kapitalissedangkan Uni Soviet berideologi komunis.Paham
Liberal-Kapitalis (AS) yang mengagungkan kebebasan individu yang memungkinkan
kapitalismeberkembang dengan subur bertentangan dengan paham Sosialis-Komunis
(US) yang berkeyakinanbahwa paham itu dapat lebih mempercepat kesejahteraan
buruh maupun rakyatnya karena negara-negara yang mengendalikan perusahaan akan
memanfaatkan keuntungannya untuk rakyat.
2. Keinginan untuk Berkuasa
AS dan US mempunyai keinginan untuk menjadi penguasa
di dunia dengan cara-cara yang baru. ASsebagai negara kreditor besar membantu
negara-negara yang sedang berkembang berupa pinjamanmodal untuk pembangunan
dengan harapan bahwa rakyat yang makmur hidupnya dapat menjaditempat pemasaran
hasil industrinya dan dapat menjauhkan pengaruh sosialis komunis.Masyarakat
miskin merupakan lahan subur bagi paham sosialis komunis. Uni Soviet yang mulai
kuatekonominya juga tidak mau kalah membantu perjuangan nasional berupa bantuan
senjata atau tenagaahli. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi negara-negara
tersebut.
3. Berdirinya Pakta Pertahanan
Guna mengatasi berbagai perbedaan yang ada dan
kepentingan untuk dapat berkuasa maka negara-negara Eropa Barat dan Amerika
Serikat mendirikan pakta pertahanan yang dikenal dengan nama NATO(North
Atlantic Treaty Organization) atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara.
Sementara untukmengimbangi kekuatan NATO pada tahun 1955 Uni Soviet mendirikan
pakta pertahanan yaitu PAKTAWARSAWA. Anggota Pakta Warsawa yaitu Uni Soviet,
Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur,Hongaria, Polandia, dan
Rumania.Berdirinya kedua pakta tersebut menyebabkan muncul rasa saling curiga,
ketidakpercayaan, dankesalahpahaman antara kedua blok baik blok barat maupun
blok timur. Amerika dituduh menjalankanpolitik imperialis untuk mempengaruhi
dunia sementara Uni Soviet dianggap melakukan perluasanhegemoni atas
negara-negara demokrasi melalui ideologi komunisme.
ISLAM
VS BARAT: Fundamentalis dan Clash of Civilizations
Pendahuluan
Sejak berakhirnya perang dingin pada tahun 1989 dan runtuhnya Uni Sovyet tahun 1990 yang diikuti lepasnya wilayah bagian dari negara Uni Sovyet seperti Azerbaijan, Kirgistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Seorang pemikir asal Amerika keterunan Jepang Francis Fukuyama, menanggapi peristiwa ini dengan menyebutnya sebagai Babak Akhir Sejarah (The End of History). Menurutnya, benturan antara Kapitalisme dan Sosialisme berakhir, dan dunia akan terpola pada semata-mata sistem demokrasi liberal dengan Amerika Serikat sebagai kaptennya. Era ini diproklamirkan oleh George Bush sebagai The New World Order (Tata Dunia Baru) dengan Amerika sebagai single player dan negara lain sebagai buffer-nya.
Dengan terpolarisasinya berbagai negara ke dalam jaringan sistem Kapitalisme global, muncul sebuah tesis dari Samuel P. Huntington tentang masa depan pola hubungan internasional yang menunjukkan kecenderungan antagonistik dan diwarnai konflik. Secara lebih tegas dia mengatakan, konflik itu semakin meningkat antara Islam dan masyarakat-masyarakat Asia di satu pihak dan Barat di pihak lain. Lebih jauh lagi, Huntington memprediksikan, tantangan paling serius bagi hegemoni Amerika pada masa mendatang adalah revivalisme Islam dan peradaban Cina (baca: Konfusianis).
Meski banyak ditentang, teori tentang benturan peradaban yang pernah dimunculkan oleh cendekiawan Amerika Samuel P. Huntington pada faktanya tidak bisa dipungkiri. Pasca era perang dingin, dengan melihat realitas politik yang ada, kita melihat bahwa benturan antara peradaban Barat dan Islam sesungguhnya sedang berlangsung. Bahkan, boleh dikatakan, benturan Islam-Barat saat ini sebetulnya hanyalah lanjutan belaka dari benturan yang pernah terjadi pada masa lalu, khususnya pada era perang salib.
Perseteruan antara Islam dan Barat semakin meruncing setelah terjadi Tragedi WTC 11 September 2001. Kasus ini telah berhasil dieksploitasi sedemikian rupa oleh AS dan sebagai jalan bagi pemberlakuan UU antiteroris di seluruh dunia. Terorisme yang dimaksudkan oleh Amerika adalah Islam dan tidak ada pengertian lain. Kata-kata teroris, fundamentalis, ekstremis, dan kelompok radikal diucapkan makna konotasinya tidak jauh dari negara-negara Timur Tengah yang notabene adalah negeri-negeri Islam.
Dengan demikian, benturan peradaban hakikatnya adalah benturan yang terjadi antara sejumlah pemikiran dan atau ideologi yang berbeda atau bertolak belakang. Dalam konteks peradaban, Islam jelas berbeda dengan peradaban lain, baik Kapitalisme maupun Sosialisme. Fakta menunjukkan bahwa masing-masing ideologi memandang yang lain sebagai musuhnya.
Faktor Pemicu Benturan Peradaban Islam dan Barat
Banyak analisis yang menjelaskan sebab dan faktor yang memicu terjadinya benturan peradaban antara Islam dan Barat ini. Secara ringkas, dapat kita bagi menjadi 3 faktor utama, sebagai berikut:
1. Faktor agama
Hingga kini, ‘semangat’ perang salib ini masih melekat dalam benak orang-orang Barat, yang kemudian menjelma menjadi ‘prasangka buruk’ (stigma) terhadap ajaran Islam dan umat Islam. Edward Said, dalam bukunya yang berjudul, Covering Islam, menulis bahwa kecenderungan memberikan label yang bersifat generalisasi mengenai Islam dan orang Islam, tanpa melihat kenyataan sebenarnya, menjadi salah satu kecenderungan kuat dalam media Barat. Dari waktu ke waktu, prasangka semacam itu selalu muncul dan muncul kembali ke permukaan.
2. Faktor ekonomi.
Barat sebagai negara imperialis sejak masa penjajahan militer era kolonial hingga saat ini, telah melakukan eksploitasi ‘besar-besaran’ atas sumberdaya alam yang dimiliki umat Islam (dunia Timur).
Sebaliknya, jika negara-negara Islam kembali berdiri dan berhasil menyatukan negeri-negeri Islam sekarang, berarti Khilafah Islam akan memegang kendali atas 60% deposit minyak seluruh dunia, boron (49%), fosfat (50%), strontium (27%), timah (22%), dan uranium yang tersebar di Dunia Islam (Zahid Ivan-Salam, dalam Jihad and the Foreign Policy of the Khilafah State).
Secara geopolitik, negeri-negeri Islam berada di kawasan jalur laut dunia yang strategis seperti Selat Gibraltar, Terusan Suez, Selat Dardanella dan Bosphorus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediterania, Selat Hormuz di Teluk, dan Selat Malaka di Asia Tenggara. Dengan menempati posisi strategis ini, kebutuhan dunia terutama Barat sangat besar akan wilayah kaum Muslim. Ditambah lagi dengan potensi penduduknya yang sangat besar, yakni lebih dari 1.5 miliar dari populasi penduduk dunia. Melihat potensi tersebut, wajar jika kehadiran Khilafah Islam sebagai pengemban ideologi Islam ini dianggap sebagai ‘tantangan’, atau lebih tepatnya lagi, menjadi ancaman bagi peradaban Barat saat ini.
Walhasil, benturan antara kepentingan umat Islam yang ingin mempertahankan hak miliknya dan kepentingan negara Barat kapatalis tidak terhindarkan lagi.
Sejak berakhirnya perang dingin pada tahun 1989 dan runtuhnya Uni Sovyet tahun 1990 yang diikuti lepasnya wilayah bagian dari negara Uni Sovyet seperti Azerbaijan, Kirgistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Seorang pemikir asal Amerika keterunan Jepang Francis Fukuyama, menanggapi peristiwa ini dengan menyebutnya sebagai Babak Akhir Sejarah (The End of History). Menurutnya, benturan antara Kapitalisme dan Sosialisme berakhir, dan dunia akan terpola pada semata-mata sistem demokrasi liberal dengan Amerika Serikat sebagai kaptennya. Era ini diproklamirkan oleh George Bush sebagai The New World Order (Tata Dunia Baru) dengan Amerika sebagai single player dan negara lain sebagai buffer-nya.
Dengan terpolarisasinya berbagai negara ke dalam jaringan sistem Kapitalisme global, muncul sebuah tesis dari Samuel P. Huntington tentang masa depan pola hubungan internasional yang menunjukkan kecenderungan antagonistik dan diwarnai konflik. Secara lebih tegas dia mengatakan, konflik itu semakin meningkat antara Islam dan masyarakat-masyarakat Asia di satu pihak dan Barat di pihak lain. Lebih jauh lagi, Huntington memprediksikan, tantangan paling serius bagi hegemoni Amerika pada masa mendatang adalah revivalisme Islam dan peradaban Cina (baca: Konfusianis).
