Makalah Birokrasi Pemerintahan Di Indonesia



BAB I
PENDAHULUAN

1.1.               Latar belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin bertambah. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia sebagai salah satu anggota dan komponen yang amat berpengaruh dalam suatu gugusan masyarakat tertentu. Kebutuhan yang bertambah itu akan membawa persoalan pemenuhannya. Kalau sumber-sumber itu tersedia tidak banyak menimbulkan masalah akan tetapi jika sumber itu mulai langka mulai timbul masalah bagi manusia dan masyarakat. Jika persoalan itu manusia mengakumulasi menumpuk terus menerus dan menjadi persoalan masyarakat dan kemudian jika mengkristal menjadi persoalan Negara atau pemerintah mulailah manusia menyadari ketertiban birokrasi dan administrasi Negara.
Etziomi Amitai (1964) pernah berujur manusia hidup ini selalu membutuhkan organisasi atau birokrasi pemerintah. Begitu manusia lahir dia membubuhkan catatan keorganisasi pemerintah tentang akte kelahiran, masuk sekolah mendaftar keorganisasi pemerintah dibidang pendidikan, mau nikah butuh pekerjaan urusan agama, meninggal dunia pun masih membutuhkan upaya kantor pemerintah. Betapa hebat dan menyeluruhnya urusan organisasi pemerintah itu mengintervensi kehidupan dan kematian seseorang.
Gerald Caiden (1982) pernah juga menyatakan bahwa pekerjaan organisasi pemerintah itu tidak bisa dihindari oleh manusia ini. Ciri khas kegiatan organisasi atau birokrasi pemerintah itu menelusup melalui relung-relung kehidupan manusia. Ciri ini yang membedakan antara organisasi birokrasi pemerintah dengan organisasi non pemerintah termasuk organisasi perusahaan. Hanya saja ciri yang khas ini sekaligus menunjukan sifat monopoli yang menjadikan mau tidak mau orang harus puas dengan pelayanan birokrasi pemerintah. Tidak peduli apakah pelayanan cepat atau lambat, memuaskan atau menjengkelkan, menghargai manusia atau tidak peduli kepada manusia yang dilayani. Perilaku system birokrasi itu memang sangat memperdulikan sifat-sifat impersonal.
Max Weber (1947) system birokrasi itu tidak mengenal perilaku personal, sangat formal dan sesuai dengan orde-prosedural. Perilaku birokrasi Webrian itu selalu berorientasi etatisme legalistic. Karena pendekatan birokrasi yang dianut oleh banyak pemerintah itu orde-prosedural yang didasarkan pada aturan atau peraturan menjadi sifat yang tidak bisa ditinggalkan.
Orde-prosedural merupakan yang mengatur masyarakat ini untuk patuh terhadap ketentuan-ketentuan dan perilaku kerja para birokrat dalam hubungan dengan masyarakat. Di sini masnusia yang ada didalam masyarakat kota maupun desa tidak bisa mengajukan alternative yang memihak kepadanya. Sehingga tatanan orde ini yang bersifat mengatur dan menentukan struktur social yang tidak imbang, atau tidak sinergik dengan keinginan dan aspirasi masyarakat yang diatur.
Lembaga dan system birokrasi pemerintah orde baru ini terkenal dengan system yang mempunyai monopoli kekuasaan yang besar diperkuat dengan mempunyai deskresi atau kebebasan untuk memutus yang luar biasa. Akan tetapi tidak diikuti oleh adanya rasa akontabilitas public dan diperkuat dengan tidak adanya sarana control yang dilaksanakan masyarakat.
Birokrasi seperti ini menurut Kliitgaart (1988) jelas akan menyubutkan korupsi. Selain itu selama pemerintah orde baru birokrasi kita sangat besar dan mudah memperoleh dana anggaran. Ketika itu setiap tahunnya, anggaran belanja Negara untuk masing-masing departemen naik paling sedikit 10% dari dana tahun yang lalu. Jadi dapat disimpulkan bahwa para birokratnya “keceh duwit”. Lembaga birokrasi semacam itu perlu diperbaharui, jika kita ingin mengurangi atau memberantas korupsi.
Kasus yang menimpa Komisi Pemilihan Umum (KPU), suap di Komisi Yudisial dan Kejasaan Agung semakin menguatkan upaya untuk melakukan reformasi birokrasi pemerintah secara mendasar dan menyeluruh. Setelah kita memasuki era reformasi upaya melakukan perbaikan birokrasi kita belum bisa dikatakan mendasar masih bersifat parsialistik. Lembaga birokrasi pemerintah semenjak pemerintahan Presiden Suharto berakhir, kondisi dan system yang dipakai belum berubah. Kejadian yang menimpa KPU yang dipimpin Prof. Nazaruddin Samsuddin walau organisasi ini baru saja dibentuk di jaman reformasi, namun karena organisasi birokrasi pemerintah secara mendasar dan keseluruhan belum direformasi, maka seperti organisasi baru seperti KPU ini terkontiminasi patologi birokrasi orde baru. Kalau KPK mau jujur dan adil bukan hanya di KPU yang menjadi sasaran utama dan dibombardir, melainkan semua lembaga birokrasi pemerintah melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh KPU.
Sekarang masalah pengembalian dana yang dikemplang oleh konglomerat dengan model korupsi, korupsi dipemerintahan daerah yang hampir melanda bupati-bupati dan gubernur baru kurang pengetahuan dan pengalaman. Maka KPK jangan berhenti ditempat yang kecil-kecil melainkan harus membongkar seluruh borok korupsi di departemen. Barang kali pejabat yang sekarang memimpin KPK pernah juga merasakan bagaimana lembaga birokrasi pemerintah tempat mereka bekerja dahulu juga bertindak seperti ditempat yang sekarang dilanda korupsi.

