Analisa Kebijakan Prostitusi

MEMORANDUM
No                   : 20/XX/PEMDA-KRW/2015
Tanggal           : 21 November 2015
Kepada Yth    : Bupati Kabupaten Karawang
Dari                 : Mahasiswa Prodi Ilmu Pemeriintahan
Perihal             : Mempersempit Prostitusi Terbuka di Kabupaten Karawang
Tembusan        : Prodi /Dinas Sosial /Kabupaten
 


Pendahuluan
Berbicara prostitusi maka tidak terlepas dari seorang perempuan yang menjajakan keperempuanannya kepada para pria, atau sebaliknya. Seks adalah faktor utama terjadinya prostitusi tersebut, yang diikuti oleh kepentingan ekonomi.keduanya adalah pilar pembentuk terjadinya proses tersebut.masih ada lagi beberapa faktor lainnya yang kemudian terbagi menjadi faktor internal dan eksternal.
Seorang yang menjajakan atau menjual seksnya kepada konsumen disebut sebagai pekerja seks komersial.secara kontekstual, pekerja seks komersial lebih identik dinisbahkan kepada perempuan karena secara kuantitas perempuan lebih banyak menempati posisi pekerjaan tersebut. Ada juga laki-laki yang menjadi pekerja seks komersial dan biasanya sering menjual dirinya kepada homoseksual.
Regulasi atau aturan yg ada memperkuat keberadaan prostitusi di Indonesia, bahkan regulasi membuat prostitusi semakin berkembang dan secara kuantitas perkembangannya telah menjadikan pekerjaan ini menjadi lahan pekerjaan yang sangat menjanjikan menghasilkan materi karena seks merupakan kebutuhan individual manusia. Bahkan menurut sigmen freud manusia hidup untuk melampiaskan kebutuhan libido-libido seksualnya . Pelampiasan libido-libido seksual akan semakin gampang tersalurkan bagi individu yang belum memiliki pasangan atau membutuhkan suasana baru (variatif) dengan adanya keberadaan pekerja seks komersial.
Prostitusi memberikan berbagai dampak dalam kehidupan social, baik secara psikologi yang berakibat pada karakter individu atau secara kolektivitas masyarakat.dengan beberapa dampak negative yang ditimbulkan maka semua agama melarang keberadaan prostitusi di muka bumi,hal itu dijelaskan dalam aturan yang dibukukan yaitu kitab suci. Namun secara kenegaraan terkhusus di Indonesia ternyata kebijakan prostitusi belum jelas karena secara moral ternyata prostitusi dilarang namun secara tekstual ternyata ia dianggap sah jika prostitusi tersebut dilakukan di wilayah yang sudah di atur oleh Negara yang disebut sebagai daerah lokalisasi.
Prostitusi dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat, sejak Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Sebuah penelitian mengungkap fakta bahwa jumlah anak dan remaja yang terjebak di dunia prostitusi di Indonesia semakin meningkat dalam empat tahun terakhir ini, terutama semenjak krisis moneter terjadi. Setiap tahun sejak terjadinya krismon, sekitar 150.000 anak di bawah usia 18 tahun menjadi pekerja seks. Sementara itu, menurut seorang ahli, setengah dari pekerja seks di Indonesia berusia di bawah 18 tahun sedangkan 50.000 di antaranya belum mencapai usia 16 tahun. Belum lagi jumlah pekerja seks komersial yang non remaja atau dewasa yang tentunya lebih besar jumlahnya.
Prostitusi adalah sebuah fenomena social yang menyimpang dari norma dan aturan social, ia dianggap sebagai penyakit dalam masyarakat bahkan para pekerja seks komersial sering dimaknai secara negative sebagai sampah masyarakat.
Prostitusi bisa terjadi di manapun namun pada umumnya terletak di daerah yang strategis dimana perputaran roda ekonomi lancar, serta mudah dijangkau oleh siapa pun.
1. Pemetaan sosial
Profesi sebagai pekerja seks tidak dipandang sebagai profesi yang terhormat oleh masyarakat. Memang di kalangan masyarakat luas sendiri terdapat semacam dualisme dalam menyikapi masalah prostitusi. Di satu pihak, demand atau permintaan terhadap pekerja seks juga tetap tinggi dan banyak yang bersedia membayar pekerja seks lebih mahal. Namun, di pihak lain, walaupun saat ini sebagian kecil masyarakat sudah mulai melihat para pekerja seks sebagai korban dan berusaha untuk menawarkan program-program pengentasan untuk menolong mereka, sebagian besar lain dari masyarakat masih terus mengutuk dan mengucilkan para pekerja seks, menganggap mereka sampah masyarakat. Bahkan ketika mereka ingin beralih profesi ke bidang lain yang dipandang bermartabat oleh lingkungannya, masyarakat tidak begitu saja menerima mereka. Hal ini mengakibatkan para pekerja seks mengalami kesulitan untuk alih profesi ke bidang lain.