Meski banyak ditentang, teori tentang benturan peradaban yang pernah dimunculkan oleh cendekiawan Amerika Samuel P. Huntington pada faktanya tidak bisa dipungkiri. Pasca era perang dingin, dengan melihat realitas politik yang ada, kita melihat bahwa benturan antara peradaban Barat dan Islam sesungguhnya sedang berlangsung. Bahkan, boleh dikatakan, benturan Islam-Barat saat ini sebetulnya hanyalah lanjutan belaka dari benturan yang pernah terjadi pada masa lalu, khususnya pada era perang salib.
Perseteruan antara Islam dan Barat semakin meruncing setelah terjadi Tragedi WTC 11 September 2001. Kasus ini telah berhasil dieksploitasi sedemikian rupa oleh AS dan sebagai jalan bagi pemberlakuan UU antiteroris di seluruh dunia. Terorisme yang dimaksudkan oleh Amerika adalah Islam dan tidak ada pengertian lain. Kata-kata teroris, fundamentalis, ekstremis, dan kelompok radikal diucapkan makna konotasinya tidak jauh dari negara-negara Timur Tengah yang notabene adalah negeri-negeri Islam.
Dengan demikian, benturan peradaban hakikatnya adalah benturan yang terjadi antara sejumlah pemikiran dan atau ideologi yang berbeda atau bertolak belakang. Dalam konteks peradaban, Islam jelas berbeda dengan peradaban lain, baik Kapitalisme maupun Sosialisme. Fakta menunjukkan bahwa masing-masing ideologi memandang yang lain sebagai musuhnya.
Faktor Pemicu Benturan Peradaban Islam dan Barat
Banyak analisis yang menjelaskan sebab dan faktor yang memicu terjadinya benturan peradaban antara Islam dan Barat ini. Secara ringkas, dapat kita bagi menjadi 3 faktor utama, sebagai berikut:
1. Faktor agama
Hingga kini, ‘semangat’ perang salib ini masih melekat dalam benak orang-orang Barat, yang kemudian menjelma menjadi ‘prasangka buruk’ (stigma) terhadap ajaran Islam dan umat Islam. Edward Said, dalam bukunya yang berjudul, Covering Islam, menulis bahwa kecenderungan memberikan label yang bersifat generalisasi mengenai Islam dan orang Islam, tanpa melihat kenyataan sebenarnya, menjadi salah satu kecenderungan kuat dalam media Barat. Dari waktu ke waktu, prasangka semacam itu selalu muncul dan muncul kembali ke permukaan.
2. Faktor ekonomi.
Barat sebagai negara imperialis sejak masa penjajahan militer era kolonial hingga saat ini, telah melakukan eksploitasi ‘besar-besaran’ atas sumberdaya alam yang dimiliki umat Islam (dunia Timur).
Sebaliknya, jika negara-negara Islam kembali berdiri dan berhasil menyatukan negeri-negeri Islam sekarang, berarti Khilafah Islam akan memegang kendali atas 60% deposit minyak seluruh dunia, boron (49%), fosfat (50%), strontium (27%), timah (22%), dan uranium yang tersebar di Dunia Islam (Zahid Ivan-Salam, dalam Jihad and the Foreign Policy of the Khilafah State).
Secara geopolitik, negeri-negeri Islam berada di kawasan jalur laut dunia yang strategis seperti Selat Gibraltar, Terusan Suez, Selat Dardanella dan Bosphorus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediterania, Selat Hormuz di Teluk, dan Selat Malaka di Asia Tenggara. Dengan menempati posisi strategis ini, kebutuhan dunia terutama Barat sangat besar akan wilayah kaum Muslim. Ditambah lagi dengan potensi penduduknya yang sangat besar, yakni lebih dari 1.5 miliar dari populasi penduduk dunia. Melihat potensi tersebut, wajar jika kehadiran Khilafah Islam sebagai pengemban ideologi Islam ini dianggap sebagai ‘tantangan’, atau lebih tepatnya lagi, menjadi ancaman bagi peradaban Barat saat ini.
Walhasil, benturan antara kepentingan umat Islam yang ingin mempertahankan hak miliknya dan kepentingan negara Barat kapatalis tidak terhindarkan lagi.
3.
Faktor ideologi
Tentu saja Barat, dengan ideologi Kapitalismenya yang masih dominan saat ini, tidak akan berdiam diri. Berbagai upaya akan dilakukan Barat untuk menggagalkan skenario idiologi akan kembalinya sistem Khilafah. Secara pemikiran Barat akan membangun opini negatif tentang Khilafah Islam. Diopinikan bahwa kembali pada Khilafah adalah sebuah kemunduran, kembali ke zaman batu yang tidak berperadaban dan berprikemanusiaan. Sebaliknya, upaya penyebaran ide-ide Barat akan lebih digencarkan, seperti demokratisasi yang dilakukan di Timur Tengah saat ini.
John L. Esposito pernah menyatakan bahwa tragedi 11 September 2001 telah merombak tatanan kontsruktif hubungan Islam dan Barat yang telah dibangun berbagai pihak sejak lama. Kini, hubungan itu kembali tegang. Baru-baru ini, misalnya, kita kembali dikejutkan isu pelecehan Alquran yang dilakukan tentara Amerika Serikat di Teluk Guantanamo, Kuba. Peristiwa itu telah membakar emosi umat Islam di berbagai negara. Ribuan massa di Jakarta, Kabul, Cairo dan Islamabad memadati jalan-jalan ibukota masing-masing untuk mengungkapkan kutukan mereka pada Amerika.
Persoalan di atas hanya bagian kecil dari bentuk perbenturan Barat (khususnya Amerika) dan Islam. Bila bangunan toleransi dan saling memahami tidak kembali ditata, agresi dan teror akan terus mewarnai hubungan Islam-Barat.
Pasang-surutnya hubungan Islam dan Barat bila dianalisis setidaknya karena dua alasan. Pertama, sikap saling khawatir dan takut antar Islam dan Barat akibat dari ketidaktahuan. Akibatnya, Barat selalu memandang Islam dengan perspektif yang negatif. Montgomery Watt, misalnya, mengatakan bahwa Barat telah lama menjadi ahli waris prasangka masa lalunya. Citra negatif Islam itu di Barat masih saja membekas dan terus menerus mendominasi pemikiran Barat. Sampai kini pengetahuan Barat terhadap Islam masih bersifat parsial dan bias.
Sebaliknya, mayoritas muslim juga punya pandangan tersendiri tentang peradaban Barat. Barat selamanya ditempatkan bukan sebagai mitra dialog antar budaya, tapi sebagai musuh yang selalu menjajah. Barat juga dinilai telah mengalami krisis spiritual dan mestinya harus kembali kepada semangat Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi Barat dianggap tidak lagi membawa kesejahteraan dan perdamaian. Lalu, muncul pula arogansi Islam yang terlalu percaya diri mendeklarasikan sains Islam dan segala proyek islamisasinya.
Tentu saja Barat, dengan ideologi Kapitalismenya yang masih dominan saat ini, tidak akan berdiam diri. Berbagai upaya akan dilakukan Barat untuk menggagalkan skenario idiologi akan kembalinya sistem Khilafah. Secara pemikiran Barat akan membangun opini negatif tentang Khilafah Islam. Diopinikan bahwa kembali pada Khilafah adalah sebuah kemunduran, kembali ke zaman batu yang tidak berperadaban dan berprikemanusiaan. Sebaliknya, upaya penyebaran ide-ide Barat akan lebih digencarkan, seperti demokratisasi yang dilakukan di Timur Tengah saat ini.
John L. Esposito pernah menyatakan bahwa tragedi 11 September 2001 telah merombak tatanan kontsruktif hubungan Islam dan Barat yang telah dibangun berbagai pihak sejak lama. Kini, hubungan itu kembali tegang. Baru-baru ini, misalnya, kita kembali dikejutkan isu pelecehan Alquran yang dilakukan tentara Amerika Serikat di Teluk Guantanamo, Kuba. Peristiwa itu telah membakar emosi umat Islam di berbagai negara. Ribuan massa di Jakarta, Kabul, Cairo dan Islamabad memadati jalan-jalan ibukota masing-masing untuk mengungkapkan kutukan mereka pada Amerika.
Persoalan di atas hanya bagian kecil dari bentuk perbenturan Barat (khususnya Amerika) dan Islam. Bila bangunan toleransi dan saling memahami tidak kembali ditata, agresi dan teror akan terus mewarnai hubungan Islam-Barat.
Pasang-surutnya hubungan Islam dan Barat bila dianalisis setidaknya karena dua alasan. Pertama, sikap saling khawatir dan takut antar Islam dan Barat akibat dari ketidaktahuan. Akibatnya, Barat selalu memandang Islam dengan perspektif yang negatif. Montgomery Watt, misalnya, mengatakan bahwa Barat telah lama menjadi ahli waris prasangka masa lalunya. Citra negatif Islam itu di Barat masih saja membekas dan terus menerus mendominasi pemikiran Barat. Sampai kini pengetahuan Barat terhadap Islam masih bersifat parsial dan bias.