1.2.             Rumusan Masalah

1.    Apa itu  birokrasi pemerintahan?
2.    Bagaimana gambaran umum birokrasi pemerintah di Indonesia?
3.    Bagaimana penampilann birokrasi pemerintah di Indonesia?
4.    Kelemahan birokrasi pemerintah di Indonesia !
5.    Harapan birokrasi model kedepan !

1.3.               Tujuan Penulisan

1.    Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Dosen Sosiologi Pemerintahan
2.    Untuk mengetahui Birokrasi Pemerintahan






BAB II
PEMBAHASAN

2.1.             Pengertian Birokrasi Pemerintahan

Menurut Hegel :
Birokrasi adalah medium yang mempertemukan kepentingan rakyat dan pemerintah, birokrasi mengemban tugas yang besar berupa harmonisasi hubungan antara rakyat dan pemerintah.
Menurut blau :
Birokrasi merupakan suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan  untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk karena birokrasi merupakan instrumen administrasi rasionalisme yang netral pada skala besar.
Menurut Ali Mufiz :
Birokrasi adalah intisari dari otorita legal nasional adalah birokrasi, jantung dari birokrasi dalam system hubungan yang di rumuskan secara rasional oleh aturan-aturan. Jadi, birokrasi pemerintah adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang komplek dan tunduk pada pembuat peran formal.
Makna birokrasi di klasifikasikan dalam 3 kategori yaitu :
Ø Birokrasi di pandang sebagai bentuk organisasi yang bengkak dan jumlah pegawai yang besar.
Ø Birokrasi di pandang sebagai perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol  kegiatan masyarakat.
Ø Birokrasi di pandang sebagai rasionalisme prosedur pemerintahan dan aparat administrasi public.

Dalam kamus bahasa jerman arti kata birokrasi adalah kekuasaan dari berbagai departemen pemerintahan dalam menentukan kebijakan system administrasi sipil dalam kewarganegaraan. Dalam kamus besar bahasa Italia adalah kekuasaan pejabat dalam administrasi pemerintah.
Blau dan Meyer bapak ahli sosiologi mendefinisikan birokrasi adalah satu system control dalam sebuah organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan rasional dan sistematis yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka menyelesaikan tugas administrasi
Birokrasi pemerintah merupakan system pemerintah yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah karena telah berlandaskan hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi juga dapat diartikan sebagai susunan cara kerja yang sangat lambat, dan menurut pada tata aturan yang banyak likunya.
2.2.           Adapun fungsi dan peran birokrasi pemerintah yakni:

1.    Melaksanakan pelayanan public
2.    Pelaksana pembangunan yang profesional
3.    Perencana, pelaksanaan, dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintah)
4.    Alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netral)

2.3.            Adapun tujuan birokrasi yakni:

1.    Sejalan dengan tujuan pemerintahan
2.    Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara
3.    Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional
4.    Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi dll.


