Demokrasi Dalam Pemerintahan Orde Baru

SISTEM POLITIK INDONESIA

DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU

KELOMPOK :

ü DIDI SURYADI

ü  ROBI NURHADI

ü  FAUZI FITRAH

ü  FRIHANDA MIFTAH ILHAMI

Demokrasi dalam pemerintahan orde baru

A. Gambaran Umum Demokrasi dalam Era Orde Baru

            Pemberontakan G-30-S/PKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antara Soekarno , Angkatan Darat , dan partai komunis indonesia.Soekarno, yang begitu besar kekuasaannya pada masa demokrasi terpimpin (1959-1956), sedikit demi sedikit kekuasaannya dikurangi.Bahkan Soekarno tersingkir dari politik nasional ,sampai nmeninggal tahun 1971.

      Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui transisi yang singkat , yaitu antara tahun 1956 sampai 1968, ketika jendral Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia .dalam perjalanan politik Orde Baru , kekuasaan kepresidenan merupakan pusat dari seluruh proses politik yang berjalan di indonesia

      Sejumlah indikator demokrasi yang digunakan pada awal bab ini dapat kita jadikan dasar untuk mengamati demokrasi pada masa Orde Baru, yang oleh masyarakat, baik dari kalangan pemerintah , Angkatan Bersenjata , para politisi , bahkan akademisi , disebut dengan label Demokrasi Pancasila.

Rekruitmen politik tertutup . political recruitment merupakan proses pengisian jabatan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Di indonesia, sistem rekruitman politik tersebut bersifat tertutup, kecuali  anggota DPR yang berjumlah 400 orang. Pemilih umum. Pada masa pemerintah orde baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak enam kali, dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum di indonesia sejak 1971 dibuat sedemikian rupa, agar golkar memenangkan pemilihan dengan mayoritas motlak, sehingga, Golkar kemudian  menjadi satu partai hegemonik (Afan Gaffar,1988). Mekanisme penyelenggaran, misalnya nominasi calon anggota wakil rakyat, pengaturan dan pelaksanaan  kampanye, pemberian dan penghitungan suara , dan lain sebagainya. Pemilihan umum yang digambarkan sebagai pesta demokrasi  tidak jarang menimbulkan sejumlah masalah yang tidak mengenakkan bagi masyarakat. Dibeberapa daerah diluar jawa, misalnya, aparat pemerintah daerah menempuh berbagai  cara agar masayarakat memilih golongan karya.semua ini menggambarkan, bagaimana pemilihan umum diselenggarakan dengan tidak memperhatikan semangat demokrasi. Basic human rights. Apakah warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya? Persoalan ini juga masih merupakan hal yang sangat rumit. Menyangkut kebebasan menyatakan pendapat. Di daerah-daerah, hal  tersebut   merupakan barang mewah. Bagaimana dengan kebebasan untuk berkumpul? Peranan birokrasi untuk  mengatur  masalah ini juga masih sangat terasa, karena setiap kegiatan apalagi kegiatan politik harus mendapat izin dari pemerintahan setempat. Dalam implementasi yang lebih spesifik dari basic human rights di indonesia , kita jiga menyakasikan kenyatan-kenyatan yang sangat memperhatikan, yaitu dengan diberlakukannya prinsip pencekalan terhadap sejumlahorang yang dianggap mempunyai posisi yang berbeda secara tegas dengan pemerintah. Akhirnya jajaran yang ketiga adalah birokrasi. Sudah tidak dapat disangkal lagi bahwa prevalensi birkorasi di indonesia adalah tinggi sekali. Disamping karateristiknya yang sudah umum, seperti ketatnya hierarki dan legalistik, seperti yang diungkapkan oleh William Liddle.

Sementara itu, mereka juga mempunyai persepsi, bahwa rakyat itu tidak tahu apa – apa alias bodoh dan, oleh karena itu, mereka masih perlu dididik.

B. Karakteristik pemerintahan orde baru

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: pemerintahan atau sistem politik seperti apakah Orde Baru ini ? pertanyaan ini perlu dijawab, untuk melihat mengapa demokrasi tidak menampilkan dirinya sebagaimana yang diharapkan oleh mereka yang belajar demokrasi.sementara itu , Dwight king (dalam Anderson and Kahim ,1992) menyebut indonesia Orde Baru sebagai model bureaucratic Authoritarian with limited plurality. Dalam artian , birokrat  baik sipil maupun militer memang sangat dominan bahkan cenderung otoritarian , tetapi warna pluralisme tetap ada sekalipun terbatas .

Sejumlah pengamat lainnya tidak kalah menarik dalam mengajukan model tentang indonesia Orde Baru , seperti misalnya Harold Crouch (1968) dengan Neo-Patrimonialism-nya , Benedict Anderson dengan model yang disebutkannya sebagai State-quo State, Ruth McVey (1982) dengan Beamtenstaat atau Negara pejabat.

Kekuasaan kepresidenan atau presidency di indonesia menempati puncak piramida yang ada dalam struktur kekuasaan secara keseluruhan . sekalipun menurut konstitusi presiden mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga tinggi negara yang lain , seperti DPR,MA,BPK,dan DPA, tetapi presiden merupakan primus inter pares yang utama dari yang setara.

Menurut istilah Samuel Huntington dan Joan M.Nelson (1976), adalah terciptanya iklim politik yang stabil .dalam konteks ini,partisipasi politik harus ditempatkan dalam tataran yang sangat minimal .hal itu dapat dilakukan melalui proses depolitasi .dengan suasana politik yang aman dan stabil , pembangunan akan mudah dilakukan dalam rangka mengejar pertumbuhan.hal seperti inilah yang kita temukan pada awal pelaksanaan dari repelita di indonesia .dalam trilogi pembangunan , kita kemudian mengenal konsep stabilitas, pemerataan dan pertumbuhan ,yang menjadi prinsip dasar pembangunan nasional sekarang ini.

D. PENUTUP: PROSPEK DEMOKRASI

Setelah mengungkapkan tentang wajah demokrasi Indonesia sejak mas pasca- kemerdekaan sampai sekarang. Bahwa demokrasi akan dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaanya. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan.

Pertama, selama dua dasawarsa terakhir ini, masyarakat indonesia telah mengalami transformasi sosial. Proses transformasi sosial (social transformastion) yang sangat fundamental. Atau, dengan menggunakan istilah Ronald Inglehart, telah terjadi silent revolution. Satu hal yang sangat jelas adalah peningkatan proporsi orang yang mengalami peningkatan kemampuan politik. Apa dampak dari ini semua? Tuntutan kearah kehidupan poltik yang lebih demokratis, bagimanapun juga, sama sekali tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemerintah atau negara tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan antisipasi yang positif, kemudian melakukan adaptasi terhadapi perubahan sosial tersebut. Bagaimana dengan Angkatan bersenjata? Sama halnya dengan institusi pemerintah yang lainnya, pelaksanaan DWI fungsi ABRI hendaknya bersifat adaptatif terhadap perubahan yang ada. Karena, kalau tidak demikian akan menimbulkan persoalan.  Salah satu indikator dari keberhasilan demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai, tanpa melalui kekerasan.