Sebaliknya, mayoritas muslim juga punya pandangan tersendiri tentang peradaban Barat. Barat selamanya ditempatkan bukan sebagai mitra dialog antar budaya, tapi sebagai musuh yang selalu menjajah. Barat juga dinilai telah mengalami krisis spiritual dan mestinya harus kembali kepada semangat Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi Barat dianggap tidak lagi membawa kesejahteraan dan perdamaian. Lalu, muncul pula arogansi Islam yang terlalu percaya diri mendeklarasikan sains Islam dan segala proyek islamisasinya.
Geopolitik
Islam vis-a-vis Barat
Hingga saat ini perbincangan tentang fundamentalisme agama masih saja mengemuka, terutama karena paham ini dapat dengan mudah dikaitkan dengan kekerasan dan tindakan terorisme. Fundamentalisme pun cenderung dimaknai secara peyoratif dengan ciri eksklusif, absolutis, merasa paling benar dalam memahami sesuatu, dan melakukan hal yang terkadang bertentangan dengan arus utama. Tentu kalangan yang digelari paham ini merasa bangga karena mereka memaknainya sebagai sebuah ketaatan yang paling mendekati kesempurnaan ajaran Tuhan dan pemahaman tekstual terhadap kitab suci adalah paling benar.
Namun, fenomena fundamentalisme tidak berhenti hanya pada gejala perdebatan interpretasi antara kaum skripturalis dan modernis-liberal, tetapi juga berimplikasi pada sikap antipati keras yang dilakukan oleh kelompok yang pertama disebut. Dalam Islam, kelompok fundamentalis kerap kali diidentikkan dengan golongan anti-Barat. Fundamentalisme Islam pun dikenal, terutama di kalangan Barat, sebagai teroris yang sewaktu-waktu bertindak mengejutkan. Peristiwa dahsyat 11 September 2001 lalu adalah contohnya. Dalam konteks peristiwa terorisme internasional, fundamentalisme Islam yang semula dipahami sebagai gejala perbedaan interpretasi teologis hendaknya juga dipahami sebagai sebuah upaya dedominasi geopolitik Barat atas Islam.
Istilah fundamentalisme sebenarnya pertama kali muncul pada kalangan penganut Kristen (Protestan) di Amerika Serikat (AS), sekitar tahun 1910-an. Nama fundamentalisme digunakan mereka untuk membedakan kelompoknya dengan kaum Protestan yang liberal yang menurut mereka telah merusak keimanan Kristen. Kelompok ini ingin menegakkan kembali dasar-dasar (fundamental) tradisi Kristen, suatu tradisi yang mereka definisikan sebagai pemberlakuan panafsiran harfiah terhadap kitab suci serta penerimaan doktrin-doktrin inti tertentu. Teori evolusi Darwin adalah klimaks dari reaksi kelompok ini.
Secara faktual, fundamentalisme adalah kenyataan global dan muncul pada semua keyakinan sebagai respon atas masalah-masalah yang dimunculkan modernitas. Tak terkecuali dalam Islam, paham ini pun berkecambah luas di berbagai agama: Judaisme, Kristen, Hindu, Sikh, dan bahkan Konfusianisme. Gerakan fundamentalis memang tidak muncul begitu saja sebagai reaksi spontan terhadap gerakan modernisasi yang dinilai telah keluar terlalu jauh, tetapi lahir seiring dengan ditempuhnya cara ekstrim ketika jalan moderat dianggap tidak membantu.
Fundamentalisme Islam dengan demikian hanya salah satu jenis dari fenomena global yang baru dalam politik internasional dengan masing-masing latar belakang lebih pada ideologi politis. Dalam pandangan Bassam Tibi, fundamentalisme merupakan gejala ideologis dari ide clash of civilizations (benturan peradaban). Gejala ini bukan disebabkan krisis yang melanda dunia saat ini, tetapi lebih-lebih muncul baik dari ekspresi krisis tersebut maupun respon atasnya.
Dalam konteks politik global, fundamentalisme Islam dapat dihubungkan baik dengan realitas politik internasional maupun pemikiran di balik realitas itu. Sebut saja ide tentang clash of civilizations Huntington yang cukup mempengaruhi perilaku politik global pasca-perang dingin. Meski tidak valid secara faktual, ide benturan peradaban tersebut cukup kuat bergema sekaligus diafirmasi oleh banyak kalangan. Tentu pembahasan tentang clash of civilizations sudah lama usang. Salah satu alasannya ialah karena sebagai sebuah interpretasi atas politik global ia tidak lagi relevan. Namun dengan pretensi sebagai sebuah review saya mencoba mengemukakannya berikut ini.
Di pertengahan 1993 Samuel P. Huntington, mahaguru studi-studi strategis Universitas Harvard AS, menyatakan bahwa idenya tentang clash of civilizations menyediakan sebuah model yang valid untuk berpikir mengenai masa depan. “The Clash of civilizations?” semula ditulis Huntington dalam jurnal Foreign Affairs edisi musim panas 1993. Tulisannya itu banyak mendapat kritik dan olok-olok. Namun, biasanya dibalik kritik dan olok-olok atas suatu gagasan, implisit gagasan tersebut diakui mengandung pesona. Terbukti ketika tesanya itu ia bukukan berjudul The Clash of civilizations and the Remaking of World Order (1996), tak kurang dari seorang Henry Kissinger dan Francis Fukuyama memujinya.
Harus diakui bahwa buku Huntington itu banyak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di dunia. Eksplorasinya yang sangat luas dilengkapi data yang cukup memadai membawanya pada rasiosinasi (penyimpulan) tentang dominasi benturan peradaban dalam kancah politik global, terutama antara Barat dan Islam. Bagi Huntington, sumber utama konflik dunia baru bukan lagi ideologi atau ekonomi, melainkan budaya. Budaya akan memilah-milah manusia dan menjadi sumber konflik dominan. Negara-negara tetap akan menjadi aktor paling kuat dalam percaturan dunia, tetapi konflik politik global yang paling prinsipil akan terjadi antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok karena perbedaan peradaban mereka.
Setidaknya ada lima alasan mengapa Huntington jatuh pada kesimpulan tersebut. Pertama, peradaban baginya tidak hanya riil, tetapi juga mendasar; kedua, kenyataan semakin menyempitnya dunia memungkinkan interaksi manusia dari peradaban yang berbeda semakin meningkat; ketiga, dominasi peran Barat akan memunculkan reaksi dedominasi dari non-Barat; keempat, perbedaan kebudayaan kurang menyatukan ketimbang plolitik-ekonomi; kelima, kesadaran peradaban bukan raison de‘tre utama terbentuknya regionalisme politik atau ekonomi
Dipengaruhi sejarawan Perancis Fernand Braudel, Huntington memandang peradaban sebagai the broadest cultural entity. Maksudnya kebudayaan merupakan sebuah representasi dari wilayah yang lebih sempit dan karena itu bervariasi menurut wilayah, misalnya Jerman, Inggris, dan Perancis adalah kebudayaan, sedangkan wilayah kesatuannya yang disebut Eropa adalah peradaban. Demikian pula Arab adalah kebudayaan, sedangkan Islam adalah peradaban; Taiwan adalah kebudayaan, sedang Cina adalah peradaban, dan seterusnya.
Dalam era pascaperang dingin, demikian Huntington, paling tidak ada delapan peradaban dunia yang saling berhadap-hadapan untuk membangun kekuasaan: Barat, Islam, Jepang, Ortodoks (Rusia), Hindu, Amerika Latin, Afrika, dan Cina (Konfusianisme), di mana Islam dan Konfusianisme merupakan dua peradaban yang sangat menonjol untuk mengatasi peradaban Barat. Politik bagi Huntington bukan hanya berdasarkan kepentingan, melainkan juga penampakkan identitas (kebudayaan): etnik, agama, bahasa, golongan.
Menarik untuk menyimak komentar para pengritik tesis Huntington ini dalam Foreign Affairs edisi September/Oktober 1993 berikutnya. Diantaranya adalah kritik atas pendekatan macrocosmic Huntington yang memunculkan peradaban sebagai determinan hubungan internasional dan mengabaikan peran negara-bangsa (Albert L Weeks dan Fouad Ajami). Ada yang menunjuk proses kebangkrutan peradaban Barat dan memunculkan keunggulan tertentu non-Barat (Kishore Mahbubani, Gerard Piel), tapi ada pula yang optimis dengan superioritas Barat (Robert L. Bartley). Sementara itu, para pengritik lain menawarkan analisis yang membuka perspektif positif dalam pertemuan antarperbedaan dan menyarankan agar mengambil yang terbaik dari masing-masing peradaban (Liu Binyan).
Tak kalah menarik pula respon yang terjadi di Indonesia. Di sela-sela riuhnya publik Indonesia menyikapi tesis Huntington ini, Goenawan Mohammad dalam suatu dialog kebudayaan di Jakarta, menyatakan bahwa Postmodernisme mengajarkan kita untuk menghormati heterogenitas, perbedaan, kelainan (otherness), dan sikap ragu terhadap konsensus. Huntington, katanya, tidak memeriksa secara lebih teliti apa yang dimaksudkannya dengan “Barat” dan “Islam”. Dalam kacamata Postmodernisme, kedua istilah tersebut masing-masing mengandung keragaman dan berbagai perbedaan internal yang nyata.