Kondisi ini tentunya mengakibatkan terjadinya pemetaan social dan pendiskreditan kaum pekerja seks sebagai kaum minoritas dalam masyarakat. Dalam kondisi kehidupan masyarakat sosok pekerja seks komersial dianggap sebagai manusia yang amat hina, hal ini terjadi karena landasan epistemology sebagian masyarakat di Indonesia berlandaskan agama sebagai landasan epistemology mereka dalam menyikapi segala hal. Dalam agama, prostitusi sangat dilarang dan diharamkan oleh agama sehingga mereka yang terlibat dalam dunia prostitusi adalah manusia yang bergelimpangan dosa dan sangat hina. Hal inilah yang membuat para pekerja seks komersial susah diterima di masyarakat dan kesatuan masyarakat akhirnya terbagi dalam wilayah sectarian. Prostitusi mengakibatkan terjadinya
2. Kekerasan dalam masyarakat
Dalam teori social, pemetaan dalam masyarakat sangat rentan mengakibatkan konflik karena masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok.kelompok kelompok ini tentunya dalam perjalannya akan menimbulkan pergesekan karena tiap institusi senantiasa nbergerak menuju titik idealnya dalam pahamannya masing-masing. Titik ideal yang menjadi tuntutan kelompok masyarakat prostitusian merupakan antitesa dari titik ideal masyarakat normative(masyarakat anti prostitusi). dalam pahaman kaum anti prostitusi menganngap bahwa masyarakat akan idealketika berbagai penyimpangan norma hilang dari wilayahnya. Umumnya yang berada dalam institusi ini adalah kaum kaum agamawan. Sementara mereka yang berada pada wilayah prostitusi yakni pekerja seks komersial, pengusaha dunia malam, konsumen, akan tetap mempertahankannya. Ketika masing masing institusi tetap bertahan dalam egonya maka konflik yang mengarah pada tindak kekerasan akan tercipta, bergesernya konflik ideologi menjadi konflik fisik.
Tindak kekerasan dalam masyarakat ini sudah serig terjadi, pada umumya adalah tindakan penyerangan oleh kaum agamawan terhadap daerah lokalisasi. Gerakan penyerangan ini sering dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI)
3. Krisis moral
Prostitusi memberikan efek psikologis kepada individu para pelaku pelaku yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak perilaku prostitusi berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan individu penganutnya. Dari risiko pekerjaan, hubungan dengan masyarakat dan minimnya perlindungan yang diberikan, kita tahu bahwa prostitusi bukanlah lapangan pekerjaan yang mudah dan menyenangkan. Mengenai penghasilan, benarkah prostitusi menjanjikan kekayaan? Ternyata tidak serta merta demikian. Dari jumlah yang dibayar oleh pelanggan, tidak semuanya bisa dimiliki oleh pekerja seks, khususnya pekerja yang tergantung pada pihak perantara. Ia harus membaginya dengan mucikari, perantara yang mengatur pertemuan antara pekerja seks dengan pelanggannya, atau germo, si pemilik rumah pelacuran. Bahkan pekerja seks independen yang tidak tergantung pada jasa perantara juga tidak bisa menikmati hasil keringatnya 100 persen. Kondisi lingkungan yang keras ini akan mengakibakan kondisi kejiwaan yang keras pula. Dengan kondisi kejiwaan yang keras akhirnya setiap individu dalam menjalani kehidupan kesehariannya akan dipengaruhi oleh kekerasan jiwa tersebut. Dengan dorongan jiwa ini, perilaku individu akhirnya keluar dari garis normative masyarakat sehingga terjadi krisis moral, tentunya ini sangat menghawatirkan jika krisis moral ini akhirnya merebak ke dalam segala lini kehidupan karena krisis moral bisa bersifat seperti virus yang gampang ditularkan karena setiap hari para pekerja seksual berinteraksi dengan jumlah masyarakat yang terdiri dari segala lapisan stara social tak mengecualikan para pejabat tinggi Negara.

Permasalahan
Beberapa penyebab timbulnya prostitusi yaitu:
1. Ekonomi
Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab timbulnya praktek prostitusi, kondisin bangsa yang berada pada Negara berkembang membuat lapangan pekerjaan semakin sulit dengan biaya hidup yang semakin tinggi dan menjadi kebutuhan yang mendesak sehingga banyak dari perempuan yang mencoba menghidupi diri dan keluarganya dengan cara instant atau gampang. Persoalan ekonomi menjadi factor yang dominan dalam pembentukan masyarakat, menurut marx, infrastruktur akan mempengaruhi suprastruktur, infrastruktur yang dimaksud adalah ekonomi dan berbagai alat pemenuhan kebutuhan akan mempengaruhi pola hidup masyarakat.praktek prostitusi terjadi dan marak berkembang akhir-akhir ini tidak bisa terlepas dari tendensi ekonomi sebagai motif hidup masyarakat materialism, dan landasan epistemologiitulah yang banyak di anut oleh masyarakat hari ini.