2.4.          Adapun yang menjadi ciri ideal birokrasi adalah:

1.    Adanya pembagian kerja yang jelas;
2.    Adanya hierarki jabatan;
3.    Adanya pengaturan sistem yang konsisten;
4.    Prinsip formalistic impersonality;
5.    Penempatan berdasarkan karier; dan
6.    Prinsip rasionalitas (Max Weber dalam Batinggi, 1999).

2.5.           Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah di Indonesia

Dalam makalah ini kami mencoba untuk memaparkan secara jelas kondisi birokrasi di Indonesia. Di Negara-negara berkembang, tipe birokrasi yang diidealkan oleh Max Weber Nampak belum dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Sebagai salah satu Negara yang berkembang Indonesia tidak terlepas dari realita di atas. Meski sudah mengenal birokrasi yang modern, namun jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia sudah mengenal dan menerapkan sejenis birokrasi kerajaan, sehingga dalam upaya penerapan birokrasi yang modern, yang terjadi hanya bentuk luarnya saja, belum tata nilainya. Sebagaimana yang telah ditetapkan di Indonesia lebih mendekati pengertian Weber mengenai dominasi patrimonial, dimana jabatan dan perilaku di dalam hirarki lebih didasarkan pada hubungan pribadi. Dalam model Weber , tentang dominasi birokrasi patrimonial individu-individu dan golongan yang berkuasa dan mengontrol kekuasaaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan ekonomi politik mereka.
Ciri-ciri dominasi birokrasi patrimonial menurut Weber yang hampir secara keseluruhan terjadi di Indonesia antara lain:
1.    Pejabat-pejabat disaring atas kinerja pribadi
2.    Jabatan dipandang sebagai sumber kekuasaan atau kekayaaan
3.    Pejabat-pejabat mengontrol, baik fungsi politik atau pun administrative
4.    Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik

2.6.           Penampilan Birokrasi Pemerintah di Indonesia

Tidak mudah mengidentifikasi penampilan birokrasi pemerintah di Indonesia. Namun, perlu dikemukakan lagi, bahwa organisasi pada prinsipnya berintikan rasionalitas dengan criteria-kriteria umum seperti efektifitas, efesiensi, dan pelayanan yang sama kepada masyarakat.
Ada beberapa aspek pada penampilan birokrasi di Indonesia yakni:
1.    Sentralisasi yang cukup kuat.
Sentralisasi sebenarnya merupakan salah satu ciri umum yang melekat pada birokrasi yang rasional. Di Indonesia, kecenderungan sentralisasi yang amat kuat merupakan slah satu aspek yang menonjol dalam penampilan birokrasi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena birokrasi pemerintah bekerja dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif terhadap hidup dan berkembangnya nilai-nilai sentralisrik terssebut.
2.    Menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi
Sama seperti sentralisasi, keseragaman dalam struktur juga merupakan salah satu cirri umum yang sering melekat pada setiap organisasi birokrasi. Di Indonesia, keseragaman atau kesamaan benetuk susunan, jumlah unit, dan nama tiap unit birokrasi demikian menonjol dalam struktur birokrasi pemerintah.
3.    Pendelegasian wewenang yang kabur
Dalam birokrasi Indonesia, nampaknya pendelegasian wewenang masih menjadi masalah. Meskipun struktur birokrasi pada pemerintah di Indonesian sudah hirarkis, dalam praktek perincian wewenang menurut jenjang sangat sulit dilaksanakan. Dalam kenyataannya, segala keputusan sangat bergantung pada pimpinan tertinggi dalam birokrasi. Sementara hubungan antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh pola hubungan pribadi.
4.    Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan
Meskipun perumusan uraian tugas dalam birokrasi merupakan kebutuhan yang sangat nyata, jarang sekali birokrasi kita memilikinya secara lengkap. Kalaupun ada sering tidak dijalankan secara konsisten. Disamping hambatan yang berkaitan dengan keterampilan teknis dalam penyusunannya, hambatan yang dirasakan adalah adanya keengganan merumuskannya dengan tuntas. Kesulitan lain yang dihadapi birokrasi di Indonesia adalah kesulitan dalam merumuskan jabatan fungsional. Secara mendasar, jabatan fungsional akan berkembang dengan baik jika didukung oleh rumusan tugas yang jelas serta spesialisasi dalam tugas dan pekerjaan  yang telah dirumuskan secara jelas pula. Selai itu masih banyak aspek-aspek lain yang menonjol dalam birokrasi di Indonesia,  diantarannya adalah perimbangan dalam pembagian penghasilan, yaitu selisih yang amat besar antara penghasilan pegawai pada jenjang tertinggi dan terendah.
Hal lain yang cukup menarik dan dapat dijumpai dalam penampilan birokrasi pemerintah di Indonesia adanya upacara-upacara yang bersifat formalitas dan hubungan yang bersifat pribadi.hubungan yang bersifat pribadi sangat mendapat tempat dalam budaya birokrasi di Indonesia, karena dengan adanya hubungan pribadi dengan para key person banyak persoalan yang  sulit menjadi mudah atau sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa birokrasi di Negara kita belum baik dan masih banyak yang perlu diperbaiki.