Dialog kebudayaan itupun berkesimpulan bahwa perbenturan atau konflik yang akan dihadapi dunia di masa datang tetap bertumpu pada masalah ekonomi. Jika ada pandangan yang meramalkan kecenderungan konflik masa depan itu sebagai konflik peradaban, sesungguhnya itu hanyalah kesan luarnya. Sebab persoalan mendasar yang menjadi faktor utama penyebab konflik tersebut adalah soal-soal yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi.
Hingga saat ini perbincangan tentang fundamentalisme agama masih saja mengemuka, terutama karena paham ini dapat dengan mudah dikaitkan dengan kekerasan dan tindakan terorisme. Fundamentalisme pun cenderung dimaknai secara peyoratif dengan ciri eksklusif, absolutis, merasa paling benar dalam memahami sesuatu, dan melakukan hal yang terkadang bertentangan dengan arus utama. Tentu kalangan yang digelari paham ini merasa bangga karena mereka memaknainya sebagai sebuah ketaatan yang paling mendekati kesempurnaan ajaran Tuhan dan pemahaman tekstual terhadap kitab suci adalah paling benar.
Namun, fenomena fundamentalisme tidak berhenti hanya pada gejala perdebatan interpretasi antara kaum skripturalis dan modernis-liberal, tetapi juga berimplikasi pada sikap antipati keras yang dilakukan oleh kelompok yang pertama disebut. Dalam Islam, kelompok fundamentalis kerap kali diidentikkan dengan golongan anti-Barat. Fundamentalisme Islam pun dikenal, terutama di kalangan Barat, sebagai teroris yang sewaktu-waktu bertindak mengejutkan. Peristiwa dahsyat 11 September 2001 lalu adalah contohnya. Dalam konteks peristiwa terorisme internasional, fundamentalisme Islam yang semula dipahami sebagai gejala perbedaan interpretasi teologis hendaknya juga dipahami sebagai sebuah upaya dedominasi geopolitik Barat atas Islam.
Istilah fundamentalisme sebenarnya pertama kali muncul pada kalangan penganut Kristen (Protestan) di Amerika Serikat (AS), sekitar tahun 1910-an. Nama fundamentalisme digunakan mereka untuk membedakan kelompoknya dengan kaum Protestan yang liberal yang menurut mereka telah merusak keimanan Kristen. Kelompok ini ingin menegakkan kembali dasar-dasar (fundamental) tradisi Kristen, suatu tradisi yang mereka definisikan sebagai pemberlakuan panafsiran harfiah terhadap kitab suci serta penerimaan doktrin-doktrin inti tertentu. Teori evolusi Darwin adalah klimaks dari reaksi kelompok ini.
Secara faktual, fundamentalisme adalah kenyataan global dan muncul pada semua keyakinan sebagai respon atas masalah-masalah yang dimunculkan modernitas. Tak terkecuali dalam Islam, paham ini pun berkecambah luas di berbagai agama: Judaisme, Kristen, Hindu, Sikh, dan bahkan Konfusianisme. Gerakan fundamentalis memang tidak muncul begitu saja sebagai reaksi spontan terhadap gerakan modernisasi yang dinilai telah keluar terlalu jauh, tetapi lahir seiring dengan ditempuhnya cara ekstrim ketika jalan moderat dianggap tidak membantu.
Fundamentalisme Islam dengan demikian hanya salah satu jenis dari fenomena global yang baru dalam politik internasional dengan masing-masing latar belakang lebih pada ideologi politis. Dalam pandangan Bassam Tibi, fundamentalisme merupakan gejala ideologis dari ide clash of civilizations (benturan peradaban). Gejala ini bukan disebabkan krisis yang melanda dunia saat ini, tetapi lebih-lebih muncul baik dari ekspresi krisis tersebut maupun respon atasnya.
Dalam konteks politik global, fundamentalisme Islam dapat dihubungkan baik dengan realitas politik internasional maupun pemikiran di balik realitas itu. Sebut saja ide tentang clash of civilizations Huntington yang cukup mempengaruhi perilaku politik global pasca-perang dingin. Meski tidak valid secara faktual, ide benturan peradaban tersebut cukup kuat bergema sekaligus diafirmasi oleh banyak kalangan. Tentu pembahasan tentang clash of civilizations sudah lama usang. Salah satu alasannya ialah karena sebagai sebuah interpretasi atas politik global ia tidak lagi relevan. Namun dengan pretensi sebagai sebuah review saya mencoba mengemukakannya berikut ini.
Di pertengahan 1993 Samuel P. Huntington, mahaguru studi-studi strategis Universitas Harvard AS, menyatakan bahwa idenya tentang clash of civilizations menyediakan sebuah model yang valid untuk berpikir mengenai masa depan. “The Clash of civilizations?” semula ditulis Huntington dalam jurnal Foreign Affairs edisi musim panas 1993. Tulisannya itu banyak mendapat kritik dan olok-olok. Namun, biasanya dibalik kritik dan olok-olok atas suatu gagasan, implisit gagasan tersebut diakui mengandung pesona. Terbukti ketika tesanya itu ia bukukan berjudul The Clash of civilizations and the Remaking of World Order (1996), tak kurang dari seorang Henry Kissinger dan Francis Fukuyama memujinya.
Harus diakui bahwa buku Huntington itu banyak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di dunia. Eksplorasinya yang sangat luas dilengkapi data yang cukup memadai membawanya pada rasiosinasi (penyimpulan) tentang dominasi benturan peradaban dalam kancah politik global, terutama antara Barat dan Islam. Bagi Huntington, sumber utama konflik dunia baru bukan lagi ideologi atau ekonomi, melainkan budaya. Budaya akan memilah-milah manusia dan menjadi sumber konflik dominan. Negara-negara tetap akan menjadi aktor paling kuat dalam percaturan dunia, tetapi konflik politik global yang paling prinsipil akan terjadi antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok karena perbedaan peradaban mereka.
Setidaknya ada lima alasan mengapa Huntington jatuh pada kesimpulan tersebut. Pertama, peradaban baginya tidak hanya riil, tetapi juga mendasar; kedua, kenyataan semakin menyempitnya dunia memungkinkan interaksi manusia dari peradaban yang berbeda semakin meningkat; ketiga, dominasi peran Barat akan memunculkan reaksi dedominasi dari non-Barat; keempat, perbedaan kebudayaan kurang menyatukan ketimbang plolitik-ekonomi; kelima, kesadaran peradaban bukan raison de‘tre utama terbentuknya regionalisme politik atau ekonomi
Dipengaruhi sejarawan Perancis Fernand Braudel, Huntington memandang peradaban sebagai the broadest cultural entity. Maksudnya kebudayaan merupakan sebuah representasi dari wilayah yang lebih sempit dan karena itu bervariasi menurut wilayah, misalnya Jerman, Inggris, dan Perancis adalah kebudayaan, sedangkan wilayah kesatuannya yang disebut Eropa adalah peradaban. Demikian pula Arab adalah kebudayaan, sedangkan Islam adalah peradaban; Taiwan adalah kebudayaan, sedang Cina adalah peradaban, dan seterusnya.
Dalam era pascaperang dingin, demikian Huntington, paling tidak ada delapan peradaban dunia yang saling berhadap-hadapan untuk membangun kekuasaan: Barat, Islam, Jepang, Ortodoks (Rusia), Hindu, Amerika Latin, Afrika, dan Cina (Konfusianisme), di mana Islam dan Konfusianisme merupakan dua peradaban yang sangat menonjol untuk mengatasi peradaban Barat. Politik bagi Huntington bukan hanya berdasarkan kepentingan, melainkan juga penampakkan identitas (kebudayaan): etnik, agama, bahasa, golongan.
Menarik untuk menyimak komentar para pengritik tesis Huntington ini dalam Foreign Affairs edisi September/Oktober 1993 berikutnya. Diantaranya adalah kritik atas pendekatan macrocosmic Huntington yang memunculkan peradaban sebagai determinan hubungan internasional dan mengabaikan peran negara-bangsa (Albert L Weeks dan Fouad Ajami). Ada yang menunjuk proses kebangkrutan peradaban Barat dan memunculkan keunggulan tertentu non-Barat (Kishore Mahbubani, Gerard Piel), tapi ada pula yang optimis dengan superioritas Barat (Robert L. Bartley). Sementara itu, para pengritik lain menawarkan analisis yang membuka perspektif positif dalam pertemuan antarperbedaan dan menyarankan agar mengambil yang terbaik dari masing-masing peradaban (Liu Binyan).
Tak kalah menarik pula respon yang terjadi di Indonesia. Di sela-sela riuhnya publik Indonesia menyikapi tesis Huntington ini, Goenawan Mohammad dalam suatu dialog kebudayaan di Jakarta, menyatakan bahwa Postmodernisme mengajarkan kita untuk menghormati heterogenitas, perbedaan, kelainan (otherness), dan sikap ragu terhadap konsensus. Huntington, katanya, tidak memeriksa secara lebih teliti apa yang dimaksudkannya dengan “Barat” dan “Islam”. Dalam kacamata Postmodernisme, kedua istilah tersebut masing-masing mengandung keragaman dan berbagai perbedaan internal yang nyata.
Dialog kebudayaan itupun berkesimpulan bahwa perbenturan atau konflik yang akan dihadapi dunia di masa datang tetap bertumpu pada masalah ekonomi. Jika ada pandangan yang meramalkan kecenderungan konflik masa depan itu sebagai konflik peradaban, sesungguhnya itu hanyalah kesan luarnya. Sebab persoalan mendasar yang menjadi faktor utama penyebab konflik tersebut adalah soal-soal yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi.
Masa
Depan Peradaban
Setelah kejadian WTC dan Osama bin Laden serta jaringannya menjadi tersangka utama, tiba-tiba mengingatkan kita kembali kepada sebuah nama yang belum begitu dilupakan: Huntington. Hal ini menambah satu bukti lagi bahwa gagasan Huntington itu mempesona banyak orang. Bahkan tak sedikit yang berpikir bahwa benturan Barat-Islam itu sungguh telah tiba. Sebagian besar kalangan dari dunia Islam pun hampir segera membenarkan teori Huntington itu.
William Pfaff, kolumnis ternama untuk International Herald Tribune dan Los Angeles Times Syndicate, adalah orang yang kesekian yang kembali menganggap klaim Huntington tentang benturan peradaban sebagai sebuah ‘penyederhanaan gambaran realitas’. Hipotesa clash of civilizaions Huntington muncul setelah gugurnya beberapa paradigma politik internasional. Teori sebelumnya yang muncul berdasarkan peristiwa perang dingin, antara dua (ideologi) negara adikuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet, diduga akan menjadi model pendekatan yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik-ekonomi global. Kelak teori ini ditinggalkan sejak Uni Soviet sama sekali tak lagi menjadi adikuasa dan runtuh yang akibat kesalahan internal mereka.
Peristiwa WTC memang dapat saja diyakini menjadi epilog dari apa yang disebut benturan Barat-Islam. Tesis benturan peradaban Huntington apa boleh buat telah diyakini sebagian orang, juga rupanya kerap dipraktikkan terutama oleh Barat, disadari atau tidak. Sebab, banyak kalangan Islam melihat serangan dahsyat terhadap AS itu sebagai balasan yang dibenarkan karena bahaya yang mereka pikirkan yang selama ini dilakukan AS dan Barat terhadap Islam. Tak kurang dari seorang Mahatir Mohammad pun menyatakan bahwa upaya yang mesti segera dilakukan adalah identifikasi sebab musabab peristiwa itu sebagai bahan introspeksi Barat (AS dan Eropa).
Tak dapat disangkal bahwa kalangan Islam memang meminta AS untuk bertanggung jawab atas serangan basis-basis militernya ke dalam negara-negara mereka, atas apa yang mereka lihat sebagai opresi atas masyarakat Palestina, dan atas sanksi yang telah menghukum rakyat Irak sejak usainya kecamuk Perang Teluk. Banyak juga mereka yang menyalahkan ketidaklogisan Barat atas keterbelakangan masyarakat muslim sejak berkembangnya ilmu dan teknologi dan paham demokrasi liberal. Padahal peradaban Barat sangat berhutang kepada dunia Arab-Islam, dan peradaban Islam sangat berhutang kepada tradisi Hellenisme. Dan dalam kesadaran ahistoris seperti ini lalu berlangsung imperialisme kultural dan kolonialisme ekonomi oleh Barat terhadap non-Barat.
Maka, cukup berbahaya jika pemahaman benturan peradaban terus diyakini baik oleh kalangan Islam maupun Barat. Ide semacam ini implisit menyiratkan bahwa Barat dan Islam, juga peradaban-peradaban lain, haruslah selalu berseteru sebab itulah takdir peradaban. Huntington memang tidak sepenuhnya keliru ketika ia mengatakan bahwa masyarakat kini mengidentifikasikan diri mereka pada keleluhuran, agama, bahasa, sejarah, nilai; masyarakat lebih mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok-kelompok budaya (etnisitas), dan pada level yang lebih luas: peradaban. Akan tetapi, tampaknya ia berlebihan jika kemudian berkesimpulan bahwa “kita tahu siapa diri kita hanya ketika kita tahu bukan diri kita, dan serigkali hanya ketika kita tahu siapa lawan kita.
Lagi pula, anggapan Huntington bahwa kecenderungan masyarakat dewasa ini melebur ke dalam entitas kebudayaannya yang lebih luas (peradaban), sesungguhnya terfalsifikasi oleh kenyataan bahwa kecenderungan masyarakat dunia malah menciutkan diri pada entitas etnik dan kelompok yang lebih kecil. Pecahnya Uni Soviet yang masyarakatnya memiliki akar budaya yang relatif sama adalah salah satu contohnya.
Istilah Barat-Islam masing-masing mengandung keragaman dan berbagai perbedaan internal yang nyata. Jadi, apa yang dilakukan Osama bin Laden beserta jaringannya, juga gerakan Taliban, fundamentalisme Pakistan, dan teroris Palestina bukanlah representasi dari peradaban Islam. Sikap mereka hanyalah fenomena individual di dalam masyarakat Islam. Kaum fundamentalis tidaklah mewakili ortodoksi arus utama dalam Islam. Mereka dikemudi oleh suatu versi fanatis dan ideologis agama yang menyerupai nasionalisme. Mereka sendiri biasanya berpendidikan Barat dan tak banyak tahu tentang isi dan kebudayaan Islam. Tidak ada terorisme (dalam anjuran ajaran) Islam. Yang ada hanyalah kenyataan muslim yang menjadi marah, dan teroris yang kebetulan muslim. Itulah orang-orang seperti Osama bin Laden.
Mengatakan konflik AS-Afganistan sebagai perang antarperadaban (Barat-Islam) adalah sesederhana apa yang dipikirkan Huntington tentang clash of civilizations. Peradaban Islam tidaklah sesederhana sosok Osama bin Laden dan jaringannya. Di luar seorang Osama, terdapat lebih dari 100 juta penduduk muslim di kawasan Arab, dan 140 juta lainnya di Pakistan dan Afganistan. Komunitas ini sekarang tengah terlibat konflik dengan Barat. Juga terdapat 174 juta penduduk muslim di Indonesia, 100 juta di India, 103 juta di Bangladesh dan 160 juta muslim di Afrika Sub-Sahara, ditambah 6 juta di AS. Tak sedikit pula kaum muslim yang hidup di Turki, Eropa Barat, Afrika Utara, Kaukasus dan Asia Tengah.
Masyarakat ini mungkin merasakan simpati atas saudaranya yang muslim, tetapi mereka bukanlah bagian dari jihad Osama bin Laden. Solidaritas Islam tentu ada, tetapi lebih didasari kemanusiaan yang mengharapkan tidak ada lagi korban tak berdosa dan tidak ada lagi perang. Hal yang sangat berbahaya adalah jika kaum muslim semakin menjadi sadar dan yakin bahwa Barat kini tengah dengan sungguh-sungguh memerangi Islam. Kesadaran inilah yang tengah timbul di berbagai masyarakat Islam dunia, termasuk di Indonesia. Banyak kalangan menentang AS saat negara adidaya itu menyerang Afganistan dan Irak dengan kesadaran bahwa AS tengah mengajak ‘clash’ dengan Islam baik sebagai agama maupun peradaban, seperti dimaklumkan Huntington. Belakangan ini Presiden Bush berencana menggempur Iran; sebuah situasi yang kritis bagi perdamaian.
Presiden Bush dan Colin Powell memang sering mengatakan bahwa AS dan Eropa tidaklah sedang memerangi Islam baik sebagai agama maupun peradaban, melainkan tengah berperang dengan teroris individual dan organisasi-organisasi teroris. Bagi AS, isu konflik dengan Afganistan dan beberapa waktu lalu dan dengan Iran yang memanas belakangan ini adalah bersifat politis, bukan kebudayaan maupun religius. Banyak seruan agar tidak ada lagi perang. Namun, rupanya AS dan sekutunya yang terus berdalih memerangi terorisme akhirnya melancarkan serangan ke Afganistan dan Irak, tempat perlindungan sang tersangka Osama dan Saddam Husein.
Setelah kejadian WTC dan Osama bin Laden serta jaringannya menjadi tersangka utama, tiba-tiba mengingatkan kita kembali kepada sebuah nama yang belum begitu dilupakan: Huntington. Hal ini menambah satu bukti lagi bahwa gagasan Huntington itu mempesona banyak orang. Bahkan tak sedikit yang berpikir bahwa benturan Barat-Islam itu sungguh telah tiba. Sebagian besar kalangan dari dunia Islam pun hampir segera membenarkan teori Huntington itu.
William Pfaff, kolumnis ternama untuk International Herald Tribune dan Los Angeles Times Syndicate, adalah orang yang kesekian yang kembali menganggap klaim Huntington tentang benturan peradaban sebagai sebuah ‘penyederhanaan gambaran realitas’. Hipotesa clash of civilizaions Huntington muncul setelah gugurnya beberapa paradigma politik internasional. Teori sebelumnya yang muncul berdasarkan peristiwa perang dingin, antara dua (ideologi) negara adikuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet, diduga akan menjadi model pendekatan yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik-ekonomi global. Kelak teori ini ditinggalkan sejak Uni Soviet sama sekali tak lagi menjadi adikuasa dan runtuh yang akibat kesalahan internal mereka.
Peristiwa WTC memang dapat saja diyakini menjadi epilog dari apa yang disebut benturan Barat-Islam. Tesis benturan peradaban Huntington apa boleh buat telah diyakini sebagian orang, juga rupanya kerap dipraktikkan terutama oleh Barat, disadari atau tidak. Sebab, banyak kalangan Islam melihat serangan dahsyat terhadap AS itu sebagai balasan yang dibenarkan karena bahaya yang mereka pikirkan yang selama ini dilakukan AS dan Barat terhadap Islam. Tak kurang dari seorang Mahatir Mohammad pun menyatakan bahwa upaya yang mesti segera dilakukan adalah identifikasi sebab musabab peristiwa itu sebagai bahan introspeksi Barat (AS dan Eropa).
Tak dapat disangkal bahwa kalangan Islam memang meminta AS untuk bertanggung jawab atas serangan basis-basis militernya ke dalam negara-negara mereka, atas apa yang mereka lihat sebagai opresi atas masyarakat Palestina, dan atas sanksi yang telah menghukum rakyat Irak sejak usainya kecamuk Perang Teluk. Banyak juga mereka yang menyalahkan ketidaklogisan Barat atas keterbelakangan masyarakat muslim sejak berkembangnya ilmu dan teknologi dan paham demokrasi liberal. Padahal peradaban Barat sangat berhutang kepada dunia Arab-Islam, dan peradaban Islam sangat berhutang kepada tradisi Hellenisme. Dan dalam kesadaran ahistoris seperti ini lalu berlangsung imperialisme kultural dan kolonialisme ekonomi oleh Barat terhadap non-Barat.
Maka, cukup berbahaya jika pemahaman benturan peradaban terus diyakini baik oleh kalangan Islam maupun Barat. Ide semacam ini implisit menyiratkan bahwa Barat dan Islam, juga peradaban-peradaban lain, haruslah selalu berseteru sebab itulah takdir peradaban. Huntington memang tidak sepenuhnya keliru ketika ia mengatakan bahwa masyarakat kini mengidentifikasikan diri mereka pada keleluhuran, agama, bahasa, sejarah, nilai; masyarakat lebih mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok-kelompok budaya (etnisitas), dan pada level yang lebih luas: peradaban. Akan tetapi, tampaknya ia berlebihan jika kemudian berkesimpulan bahwa “kita tahu siapa diri kita hanya ketika kita tahu bukan diri kita, dan serigkali hanya ketika kita tahu siapa lawan kita.
Lagi pula, anggapan Huntington bahwa kecenderungan masyarakat dewasa ini melebur ke dalam entitas kebudayaannya yang lebih luas (peradaban), sesungguhnya terfalsifikasi oleh kenyataan bahwa kecenderungan masyarakat dunia malah menciutkan diri pada entitas etnik dan kelompok yang lebih kecil. Pecahnya Uni Soviet yang masyarakatnya memiliki akar budaya yang relatif sama adalah salah satu contohnya.
Istilah Barat-Islam masing-masing mengandung keragaman dan berbagai perbedaan internal yang nyata. Jadi, apa yang dilakukan Osama bin Laden beserta jaringannya, juga gerakan Taliban, fundamentalisme Pakistan, dan teroris Palestina bukanlah representasi dari peradaban Islam. Sikap mereka hanyalah fenomena individual di dalam masyarakat Islam. Kaum fundamentalis tidaklah mewakili ortodoksi arus utama dalam Islam. Mereka dikemudi oleh suatu versi fanatis dan ideologis agama yang menyerupai nasionalisme. Mereka sendiri biasanya berpendidikan Barat dan tak banyak tahu tentang isi dan kebudayaan Islam. Tidak ada terorisme (dalam anjuran ajaran) Islam. Yang ada hanyalah kenyataan muslim yang menjadi marah, dan teroris yang kebetulan muslim. Itulah orang-orang seperti Osama bin Laden.
Mengatakan konflik AS-Afganistan sebagai perang antarperadaban (Barat-Islam) adalah sesederhana apa yang dipikirkan Huntington tentang clash of civilizations. Peradaban Islam tidaklah sesederhana sosok Osama bin Laden dan jaringannya. Di luar seorang Osama, terdapat lebih dari 100 juta penduduk muslim di kawasan Arab, dan 140 juta lainnya di Pakistan dan Afganistan. Komunitas ini sekarang tengah terlibat konflik dengan Barat. Juga terdapat 174 juta penduduk muslim di Indonesia, 100 juta di India, 103 juta di Bangladesh dan 160 juta muslim di Afrika Sub-Sahara, ditambah 6 juta di AS. Tak sedikit pula kaum muslim yang hidup di Turki, Eropa Barat, Afrika Utara, Kaukasus dan Asia Tengah.
Masyarakat ini mungkin merasakan simpati atas saudaranya yang muslim, tetapi mereka bukanlah bagian dari jihad Osama bin Laden. Solidaritas Islam tentu ada, tetapi lebih didasari kemanusiaan yang mengharapkan tidak ada lagi korban tak berdosa dan tidak ada lagi perang. Hal yang sangat berbahaya adalah jika kaum muslim semakin menjadi sadar dan yakin bahwa Barat kini tengah dengan sungguh-sungguh memerangi Islam. Kesadaran inilah yang tengah timbul di berbagai masyarakat Islam dunia, termasuk di Indonesia. Banyak kalangan menentang AS saat negara adidaya itu menyerang Afganistan dan Irak dengan kesadaran bahwa AS tengah mengajak ‘clash’ dengan Islam baik sebagai agama maupun peradaban, seperti dimaklumkan Huntington. Belakangan ini Presiden Bush berencana menggempur Iran; sebuah situasi yang kritis bagi perdamaian.
Presiden Bush dan Colin Powell memang sering mengatakan bahwa AS dan Eropa tidaklah sedang memerangi Islam baik sebagai agama maupun peradaban, melainkan tengah berperang dengan teroris individual dan organisasi-organisasi teroris. Bagi AS, isu konflik dengan Afganistan dan beberapa waktu lalu dan dengan Iran yang memanas belakangan ini adalah bersifat politis, bukan kebudayaan maupun religius. Banyak seruan agar tidak ada lagi perang. Namun, rupanya AS dan sekutunya yang terus berdalih memerangi terorisme akhirnya melancarkan serangan ke Afganistan dan Irak, tempat perlindungan sang tersangka Osama dan Saddam Husein.
Penutup
Fakta yang sering terjadi adalah konflik di dalam peradaban masing-masing, baik di Barat maupun Islam. Akan tetapi, fakta konflik peradaban secara internal ini pun jangan pernah dianggap bahwa konflik adalah takdir kebudayaan. Sebab anggapan ini identik dengan apa yang pernah ada pada abad yang lalu, ketika perang antar-ras diyakini sebagai fenomena dunia di masa depan. Sudah saatnya kita segera harus melupakan clash of civilizations Huntington, sambil terus mengupayakan keadilan, pembangunan dan perdamaian.
Fakta yang sering terjadi adalah konflik di dalam peradaban masing-masing, baik di Barat maupun Islam. Akan tetapi, fakta konflik peradaban secara internal ini pun jangan pernah dianggap bahwa konflik adalah takdir kebudayaan. Sebab anggapan ini identik dengan apa yang pernah ada pada abad yang lalu, ketika perang antar-ras diyakini sebagai fenomena dunia di masa depan. Sudah saatnya kita segera harus melupakan clash of civilizations Huntington, sambil terus mengupayakan keadilan, pembangunan dan perdamaian.
Daftar
Bacaan
Bassam Tibi, The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998
Edwar W. Said, Orientalisme, terj. Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1996
Kompas, 24 Oktober 1993
http//khilafahislam,multiply.com. akses 11Juni 2008.
Hasan Hanafi, Oksidentalisme, Sikap kita Terhadap Barat, terj. M. Nadjib Buchori, Jakarta: Paramadina, 2000
Karen Armstrong, Islam A Short History (Sepintas Sejarah Islam), Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002.
Samuel P.Huntington, The Clash of civilizations and the Remaking of World Order, London: Simon & Schulster, 1996.
…………………….., Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politi Dunia, terj. M. Sadat Ismail, Yogyakarta: Qalam, 2000
M. Fajrul Falaakh, “Harmoni Antarperadaban: Pertemuan Inklusif”, Kompas, 15 November 1993
M. Nasir Tamara (ed), Agama dan dialog Antar Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1996
Ricard King, Agama, Orientalisme, dan Postkolonialisme, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Qalam, 2001
William Fraff (“The Clash of Civilizations Is for History’s Dustbin”) di International Herald Tribune, 18 Oktober 2001
Bassam Tibi, The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998
Edwar W. Said, Orientalisme, terj. Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1996
Kompas, 24 Oktober 1993
http//khilafahislam,multiply.com. akses 11Juni 2008.
Hasan Hanafi, Oksidentalisme, Sikap kita Terhadap Barat, terj. M. Nadjib Buchori, Jakarta: Paramadina, 2000
Karen Armstrong, Islam A Short History (Sepintas Sejarah Islam), Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002.
Samuel P.Huntington, The Clash of civilizations and the Remaking of World Order, London: Simon & Schulster, 1996.
…………………….., Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politi Dunia, terj. M. Sadat Ismail, Yogyakarta: Qalam, 2000
M. Fajrul Falaakh, “Harmoni Antarperadaban: Pertemuan Inklusif”, Kompas, 15 November 1993
M. Nasir Tamara (ed), Agama dan dialog Antar Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1996
Ricard King, Agama, Orientalisme, dan Postkolonialisme, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Qalam, 2001
William Fraff (“The Clash of Civilizations Is for History’s Dustbin”) di International Herald Tribune, 18 Oktober 2001
PENGARUH
PERANG DINGIN TERHADAP INDONESIA
A. PENGARUH
PERANG DINGIN TERHADAP INDONESIA
Setelah
Perang Dunia II berakhir, muncul dua kekuatan besar di dunia yang saling
bersaing dan bertentangan. Dua kekuatan tersebut adalah Amerika Serikat yang
berpaham demokrasi-kapitalis dan Uni Soviet yang mengusung paham
sosialis-komunis. Kedua negara tersebut berlomba-lomba menanamkan pengaruhnya
di berbagai negara di dunia dengan berbagai cara mulai dari pemberian bantuan
ekonomi hingga bantuan persenjataan. Persaingan kedua negara besar ini
menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional akan terjadi Perang Dunia
III. Selama perebutan pengaruh itu, kedua negara tersebut tidak pernah bertemu
dan berhadapan secara langsung , tapi hanya berada di belakang dengan
memberikan dukungan kepada masing-masing negara yang bersengketa seperti yang
terjadi pada Perang Korea, Perang Vietnam. Oleh karena itu disebut Perang
Dingin.
Perang
Dingin berdampak pada peta perpolitikan dunia pada saat itu. Negara-negara di
dunia terbagi-bagi setidaknya menjadi tiga kelompok yaitu negara-negara Blok
Barat yang menganut paham demokrasi-kapitalis, negara-negara Blok Timur yang
berpaham sosialis-komunis, serta negara-negara yang tidak memihak salah satu
blok pun yang sering disebut negara-negara non-blok. Negara-negara yang
biasanya menjadi incaran perebutan pengaruh kedua negara tersebut adalah
negara-negara di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.
1.
Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Masa Perang Dingin
Pada
tahun 1960-an ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin pemerintah
mengarahkan pandangan politiknya ke negara-negara Blok Timur yang berhaluan
komunis. Hal ini disebabkan pengaruh kekuatan PKI yang saat itu mendominasi
politik Indonesia. Selain itu juga disebabkan negara-negara Barat terkesan
enggan memberikan bantuan ekonomi dan persenjataan dalam rangka perbaikan
ekonomi dan perjuangan membebaskan Irian Barat. Puncak kedekatan Indonesia
dengan Blok Timur adalah pendirian Poros Jakarta-Hanoi-Pyong Yang-Phnom Penh,
menjadikan Indonesia dicap negara berhaluan komunis oleh masyarakat
Internasional. Kebijakan luar negeri pada waktu itu cenderung pada konfrontasi
negara-negara Barat yang dianggap sebagai simbol kolonialisme dan imperialisme.
Peristiwa
pemberontakan G30S / PKI yang diduga didalangi PKI tahun 1965 menjadi titik
balik perubahan arah politik Indonesia. Peristiwa G30S / PKI ini diikuti oleh
pergeseran kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, dari Soekarno ke Soeharto.
Perubahan tampuk kekuasaan ini juga merubah halauan kebijakan luar negeri
Indonesia. Komunis dinyatakan sebagai ajaran terlarang di Indonesia sehingga
semua hubungan dengan negara-negara komunis diputuskan.
2.
Peran Lembaga Keuangan Internasional dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia di
Masa Orde Baru.
Dibawah
pemerintahan Orde Baru, setahap demi setahap bisa keluar dari keterpurukan
ekonomi melalui bantuan dana negara-negara Barat. Bantuan yang didapat
digunakan untuk memperbaiki ekonomi dan melakukan pembangunan dalam bentuk
Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Negara-negara pemberi bantuan dana
itu tergabung dalam sebuah konsorium yang dinamakan IGGI (Inter-Goverment
Group on Indonesia) yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Australia,
Selandia Baru, Jepang, Inggris, dan sejumlah negara Eropa Barat.
Selain
negara-negara tersebut, Indonesia juga mendapatkan pinjaman dana dari Bank Internasional
untuk Rekontruksi dan Pembangunan (IBRD / International Bank for
Recontruction and Development) atau Bank Dunia (World Bank). Bank
dunia merupakan lembaga keuangan yang mengurusi masalah-masalah yang bersifat
struktural. Bank Dunia memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang
membutuhkan melalui program penyesuaian struktural (SAP / Structural Adjustment
Program). Bank dunia juga berperan melakukan perombakan terhadap sektor yang
dipandang penting seperti sektor industri dan perdagangan serta menyempurnakan
kebijakan-kebijakan yang terkait sektor tersebut. Tujuannnya adalah untuk
meliberalisas sektor-sektor tersebut dengan menyingkirkan hambatan-hambatan
yang merintangi produktivitas perekonomian.
Disisi
lain, untuk membenahi sektor moneter yang mengalami kekacauan pemerintah
Indonesia meminta bantuan dari IMF (International Monetary Fund).
Pemerintah perlu meredam laju inflasi yang meningkat tajam de tahun 1965. IMF
mempunyai tugas melakukan intervensi (campur tangan) untuk mendapatkan kembali
keseimbangan neraca perdagangan. Keseimbangan neraca perdagangan dipengaruhi
oleh kebijakan moneter bank sentral dan menteri keuangan. IMF memberikan
saran-saran yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyehatkan
perekonomiannya.
3.
Perkembangan Modal Asing Setelah Tahun 1906
Perekonomian
Indonesia mulai membaik menuju ke arah stabil. Apalagi ketika perekonomian pada
tahun 1970-an terjadi “krisis minyak dunia” menguntungkan Indonesia karena
karena harga minyak dunia melambung tinggi. Hal ini memberikan keuntungan
devisa yang berlipat ganda bagi pemerintah Indonesia. Perekonomian Indonesia
mulai pulih dan beranjak stabil. Dengan cadangan devisa yang begitu besar,
pemerintah berusaha mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang industri.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membangun industri besar-besaran,
mengingat selama ini Indonesia hanya berfokus pada bidang pertanian, sedangkan
industri belum digarap sungguh-sungguh karena keterbatasan dana.
Untuk
membangun industri, pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan bagi investor
asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan ikut serta dalam membangun
perekonomian Indonesia. Terlebih lagi setelah Orde Baru berkuasa, keamanan
dalam negeri sudah stabil dipandang cocok bagi investor asing sebagai tempat
berinvestasi.
Para
investor asing menanamkan modalnya di Indonesia dalam berbagai bentuk seperti
berikut :
a.
Pertambangan
Pemerintah
menjalin kerja sama dengan negara-negara lain agar mau menanamkan modalnya di
bidang pertambangan menggali sumber kekayaan Indonesia agar bisa menjadi devisa
negara. Tercatat beberapa perusahaan dari Amerika Serikat dan Eropa tertarik
membiayai penggalian dan pengolahan barang tambang di Indonesia seperti
pertambangan minyak di Aceh oleh Exxon Mobile, pertambangan minyak di Riau oleh
Caltex, pertambangan tembaga di Mimika, Papua oleh Freeport Indonesia, dan
pertambangan emas oleh Newmont.
b.
Otomotif
Pemerintah
juga membuka ketertinggalan di bidang teknologi, pemerintah juga membuka
kesempatan kepada pengusaha asing untuk mengembangkan usahanya di bidang
otomotif seperti produksi mobil dan motor. Perusahaan asing yang bergerak
dibidang ini baru sebatas perakitan mobil dan motor dikarenakan teknologi dan
prasarana yang belum endukung di Indonesia.
c.
Barang-barang Elektronik
Setelah
tahun 1965, usaha dibidang barang-barang elektronik mengalami perkembangan
pesat. Barang-barang elektronik seperti televisi, radio, tape recorder, tidak
lagi dikatakan sebagai barang mewah sehingga permintaan terhadap barang-barang
tersebut mengalami peningkatan. Untuk itu dibutuhkan perusahaan yang mampu
menyuplai peermintaan yang besar. Beberapa perusahaan yang menanamkan modalnya
dalam bentuk industri perakitan barang-barang elektronik diantaranya Sony,
Sharp, Samsung, dan perusahan-perusahaan lainnya.
d.
Perkebunan
Untuk
membangkitkan perekonomian Indonesia, pemerintah sejak tahun 1965 mulai
menggenjot sektor perkebunan, mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa
Agraris. Upaya pembukaan perkebunan besar-besaran ini terganjal oleh masalah
dana. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah mengundang investor asing untuk
menggarap lahan-lahan perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit di Sumatra
Utara, perkebunan teh di Jawa Barat, perkebunan tembakau di Sumatra.
Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Masa Perang Dingin
Indonesia pun tidak lupun dari arus perubahan politik dunia saat itu. Keadaan
dunia pada waktu berlangsung Perang dingin berpengaruh terhadap
kebijakan-kebijakan pemerintah indonesia, terutama dalam hal kebijakan luar
negeri. Hal ini ikut menentukan
arah perjalanana Orde Lama dan Orde Baru. Indonesia pun dijadikan ajang tarik-menarik dan perebutan pengaruh kedua negara besar.
Pada tahun 1960-an ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin pemerintah mengarahkan pandangan politiknya ke negara-negara Blok Timur yang berhaluan komunis.Hal ini disebabkan pengaruh kekuatan PKI yang saat itu mendominasi politik Indonesia. Selain itu juga disebabkan negara-negara Barat terkesan enggan memberikan bantuan ekonomi dan persenjataan dalam rangka perbaikan ekonomi dan perjuangan membebaskan Irian Barat. Puncak kedekatan Indonesia dengan Blok TImur adalah pendirian Poros Jakarta-Hanoi-Peking-Pyong Yang-Phnom Penh, menjadikan Indonesia dicap sebagai negara berhaluan komunis oleh masyarakat internasional Kebijakan luar negeri pada waktu itu cenderung pada konfrontasi negara-negara Barat yang dianggap sebagai simbol kolonalisame dan impresalisme.
arah perjalanana Orde Lama dan Orde Baru. Indonesia pun dijadikan ajang tarik-menarik dan perebutan pengaruh kedua negara besar.
Pada tahun 1960-an ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin pemerintah mengarahkan pandangan politiknya ke negara-negara Blok Timur yang berhaluan komunis.Hal ini disebabkan pengaruh kekuatan PKI yang saat itu mendominasi politik Indonesia. Selain itu juga disebabkan negara-negara Barat terkesan enggan memberikan bantuan ekonomi dan persenjataan dalam rangka perbaikan ekonomi dan perjuangan membebaskan Irian Barat. Puncak kedekatan Indonesia dengan Blok TImur adalah pendirian Poros Jakarta-Hanoi-Peking-Pyong Yang-Phnom Penh, menjadikan Indonesia dicap sebagai negara berhaluan komunis oleh masyarakat internasional Kebijakan luar negeri pada waktu itu cenderung pada konfrontasi negara-negara Barat yang dianggap sebagai simbol kolonalisame dan impresalisme.
Peristiwa pemberontakan G30s/ PKI yang diduga didalangi oleh PKI pada tahun 1965 menjadi titik balik perubahan arah politik Indonesia. Peristiwa G30s/PKI ini diikuti oleh pergeseran kekuasaan dari Orde lama ke Orde baru, dari Soekarno ke Soeharto. Perubahan tampuk kekuasaan ini juga mengubah haluan kebijakan luar negeri Indonesia. Komunis dinyatakan sebagai ajaran terlarang di indonesia sehingga semua hubungan dengan negara-negara komunis diputuskan.
Dibawah Soeharto, politik luar negeri Indonesia lebih condong kepada negara-negara Blok Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan pinjaman danadari negara-negara Barat untuk memperbaiki ekonomi indonesia yang hampir mengalami kebangkrutan. Secara langsung maupun tidak langsung Indonesia mulai dipengaruhi oleh Blok Barat yang tercermin dari kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia yang cenderung pro-barat, walaupun tetap berusaha untuk netral tidak memihak kepada salah satu blok Namun demikian, ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Orde baru untuk mengembalikan politik luar negeri Indonesia ke arah "bebas aktif" yakni dengan tidak memihak salah satu blok. Langkah pemerintahan Orde baru ini dilakukan dengan mengakhiri konforntasi dengan Malaysia, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, mendirikan ASEAN, serta melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara blok Timur seperti China dan Rusia yang sepat dibekukan.
Dampak
Perang Dingin Bagi Indonesia Dan Dunia
Dampak Perang Dingin
Bagi Indonesia Dan Dunia - Dampak
perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet tampak pada:
a.Bidang
Politik
Amerika
Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang
sedangberkembang menjadi negara demokrasi agar hak asasi manusia dapat
dijamin. Bagi negara-negara yang sebelumnya kalah seperti Jerman dan
Jepang berkembang pula kapitalisme selain demokrasi.
Negara-negara tersebut dapat sehaluan dengan AS dan merupakan negara
pengaruhnya.
Uni
Soviet dengan paham sosialis-kominunis
mendengungkan pembangunan negara dengan Rencana Lima Tahun. Cara
tersebut dilakukan dengan ditaktor bukan liberal. Bagi negara satelit (dibawah
pengaruh) Uni Soviet yang melakukan penyimpangan akan ditindak keras oleh US
seperti contohnya Polandia dan Hongaria. Demi kepentingan politik, ekonomi, dan
militer kedua negara adikuasa tersebut menjalankan politik pecah belah sehingga
beberapa negara menjadi terpecah seperti Korea, Vietnam, dan Jerman.
b.
Bidang Ekonomi
AS
sebagai negara kreditor terbesar memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi
kepada negara-negara yang sedang berkembang berupa Marshall Plan. AS juga
memberikan bantuan ”Grants in Aid” yaitu bantuan
ekonomi dengan kewajiban mengembalikan berupa dollar atau dengan membeli
barang-barang Amerika Serikat. Bagi negara-negara di Asia Presiden Truman
mengeluarkan “The Four Points Program for the Economic Development in Asia”
berupa teknik dalam wujud perlengkapan-perlengkapan ekonomis atau bantuan
kredit yang berasal dari sektor swasta di Amerika Serikat yang disalurkan oleh
pemerintah kepada negara-negara yang sedang berkembang.
Dengan
adanya perang dingin ini maka berbagai bentuk kerjasama yang saling
menguntungkan antara Eropa Timur dan Eropa Barat tidak dapat terjalin. Kegiatan
tersebut terhambat karena negara-negara Eropa merasa kawatir jika suatu saat
wilayahnya akan dijadikan sasaran adu kekuatan oleh kedua negara adikuasa
tersebut. Dampaknya perekonomian antara blok barat (negara-negara Eropa Barat)
dan blok timur (negara-negara Eropa Timur) tidak seimbang dimana negara-negara
blok barat jauh lebih maju daripada blok timur.
c.Bidang
Militer
Perebutan
pengaruh antara AS dan US dalam pakta pertahanan. Negara-negara barat
membentuk North Atlantic Treaty Organization (NATO) tahun 1949
sebagai suatu organisasi pertahanan. Bila salah satu anggotanya diserang maka
dianggap sebagai serangan terhadap NATO. Awalnya bermarkas di Paris tetapi
kemudian Perancis keluar karena mengganggap NATO didominasi oleh AS dan
markasnya berpindah di Brussel. Hubungan Perancis dengan Uni Soviet dan RRC
jauh lebih baik jika dibandingkan hubungan dengan negara Barat lainnya meskipun
Perancis tidak menjadi anggota Blok Timur.
Di
Asia Tenggara dibentuk South East Asia Treaty Organization (SEATO)
athun 1954 atas dasar South East Asia Collective Defence Treaty. Anggota
utamanya adalah negara-negara barat sementara negara-negara di Asia Tenggara
seperti Indonesia justru tidak ikut serta. Pakta pertahanan tersebut ditujukan
terhadap komunis di Asia Tenggara khususnya di Vietnam. SEATO bubar pada tahun
1975.
Sementara
Uni Soviet dengan negara-negara blok Timur membentuk Pakta Warsawa (1955) atas
dasar “Pact of Mutuaal Assistance and Unified Command”. Di Asia Tenggara Uni
Soviet memberikan bantuan peralatan militer dan teknisi kepada Vietnam yang
akhirnya dapat mendesak Amerika Serikat keluar dari negara tersebut(1975).
d.
Bidang Ruang Angkasa
Perang
Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membawa pengaruh terhadap penjelajahan
ruang angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berebut menguasai
ruang angkasa karena dunia dirasa terlalu sempit untuk diperebutkan.
- Berawal dari
upaya Uni Soviet meluncurkan pesawat Sputnik I dan Sputnik II yang
ditandingi AS dengan meluncurkan pesawat Explorer I dan Explorer II,
Discovere dan Vanguard.
- Diikuti dengan
usaha Uni Soviet untuk mendaratkan Lunik di bulan serta astronot
pertamanya Yuri Gagarin dengan pesawat Vostok I yang berhasil mengitari
bumi selama 108 menit. Sementara Amerika Serikat mengirim astronot
pertamanya yaitu Alan Bartlett Shepard yang berada di luar angkasa selama
15 menit.
- Uni Soviet
menunjukkan kelebihannya dengan meluncurkan Gherman Stepanovich Titov yang
mengitari bumi selama 25 jam dengan Vostok II. Disusul Amerika Serikat
meluncurkan WSJohn H. Glenn dengan pesawat Friendship VII yang berhasil
mengitari bumi sebanyak 3 kali.
Dampak Perang Dingin bagi Indonesia :
- Sistem
politik-ekonomi Indonesia telah dibawa pada arus komunisme-sosialisme pada
masa Orde Lama. Sementara pada masa Orde baru berkembang
liberalisme-kapitalisme.
- Pada masa akhir
dua kepemimpinan di atas, Indonesia mengambil keterpurukan ekonomi.