2. Keluarga
Broken home atau keluarga yang mengalami kerusakan/keretakan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya praktek prostitusi tersebut. Keluaga adalah tempat pendidikan yang utama, tempat pembentuk karakter individu yang lebih dominan dibanding factor lingkungan.keluarga menjadi pilar utama dalam pembentukan karakter tersebut. Dalam keluarga, hubungan yang terjadi dilandasi oleh kasih sayang, kasih sayang adalah hal mendasar dan substantive dalam sruktural tersebut.keluarga tidak terbentuk secara determinis atau keterpaksaan tapi terbentuk secara alamiah. Tanpa sebuah kasih sayang di dalamnya maka keluarga akan mengalami kerapuhan dan akhirnya menimbulkan keretakan.
Secara fitrawi, manusia membutuhkan kasih sayang , jiwanya senantiasa mendorong individu untuk mencari kasih sayang tersebut sebagai kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Jika dalam keluarga tersebut tidak ada kasih sayang akibat keretakan keluarga maka anggota keluarga tersebut akan mulai mencari kasih sayang di tempat lainnya, kasih sayang itu terkadang diaktualkan dalam belaian-belaia fisik atau hanya secara biololgis belaka. Semua itu hanya bisa diaktualkan di tempat lokalisasi bahkan yang menyenanginya akan menjadikan prostitusi sebagai profesi. kondisi ini banyaak terjadi pada kalangan remaja sehingga di daerah lokalisasi pun kita banyak mendapati perempuan perempuan yang masih remaja dari golongan ekonomi menengah ke atas.
3. Budaya
Budaya adalah perilaku manusia yang sering dilakukan dan telah diwariskan secara terus menerus, perilaku manusia dipengaruhi oleh cara pandang dia dalam memahami segala sesuatu( landasan epistemic), cara pandang masyarakat yang menghalalkan kebebasan individu sebagai sebuah kemerdekaan akhirnya menggiring individu pada kebebasan hubungan. Kebebasan hubungan tersebut akhirnya secara perlahan mengarahkan individu kepada wilayah prostitusi.karena prostitusi adalah pengejawantahan dari kebebasan individu.
4. Psikologis
Sigmen freud seorang tokoh psikologi menyebutkan bahwa ada tiga motif yang mempengaruhi perilaku manusia. Dorongan kejiwaan tersebut timbul dari alam bawah sadar manusia yang menggerakkan manusia, dorongan kejiwaan atau motif tersebut adalah anal, oral dan genital. anal adalah kebutuhan yang berhubungan dengan pemuasan libido-libido seksual, kebutuhan untuk mempertontonkan jenis kelamin. Oral adalah kebutuhann yang berhubungan dengan pemuasan mulut, sedangkan genital adalah kebutuhan akan pemuasan pada wilayah kepemilikan dimana setiap individu akan terdorong untuk memiliki segala apa yang diharapkan.ketiga motif tersebut hadir semenjak manusia dari kecil, sebagai contoh anak kecil akan senantiasa bahagia ketika mempertontonkan jenis kelaminnya atau telanjang di depan umum(anal), ia akan memasukkan barang apa saja ke dalam mulutnya(oral), dan ingin memiliki barang apa saja yang ia lihat bahkan akan menangis jika tidak memperolehnya(genital). seiring dengan perkembangan manusia maka ketiga dorongan ini akan tersimpan dialam bawah sadar dan bagi yang tidak terpuaskan di masa kecilnya maka akan mengaktualkan ketika dewasa. Individu yang tidak puas pada wilayah anal sewaktu kecil maka ia akan mencari dan memuaskan dirinya keika ia sudah dewasa. Kebutuhan yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis tersebut akan mudah tersalurkan denga cara prostitusi.
5. biologis
Manusia seaku makhluk hidup memiliki 2 kebutuhan mendasar yakni kebutuhan fisik dan kebutuhan biologis.kebutuhan fisik meliputi kebutuhan makan dan minum sementar kebutuhan biologis meliputi kebutuhan seksual,bermasyarakat dan sebagainya.kehidupan manusia akan mengalami ketimpangan jika salah satu kebtuhan tersebut tidak terpenuhi.
Kebutuhan bioliogis tersebut yakni seks akan mudah terpenuhi jika dan hanya dengan prostitusi karena untuk menutupi kebutuhan biologis dengan cara normative agak susah sementara kebutuhan sudah mendesak.prostitusi adalah jawabannya.
Masalah tersebut menjadi perhatian public karena efek-efek yang ditimbulkan dari praktek-praktek prostitusi bersinggungan dengan institusi lain dalam structural masyarakat, dimana dampak-dampak yang telah disinggung sebelumnya mengakibatkan pergeseran tatanan social karena ia dianggap sebagai penayakit masayarakat (patologi sosial). Karena prostitusi telah menjadi bagian dari masyarakat dan mengganggu tatanan social maka is pun menjadi perhatian masyarakat secara universal dan tentunya karena prostitusi telah menjadi institusi soisal dan bersinggungan dengan institusi lainnya maka efek yang ditimbulkan mengarah kepada masyarakat secara kolektif.
Kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi efek negative yang ditimbulkan pada masyarakat yakni mengintegralkan praktek institusi kedalam sbuah wilayah yang telah dilegitimasi (lokaisasi), ternyata hanya mengubah praktek prostitusi pada aspek aksidental bukan pada wilayah substansi karena ternyata masalah akibat dampak porstitusi masih ada, bahkan karena telah mendapat legitimasi dari pemerintah maka prostitusi semakin meraja lela dan tentuntnya dampak social yang ditimbulkan semakin berkembang pula.

Alternatif kebijakan
1.      Pendidikan seks sejak dini.
2.      Penetapan pajak retribusi tempat hiburan malam.
3.      Penutupan tempat hiburan malam. 
Penjelaskan beberapa alternative kebijakan diatas:
1.         menjadikan pendidikan seks sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum yang diajarkan di tempat pendidikan formal sejak dini yaitu mencakup jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi.terjadinya prostitusi itu disebabkan beberapa factor yang telah di jelaskan di atas dan dari beberapa factor penyebab timbulnya prostitusi itu di akibatkan karna kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak seks bebas. memberikan pemahaman pada masyarakat harus terstruktur dan tersistimatis untuk mengarahkan masyarakat pada titik ideal yang di kehendaki.terstruktur dan tersistimatisnya hanya bisa dilakukan jika iya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan yang diterapkan di sekolah formal mulai dari jenjang SD sampai perguruan tinggi sehingga pedidikan itu akan menentukan cara pandang masyarakat yang akan menghindari praktek prostitusi.
2.         pemerintah seharusnya menetapkan pajak retribusi yang tinggi terhadap tempat lokalisasi sehingga para pengusaha lokalisasi tersebut menaikan tarif untuk masuk dalam tempat prostitusi dan mengakibatkan pembatasan pengunjung untuk masuk di tempat tersebut dan hal ini akan mengurangi konsumen dengan sendirinya. Dalam hukum ekonomi permintaan berbanding terbalik dengan penawaran. Jadi ketika tarif prostitusi dinaikkan maka golongan menengah kebawah akan terbatasi dengan sendirinya sehingga jumlah konsumen semakin berkurang yakni hanya golongan menengah keatas. Akibat rendahnya permintaan maka tempat hiburan malam akan bersaing memberikan penawaran kepada konsumen yang tetap bertahan (golongan menengah keatas), persaingan yang ketat ini akan mengakibatkan beberapa tempat hiburan malam akan berkurang karena ada dominasi beberapa tempat hiburan malam yang memenangkan persaingan ini dan yang kalah bersaing akan mengalami kerugian karena pemasukan lebih rendah dibanding biaya operasional. Kondisi ini akan mengakibatkan kerugian dan akan tereliminasi dengan sendirinya.
3.         Penutupan tempat hiburan malam dan melarang keras keberadaannya serta memberikan denda dan hukuman pidana yang berat bagi yang melanggar.kebijakan yang ekstrim untuk menutup tempat prostitusi dan memeberikan efek jera perupa sangsi pidana dan denda akan mampun menghilangkan praktek prostitusi secara cepat karena tidak membutuhkan proses yang lama.
Kelemahan Atau Keterbatasan Setiap Alternatif Kebijakan
1.         Memberikan pendidikan seks kepada masyarakat dengan memesukkanya pad kurikulum akan memebutuhkan proses yang lama sehingga tidak mampu menghilangkan praktek prostitusi yang ada.pendidikan seks sejak dini hanya akan mengarahkan masyarakat untuk menghindari memasuki wilayah prostitusi.ketika prostitusi semakin berkembang sementara pedidikan seks itu belum di pahami oleh masyarakat karna membutuhkan proses yang lama dalam arti lain tujuan pendidkan itu belum sampai maka akan mengakibatkan lingkungan prostitusi yang lebih dominan karena perkembangannya meng hegemoni/mempengaruhi pemahaman masyarakat yang masih labil akibat pemahaman yang belum tuntas, sehingga kebijakan ini akan memungkinkan terjadinya dua hal yaitu menjadikan prostitusi semakin berkembang atau prstitusi di hindari.semua masih dalam tahap kemungkinan.
2.         Pajak yang tinggi yang mengakibatkan harga PSK yang tinggi pula hanya membatasi masyarakat yang berekonomi menengah kebawah sementara masyarakat yang berekonomi menengah ke atas tetap bebas menikmati dunia prostitusi.kebijakan ini trkesan diskriminatif karena melegalkan sebagian masyarakat dan membatasi masyarakat lainnya.
3.         Penutupan tempat prostitusi secara langsung akan menimbulkan kritik yang tajam dari pengelola THM sehingga tindakan represif akan timbul.seelain itu pendapatan pemerintah dari pajak retribusi akan berkurang dan tentunya pajak dari tempat hiburan malam akan hilang.
Dengan melihat penjelasan alternatif kebijakan di atas beserta beberapa kelemahan yang ada dalam tiap alternative kebijakan,kebijakan yang tepat sasaran dan mampu menghilangkan prostitusi secara substansi adalak kebijakn yang ketiga yakni menutup tempat hiburan malam atau tempat prostitusi secara ekstrem karena prostitusi hanya bisa dihilangkan jika pemerintah berani mengambil keputusan dan resiko dari penutupan tempat prostitusi. Secara ekonomi, penutupan tempat prostitusi hanya mengurangi sedikit pendapatan pemerintah dari pajak retribusi. Roda perekonomian akan tetap stabil karena tempat hiburan malam bukanlah penyumbang devisa terbesar. Generasi bangsa akan bisa diselamatkan dari krisis moral hanya dengan menolak sebagian kecil pajak retribusi dari THM. Namun tentunya nasib para pekerja seksual harus diperhatikan dengan menyiapkan lapangan pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya.

Alternatif yang terpilih
Pemerintah seharusnya menetapkan pajak retribusi yang tinggi terhadap tempat lokalisasi sehingga para pengusaha lokalisasi tersebut menaikan tarif untuk masuk dalam tempat prostitusi dan mengakibatkan pembatasan pengunjung untuk masuk di tempat tersebut dan hal ini akan mengurangi konsumen dengan sendirinya. Dalam hukum ekonomi permintaan berbanding terbalik dengan penawaran. Jadi ketika tarif prostitusi dinaikkan maka golongan menengah kebawah akan terbatasi dengan sendirinya sehingga jumlah konsumen semakin berkurang yakni hanya golongan menengah keatas. Akibat rendahnya permintaan maka tempat hiburan malam akan bersaing memberikan penawaran kepada konsumen yang tetap bertahan (golongan menengah keatas), persaingan yang ketat ini akan mengakibatkan beberapa tempat hiburan malam akan berkurang karena ada dominasi beberapa tempat hiburan malam yang memenangkan persaingan ini dan yang kalah bersaing akan mengalami kerugian karena pemasukan lebih rendah dibanding biaya operasional. Kondisi ini akan mengakibatkan kerugian dan akan tereliminasi dengan sendirinya.

Penutup
Demikian analisis dan rekomendasi kami, mohon periksa dan arahan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Karawang..




Ekologi Pemerintahan

Pengertian Ekologi
         Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata oikos (lingkungan) dan logos (ilmu). Secara tipologi, ekologi dibedakan atas darat, laut, dan udara. Sedangkan secara jenis, ekologi dibagi atas alami dan buatan.
         Perbedaan substansif antara ekologi dan lingkungan :
            - Ekologi
            Pemikiran manusia yang semakin luas dan mendalam tentang bagaimana upaya melestarikan danau, mencegah efek insektisida terhadap berbagai spesies binatang, mencegah masuknya pencemaran terhadap sumber air minum (sumur), mencegah pengaruh perubahan iklim terhadap habitat, dsb.
            - Lingkungan
            Pemikiran manusia untuk memperbaiki agar udara dan air yang terkena polusi (tercemar) dapat dirubah menjadi udara dan air yang segar, bersih dan sehat, untuk kepentingannya sendiri.
Pengertian Ekologi menurut beberapa ahli
         Edward S. Rogers: Ecology is of the study of relationship between organism and their environment.
         Fuad Amsyari: Ekologi ialah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya dan antara organisme – organisme tersebut dengan lingkungannya.
         Prajudi Atmosudirjo: Ekologi adalah tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbal-balik) antar satu organisme dengan lingkungan sekelilingnya.
         H. Sitanggang: Ekologi ialah ilmu yang mempelajari saling hubungan antara lingkungan dengan faktor- faktornya, saling hubungan antar faktor – faktor lingkungan sendiri dan saling hubungan antar unsur sesuatu faktor,serta saling hubungan dengan lingkungannya.
Pengertian Ekologi Pemerintahan
         Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga lembaga tertinggi/tinggi Negara, maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan masyarakatnya.
Klasifikasi Lingkungan
         Menurut Fuad Amsyari lingkungan dapat dibedakan dalam tiga kategori :
1.        Lingkungan Fisik (physical environment), yaitu segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk “benda mati”, seperti : rumah, kendaraan, gunung, air, sinar matahari, dll.
2.       Lingkungan Biologis (biological environment), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain manusia itu sendiri. Seperti binatang dan tumbuh – tumbuhan.
3.      Lingkungan Sosial (social environment), yaitu manusia – manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman dan orang lain di sekitar kita yang belum kita kenal.
         Manusia atau makhluk hidup pada umumnya dan lingkungan mempunyai ikatan ekologis, yaitu hubungan timbal balik atau interaksi yang harmonis dan stabil dalam bentuk ikatan sumber energi kehidupan yang dalam batas – batas tertentu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena keduanya merupakan satu kesatuan sistem yang disebut dengan ekosistem.
Bentuk-Bentuk Ekosistem
         Berkaitan kajian ekologi, terdapat dua bentuk ekosistem, yaitu :
1.        Ekosistem Alamiah (natural ecosystem), yaitu bentuk daripada proses kehidupan yang terdapat seperti di hutan – hutan belantara atau di lautan – lautan luas, maupun di daerah – daerah kutub, dimana campur tangan manusia belum sampai kesana.
2.       Ekosistem Buatan (artificial ecosystem), yaitu suatu bentuk lingkungan hidup terutama sebagai hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya, sehubungan dengan kemampuan yang luar biasa untuk mengolah materi – materi yang ada di sekitarnya.
Asas – Asas Dasar Ekologi
  1. Asas interpedensi merupakan ketergantungan antara satu aspek dengan aspek lainnya.
  2. Asas perubahan berbunyi bahwa segala sesuatu itu akan mengalami perubahan atau lingkungan dinamis.
  3. Asas evolusi bahwa segala sesuatu perubahan terjadi secara bertahap, tidak ada perubahan yang bersifat meloncat. Ada proses – proses yang mendahuluinya namun tidak nampak.
Lingkungan Pemerintahan
         Dalam Ekologi Pemerintahan, ada dua macam Ekosistem yaitu :
1.                    Ekosistem/lingkungan Fisik
            Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada disuatu wilayah Negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan Fisik dapat digolongkan kedalam 3 kelompok yaitu : kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam.
            2.    Ekosistem/lingkungan sosial atau geografis Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh  terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia.
Lingkungan fisik pemerintahan dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, antara lain :
1.    Lingkungan geografis
            Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena didalamnya selalu terdapat adaptasi, misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup dan bentuk bermukim serta berkelompok, penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni, cara berpikir dan mempertahankan diri, dll.
Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan Negara dapat dibagi menjadi tujuh aspek, yaitu :
a)     Letak Negara dalam rotasi bola dunia
b)      Bentuk daratan
c)       Bentuk air
d)     Kesuburan tanah dan mineral
e)      Iklim
f)       Bentuk – bentuk fisik pebatasan Negara
g)     Ukuran wilayah negara
2.  Sumber daya dan kekayaan alam
            Sejak awal kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus menerus dalam proses yang saling mempengaruhi dengan melakukan berbagai adaptasi.
a)     Sumber daya alam adalah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia.
b)      Kekayaan alam pada dasarnya juga termasuk dalam SDA, namun secara spesifikasi berarti berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material kandungan bumi (cair maupun padat) yang dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya.
3.  Penduduk
a)     Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya.
b)      Penduduk sebagai faktor ekonomi, manusia disebut sebagai faktor produksi.
b)      Lingkungan sosial pemerintahan, terdiri atas :
1.  Ideologi
Ideologi merupakan salah satu hal yang digolongkan ke dalam lingkungan sosial pemerintahan. Ideologi dalam suatu Negara tentu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap corak kehidupan pemerintahan suatu Negara.
Sebagai contoh sistem pemerintahan di Indonesia yang mendapat pengaruh dari ideologi Pancasila yang dianut dan diterapkan didalamnya. Dengan Pancasila yang menjadi ideologi yang dianut dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka seluruh aktivitas pemerintahan yang berlaku pun bertumpu pada Pancasila yang menjadi dasar Negara.
Sejumlah kebijakan dan pelaksanaannya pun tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang diakui dan dijunjung tinggi di dalamnya. Tentu corak pemerintahan yang berlaku di Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila berbeda dengan corak pemerintahan yang berlaku di Amerika yang menganut sistem Liberal, serta di China yang lebih ke Sosialis – Komunis.
         Lingkungan sosial pemerintahan, terdiri atas :
2.  Politik
Pemerintahan dan politik adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, sehingga perbedaannya terkadang sulit dilakukan. Demikian pula dalam hal ini, dapat dipastikan bahwa sistem politik yang dianut oleh suatu Negara tentu sangat mempengaruh aktivitas lingkungan pemerintahan di dalamnya. Kita lihat saja sistem perpolitikan di Indonesia yang menganut sistem kepartaian dengan multipartai. Kehadiran partai – partai yang semakin menjamur saat ini tentu mengambil pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan pemerintahan yang ada.
Kebijakan yang dikeluarkan kemudian selalu lahir dari pertarungan pertentangan kepentingan antar parpol yang ada. Sehingga parpol yang kemudian “menang” dalam pertarungan tersebut dapat mengambil pengaruh yang paling besar dalam pengeluaran kebijakan dan mendapat kesempatan yang sebesar - besarnya untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang memboncenginya.
3. Sosial Budaya
Sosial budaya juga termasuk dalam lingkungan sosial pemerintahan yang paling besar memberikan impact bagi kehidupan pemerintahan. Kondisi budaya suatu Negara kemudian akan sangat nampak dari corak pemerintahannya. Misalnya saja di Indonesia, dengan sosial budaya yang multikulural akibat dari kondisi geografis yang terpisah – pisah berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk Negaranya, yakni Negara kesatuan. Kemudian dengan masyarakat yang plural mengenai agama, semuanya sangat berpengaruh pada iklim pemerintahannya yang menjunjung tinggi sikap toleransi yang kemudian memunculkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
Lebih jauh lagi pengaruh kemajemukan budaya tersebut dalam kehidupan pemerintahan kita, yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom, dengan harapan masing - masing daerah dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Dengan penerapan asas desentralisasi tersebut, diharapkan seluruh daerah memiliki daya saing tinggi yang sifatnya sehat untuk terus menggali potensinya agar lebih maju, namun tetap dalam kerangka NKRI.
4.  Ekonomi
Sisi ekonomi dan sisi ekologi pemerintahan, merupakan dua ujung tali yang saling tarik menarik antarbagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kadangkala pemfokusan perhatian pada kebijakan pemerintah mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu Negara menyebabkan kehidupan ekologisnya terlupakan. Padahal hal yang mungkin tidak diingat bahwa betapapun kemajuan suatu Negara dalam bidang ekonominya, tentu tidak ada nilainya jika sisi ekologinya rusak akibat eksploitasi besar – besaran dilakukan.
Misalnya saja di Indonesia, akibat sistem pemerintahan yang otonom pada tiap daerah menyebabkan lahirnya bermacam – macam masalah terkait ekologi yang apabila dianalisis lebih dalam masalah tersebut ternyata berangkat dari ekonomi. Bagaimana PAD tiap daerah kemudian dijadikan “ajang persaingan” bagi daerah – daerah, sehingga tak ayal pengerukan kekayaan daerah dilakukan sebagaimana mungkin asalkan PAD-nya tinggi.
5. Hankam (pertahanan dan keamanan)
Bidang hankam merupakan bidang yang tak bisa dinafikan bahwa memiliki pengaruh yang cukup besar bagi iklim pemerintahan kita. Salah satu syarat suatu Negara dapat dikatakan Negara apabila memiliki wilayah. Hal ini kemudian tentu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan negaranya. Apabila kita tarik konsep ideal tersebut pada kondisi Indonesia kekinian, maka dapat kita lihat kesenjangan – kesenjangan bidang hankam Indonesia.
Dengan kondisi ekologis yang terpisah pulau antar pulau oleh perairan, maka seharusnya kebijakan pemerintahan terkait hankam tersebut lebih mendapat perhatian lagi. Sementara pada saat ini, masalah klaim mengklaim wilayah masih saja terjadi sebagai cerminan masih sangat kurangnya perhatian pemerintah terkait masalah tersebut.
Penerapan ekologi secara analogis dalam bidang pemerintahan, yakni dapat dilihat pada :
1. Ekosistem
Pada dasarnya adalah dinamika ekologi meliputi gelombang kehidupan, energi, kelahiran, pertumbuhan, kematian, perkembangan, kehancuran dalam hubungan yang saling mempengaruhi.
2. Suksesi
Yaitu adanya kehidupan setelah adanya kematian suatu spesies.
3.      Habitat
Adalah suatu ruang atau wilayah di mana terdapat suatu kehidupan tumbuhan atau binatang. Dalam habitat ini terjalin suatu hubungan unsur-unsur lingkungan yang rumit.
4.      Perubahan energi
Organisme hidup dapat bergerak dan berjalan karena adanya perubahan energi dari dan ke lingkungan mereka. Energi tersebut dapat dirubah sesuai dengan kepentingannya.
5.     Saling hubungan antar organisme
            Beberapa pola hubungan:
a)     Bersifat netral: pengaruh suatu organisme yang selalu sama terhadap organisme lainnya.
b)      Bersifat kompetitif: hubungan yang saling memperebutkan untuk keperluan masing-masing kehidupan organisme
c)       Bersifat mutualisme (yang satu memerlukan yang lain)
         Dimensi pemerintahan dapat dikaji berdasarkan salah satu teori dari Aristoteles, yaitu teori organisme. Yang menyatakan bahwa Negara atau pemerintahan itu adalah kodrat dan merupakan satu organisme yang mempunyai kehidupan tersendiri.
         Dalam bukunya “Politics”, Aristoteles menyatakan bahwa Negara adalah suatu masyarakat paguyuban yang paling tinggi di atas masyarakat paguyuban yang lainnya. Negara bersifat kodrat dan memiliki semua sifat organisme yang terdapat pada makhluk hidup. Aristoteles juga menyatakan bahwa bernegaralah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya.
         Penyesuaian dalam dimensi pemerintahan, antara lain:
  1. Dari teori organisme, gerak dan cara bergerak pemerintahan itu merupakan proses upaya penyesuaian dalam beberapa hal, yaitu :
a)     Penyesuaian dalam kedaulatan dengan pencapaian tujuan dalam kehidupan bernegara.
b)      Penyesuaian dengan lingkungannya, baik faktor – faktor internal maupun eksternal.
  1. Upaya mencari keseimbangan hubungan yang terbaik, antara lain:
a)     Kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain,
b)      Kelompok dengan individu,
c)       Individu dengan individu,
d)     Warga dengan SDA yang tersedia, dan
e)      Hubungan warga Negara perseorangan dan secara bersama dengan lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam sekitar.

Ada 5 hal yang akan pengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi pemerintah:
  1. Kondisi adalah keadaan penduduk (keadaan ekonomi, sosial, budaya):
a)     Dalam Indonesia yang sangat heterogen/multiteknik dibutuhkan suatu pemerintahan.
b)      Fenomena sosiologis,banyak dimensi yang bisa menjadi asumsi, pemerintahan desentralistik,karena heterogenitas masyarakat kita, integrasinya lemah, ingin memisahkan diri masyarakatnya, rentang kendali pemerintah sangat jauh.
  1. Struktur sosial
a)     Solidaritas mekanis; yang masih banyak persamaan - persamaan kerja di dalam masyarakat; pedesaan.
b)      Solidaritas organis; sudah muncul perbedaan – perbedaan masyarakat secara banyak; perkotaan, masyarakat; polarisasi pekerjaan sangat banyak.

3.      Sistem ekonomi di dalam suatu Negara
a)     Sistem ekonomi pancasila, patrilinearlistrik pertimbangan keluarga, lebih di utamakan = nepotisme
b)      Sistem penyelengaraan ekonomi dalam suatu Negara
      Daya beli masyarakat
      Income masyarakat
      Peredaran uang
      Potensi sumber daya alam
 4.      Ideologi
a)     Fungsi ideologi dalam masyarakat :
      Fungsi integrasi = mempunyai kekuatan untuk menyatukan perbedaan dalam masyarakat, harus mampu disadari,
      Fungsi sebagai penataan tujuan bersama,
      Fungsi sebagai patron nilai yang mengatur kehidupan sosial masyarakat.
5.      Sistem politik
Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Ekologi Pemerintahan
  1. Pengaruh Ideologi terhadap Ekologi Pemerintahan
            Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata oikos dan logos. Yang berarti ilmu atau ajaran tentang ide, gagasan, atau cita – cita tertentu, di mana sifatnya tetap dan sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham.
         Untuk memperkuat ketahanan ideologi perlu langkah pembinaan sebagai berikut :
                        Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu direlevansikan dan diaktualisasikan agar mampu membimbimbing dan mengarahkan masyarakat, Bangsa dan Negara.
         Bhineka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.
         Contoh para pemimpin, penyelenggara Negara dan pemimpin tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar.
         Pembangunan seimbang antara fisik, material, dan spiritual untuk menghindari tumbuhnya matrealisme dan sekularisme. Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada anak didik dengan cara mengintegrasikan ke dalam pelajaran lain.
Pengaruh Politik terhadap Ekologi Pemerintahan
Membahas politik tidak lepas pemerintahan. Lebih khusus lagi dalam pemerintahan Indonesia. Kita ketahui bahwa sistem politik yang dianut suatu Negara mau tidak mau pasti akan berpengaruh kedalam lingkungan pemerintahan Negara tersebut, begitu pula di Indonesia.
Sistem multi partai yang dianut Negara kita pasti akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan – pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
Bagaimana tidak, parlemen diduduki oleh orang – orang yang berasal dari partai politik. Maka tidak heran jika kebijakan yang dikeluarkan akan selalu ada perbedaan – perbedaan didalamnya.
Pengaruh Ekonomi terhadap Ekologi Pemerintahan      
Bidang yang mengalami perbenturan paling keras dengan urusan lingkungan adalah ekonomi, sebagian besar terminologi ekonomi mulai dari yang Marxis sampai yang monetarian terbukti gagal mempertemukan keperdulian lingkungan dengan kenyataan praktik berekonomi di dunia nyata.
Dalam peningkatan ekonomi, nilai ekologi diabaikan. Padahal nilai ekologi lebih penting daripada perkembangan nilai ekonomi. Sehingga tidak mengherankan terganggunya keseimbangan ekosistem, langsung maupun tidak langsung seperti meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara, menurunnya air tanah dan permukaan tanah, banjir dan masih banyak lagi dampak – dampak yang di timbulkan akibat pengrusakan lingkungan demi mengembangkan ekonomi.
Dalam permasalahan ini, pemerintah sudah seharusnya berfikir langkah apa yang harus diambil, kebijakan – kebijakan yang diambil tidak hanya sekedar kebijakan semata, tapi membutuhkan realisasi yang berdampak positif bagi ekologi maupun perkembangan perekonomian.
Pengaruh Sosial Budaya terhadap Ekologi Pemerintahan
Sosial budaya juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ekologi pemerintahan. Misalnya, di Indonesia, sosial budaya yang multikulural akibat dari  kondisi geografis yang terpisah – pisah berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk Negaranya, yakni Negara kesatuan.

Daftar Pustaka
         Inu Kencana Syafiie. 1998. Ekologi Pemerintahan. Jakarta: PT Perca.