2.7.           Kelemahan Birokrasi Pemerintah di Indonesia

Indonesia umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi di Indonesia tidak netral. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, apalagi melihat praktek sehari-hari dimana birokrasi terkait dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah tidak mungkin dipandang sebagai lembaga yang berdiri sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya. Dalam realitanya, yang menggejala di Indonesia saat ini adalah praktek buruk yang menyimpang dari teori idealismenya Weber. Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukan seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya dibirokrasi untuk kepentingan diri dan kelompok. Ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efesien dan bertele-tele.


2.8.           Harapan Birokrasi Model Kedepan

Kebutuhan yang nyata saat ini dalam praktek birokrasi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan konkret dari masyarakat. Kebutuhan akan peningkatan kualitas kehidupan politik menjadi suatu tuntutan yang tak terhindarkan. Kondisi birokrasi Indonesia yang masih mencorak patrimonial, adalah merupakan benang sejarah yang perlu diperhatikan dengan seksama. Dalam perkembangan kearah modernisasi menuntut adanya peningkatan kualitas administrasi dan manajemen. Selain itu, dalam mengahadapi kondisi saat ini dan menjawab tantangan masa sekarang, birokrasi Indonesia diharapkan mempunyai kharakteristik yang mampu bersifat netral, berorientasi pada masyarakat, dan mengurangi budaya patrimonial dalam birokrasi tersebut sehingga dapat menjadikan suatu birokrasi yang berpihak dan mementingkan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
  




BAB III
PENUTUP

3.1.              Kesimpulan

Birokrasi adalah kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip ideal bekerjanya suatu organinisasi. Pada umumnya birokrasi ini bersifat rigid dan kaku. Namun, birokrasi memiliki fungsi dan peran yang amat penting didalam masyarakat salah satunya adalah melaksanakan pelayanan public. Pelaksanaan birokrasi dalam hal pelayanan public disetiap Negara tentunya berbeda, begitu juga diantara Negara berkembang dengan Negara maju. Di Negara berkembang yaitu Indonesia, pelayanan public yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sepertinya belum bisa dikatakan baik atau maksimal karena tidak sesui lapisan masyarakat yang belum menikmati pelayanan yang ada birokrasinya sangat berbelit-belit.
Dilihat dari pelayanan transportasi public, Indonesia bias dikatakan kurang memadai, seperti yang kita ketahui dalam penyediaan transportasi umum masih banyak angkutan umum seperti bus atau angkutan perkotaan yang sebenarnya sudah tidak layak untuk digunakan namau tetap digunakan karena alas an kekurangan biaya, maka yang terjadi adalah banyak angkutan umum yang memaksakan muatan untuk mengangkut penumpang sementara keselamatan keselamatan mereka cenderung diabaikan. Contoh lain dari buruknya pelayanan transportasi adalah pelayanan kereta api, meskipun sekarang sudah tidak seluruhnya milik pemerintah tetap saja pelayanan kereta api kelas ekonomi masih kurang memadai karena banyak masyarakat yang naik keatap kereta api  agar tetap bisa menggunakan kereta api sebagai transportasi umum. Padahal sudah jelas, hal itu sangat membahayakan keselamatan para penumpang. Mereka nekat melakukan ini karena harga karcis ekonomi sangat murah dibandingkan dengan kereta jenis lain dan angkutan umum lain seperti bus.



3.2.            Saran

Kami dari kelompok kedua sangat mengharapkan saran, kritik, masukan dari rekan-rekan, Dosen maupun yang membaca isi makalah ini, yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.









0 komentar: