SISTEM
POLITIK INDONESIA
DEMOKRASI
DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU
KELOMPOK :
ü DIDI
SURYADI
ü ROBI
NURHADI
ü FAUZI
FITRAH
ü FRIHANDA
MIFTAH ILHAMI
Demokrasi dalam pemerintahan orde baru
A. Gambaran
Umum Demokrasi dalam Era Orde Baru
Pemberontakan
G-30-S/PKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang
politik antara Soekarno , Angkatan Darat , dan partai komunis
indonesia.Soekarno, yang begitu besar kekuasaannya pada masa demokrasi
terpimpin (1959-1956), sedikit demi sedikit kekuasaannya dikurangi.Bahkan
Soekarno tersingkir dari politik nasional ,sampai nmeninggal tahun 1971.
Era baru dalam
pemerintahan dimulai setelah melalui transisi yang singkat , yaitu antara tahun
1956 sampai 1968, ketika jendral Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik
Indonesia .dalam perjalanan politik Orde Baru , kekuasaan kepresidenan
merupakan pusat dari seluruh proses politik yang berjalan di indonesia
Sejumlah
indikator demokrasi yang digunakan pada awal bab ini dapat kita jadikan dasar
untuk mengamati demokrasi pada masa Orde Baru, yang oleh masyarakat, baik dari
kalangan pemerintah , Angkatan Bersenjata , para politisi , bahkan akademisi ,
disebut dengan label Demokrasi Pancasila.
Rekruitmen politik tertutup . political recruitment
merupakan proses pengisian jabatan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan
negara.
Di indonesia,
sistem rekruitman politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang. Pemilih
umum. Pada masa pemerintah orde baru, pemilihan umum telah dilangsungkan
sebanyak enam kali, dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap lima tahun
sekali. Pemilihan umum di indonesia sejak 1971 dibuat sedemikian rupa, agar
golkar memenangkan pemilihan dengan mayoritas motlak, sehingga, Golkar
kemudian menjadi satu partai hegemonik
(Afan Gaffar,1988). Mekanisme penyelenggaran, misalnya nominasi calon anggota
wakil rakyat, pengaturan dan pelaksanaan
kampanye, pemberian dan penghitungan suara , dan lain sebagainya.
Pemilihan umum yang digambarkan sebagai pesta demokrasi tidak jarang menimbulkan sejumlah masalah
yang tidak mengenakkan bagi masyarakat. Dibeberapa daerah diluar jawa,
misalnya, aparat pemerintah daerah menempuh berbagai cara agar masayarakat memilih golongan
karya.semua ini menggambarkan, bagaimana pemilihan umum diselenggarakan dengan
tidak memperhatikan semangat demokrasi. Basic human rights. Apakah warga
masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya? Persoalan ini juga masih merupakan
hal yang sangat rumit. Menyangkut kebebasan menyatakan pendapat. Di
daerah-daerah, hal tersebut merupakan barang mewah. Bagaimana dengan kebebasan
untuk berkumpul? Peranan birokrasi untuk
mengatur masalah ini juga masih
sangat terasa, karena setiap kegiatan apalagi kegiatan politik harus mendapat
izin dari pemerintahan setempat. Dalam implementasi yang lebih spesifik dari
basic human rights di indonesia , kita jiga menyakasikan kenyatan-kenyatan yang
sangat memperhatikan, yaitu dengan diberlakukannya prinsip pencekalan terhadap
sejumlahorang yang dianggap mempunyai posisi yang berbeda secara tegas dengan
pemerintah. Akhirnya jajaran yang ketiga adalah birokrasi. Sudah tidak dapat
disangkal lagi bahwa prevalensi birkorasi di indonesia adalah tinggi sekali.
Disamping karateristiknya yang sudah umum, seperti ketatnya hierarki dan
legalistik, seperti yang diungkapkan oleh William Liddle.
Sementara itu,
mereka juga mempunyai persepsi, bahwa rakyat itu tidak tahu apa – apa alias bodoh dan, oleh karena itu, mereka masih perlu
dididik.
B.
Karakteristik pemerintahan orde baru
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: pemerintahan atau
sistem politik seperti apakah Orde Baru ini ? pertanyaan ini perlu dijawab,
untuk melihat mengapa demokrasi tidak menampilkan dirinya sebagaimana yang
diharapkan oleh mereka yang belajar demokrasi.sementara itu , Dwight king
(dalam Anderson and Kahim ,1992) menyebut indonesia Orde Baru sebagai model
bureaucratic Authoritarian with limited plurality. Dalam artian , birokrat baik sipil maupun militer memang sangat
dominan bahkan cenderung otoritarian , tetapi warna pluralisme tetap ada
sekalipun terbatas .
Sejumlah pengamat lainnya tidak kalah menarik dalam
mengajukan model tentang indonesia Orde Baru , seperti misalnya Harold Crouch
(1968) dengan Neo-Patrimonialism-nya , Benedict Anderson dengan model yang
disebutkannya sebagai State-quo State, Ruth McVey (1982) dengan Beamtenstaat
atau Negara pejabat.
Kekuasaan kepresidenan atau presidency di indonesia
menempati puncak piramida yang ada dalam struktur kekuasaan secara keseluruhan
. sekalipun menurut konstitusi presiden mempunyai kedudukan yang sama dengan
lembaga tinggi negara yang lain , seperti DPR,MA,BPK,dan DPA, tetapi presiden
merupakan primus inter pares yang utama dari yang setara.
Menurut istilah Samuel Huntington dan Joan M.Nelson (1976),
adalah terciptanya iklim politik yang stabil .dalam konteks ini,partisipasi politik
harus ditempatkan dalam tataran yang sangat minimal .hal itu dapat dilakukan
melalui proses depolitasi .dengan suasana politik yang aman dan stabil ,
pembangunan akan mudah dilakukan dalam rangka mengejar pertumbuhan.hal seperti
inilah yang kita temukan pada awal pelaksanaan dari repelita di indonesia
.dalam trilogi pembangunan , kita kemudian mengenal konsep stabilitas,
pemerataan dan pertumbuhan ,yang menjadi prinsip dasar pembangunan nasional
sekarang ini.
D. PENUTUP: PROSPEK DEMOKRASI
Setelah mengungkapkan
tentang wajah demokrasi Indonesia sejak mas pasca- kemerdekaan sampai sekarang.
Bahwa demokrasi akan dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaanya. Ada beberapa
alasan yang dapat dikemukakan.
Pertama,
selama dua dasawarsa terakhir ini, masyarakat indonesia telah mengalami
transformasi sosial. Proses transformasi sosial (social transformastion) yang
sangat fundamental. Atau, dengan menggunakan istilah Ronald Inglehart, telah
terjadi silent revolution. Satu hal yang sangat jelas adalah peningkatan proporsi
orang yang mengalami peningkatan kemampuan politik. Apa dampak dari ini semua?
Tuntutan kearah kehidupan poltik yang lebih demokratis, bagimanapun juga, sama
sekali tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemerintah atau negara tidak
mempunyai pilihan lain selain melakukan antisipasi yang positif, kemudian
melakukan adaptasi terhadapi perubahan sosial tersebut. Bagaimana dengan
Angkatan bersenjata? Sama halnya dengan institusi pemerintah yang lainnya,
pelaksanaan DWI fungsi ABRI hendaknya bersifat adaptatif terhadap perubahan
yang ada. Karena, kalau tidak demikian akan menimbulkan persoalan. Salah satu indikator dari keberhasilan
demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai, tanpa
melalui kekerasan.
