Makalah SDM Dalam Pembangunan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya (resources), baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan.

Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah Sumber daya Manusia. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah mutu  Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselarasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui pendidikan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia secara makro merupakan hal yang penting dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dan untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terarah dan terencana disertai dengan pengelolaan yang baik dapat menghemat sumber daya alam, karena pengolahan dan pemakaian sumber daya alam dapat dilakukan dengan lebih berdayaguna dan berhasilguna.

Pendidikan tinggi mempunyai peran dalam pembangunan bangsa, karena akan mendidik ilmuan yang berwawasan dan tenaga kerja professional yang mampu terampil untuk melaksanakan tugas pembangunan bangsa.

Bila pembangunan tidak dapat disamakan dengan pertumbuhan, dengan sumber-sumber alam, dengan kekayaan saja maka pembangunan tidak berfungsi, pembangunan merupakan suatu proses belajar. Pelajaran-pelajaran yang harus dikuasai dalam pembangunan adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan teknologi-teknologi dan pola-pola kependudukan baru, cara produksi yang baru, kesadaran politik yang baru, artinya bagaimana memecahkan permasalahan yang timbul dewasa ini.

Bentuk pelajaran yang merupakan bagian penting dalam pembangunan ialah proses yang sukar didefinisikan dan yang dapat disebut proses belajar sosial. Belajar secara sosial mengandaikan suatu lingkungan yang juga dapat belajar dan yang ditentukan oleh interaksi dengan organisasi-organisasi yang juga dapat belajar.Perubahan-perubahan yang ada untuk memenuhi kebutuhan belajar dalam bidang pembangunan.Maka jelas harus ada suatu informasi kearah kawasan sekitar kota-kota besar yang dapat sampai pada penduduk yang paling miskin juga lewat lajur-lajur komunikasi tradisional seperti Kepala Daerah, Desa Pelayanan dan system pendidikan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pentingnya SDM dalam Pencapaian Pembangunan Daerah

2. Bagaimana mengatasi masalah Peningkatan SDM dalam upaya Pembangunan

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui masalah-masalah Peningkatan SDM dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan suatu Daerah

2. Untuk mengetahui langkah-langkah mengatasi masalah Peningkatan SDM dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan

3. Untuk mengetahui Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Birokrasi.

1.4. Landasan Teori

Sebelum melangkah lebih lanjut, ada baiknya kita kembali ke pengertian awal untuk memahami hal ini. Apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia?. Mari kita lihat menurut pendapat para ahli.

1. Sonny Sumarsono (2003, h 4), Sumber Daya Manusia atau human recources mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

2.  Mary Parker Follett Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.

Definisi ini, yang dikemukakan oleh Mary Parker Follett, mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlakukan, atau dengan kata lain dengan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.

Penigkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

1. Bitner dan Zeithaml (dalam Riorini, 2004:22) menyatakan untuk dapat meningkatkan performance quality (kualitas kerja) ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan insentive atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

2. Sunu (dalam Flippo, 1995:91) menyatakan bahwa penting untuk menciptakan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kerja, yaitu: Tanggung jawab dan kepentingan pimpinan untuk menciptakan lingkungan peningkatan kualitas. Nilai, sikap dan perilaku yang disetujui bersama diperlukan untuk meningkatkan mutu,  Sasaran peningkatan kualitas yang diterapkan oleh organisasi, Komunikasi terbuka dan kerja sama tim baik, Pengakuan dapat mendorong tindakan yang sesuai dengan nilai, sikap dan perilaku untuk meningkatkan mutu.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia ( MSDM )

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam bidang /fungsi produksi, pemasaran, keuangan, ataupun kepegawaian. Karena sumberdaya manusia(SDM) diangggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang di sebut manajemen sumber daya manusia. Istilah “ manajemen mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage (mengelola) sumber daya manusia.

Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat hanya pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin produksi, uang dan lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut karyawan (sumber daya manusia) yang mengelola factor produksi lainnya tersebut. Namun, perlu di ingat bahwa sumber daya manusia manusia sendiri sebagai faktor produksi, seperti halnya factor produksi yang lainnya, merupakan masukan (input) yang diolah oleh perusahaan dan menghasilkan keluaran (output). Karyawan baru yang belum memilii keterampilan dan keahlian dilatih, sehingga menjadi karyawan yang terampil dan ahli. Apabila dia dilatih lebih lanjut serta diberikan pengalaman dan motivasi, dia akan menjadi karyawan yang matang. Pengolahan sumber daya manusia inilah yang disebut Manajemen SDM.

2.2. Pentingnya SDM yang Berkualitas Dalam suatu Pembangunan Nasional maupun Daerah

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi. SDM memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya sutau organisasi. Oleh karena itu, kemajuan  suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya.

            Organisasi yang dimaksud tidak terkecuali organisasi pemerintahan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memerlukan SDM yang berkualitas dan memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan daerahnya dengan meningkatkan daya saing daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menigkatkan daya saing daerah, diperlukan SDM yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat dan mampu melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah.

            Di era otonomi daerah, dimana kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pelayanan masyarakat yang sudah diberikan kepada daerah menuntut masing-masing daerah berlomba-lomba memperbaiki sistem pelayanan publik di tingkat daerah. Perbaikan pelayanan publik tersebut akan terwujud apabila ada political will dari pimpinan yang didukung oleh bawahan atau para pegawai daerah ataupun sebaliknya, kesadaran itu muncul dari bawahan yang kemudian diakomodasi dan didukung oleh atasan. Begitu juga dalam hal peningkatan daya saing daerah, membutuhkan SDM-SDM yang memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah sehingga apa yang dimiliki daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah.

            Dalam hal ini posisi kepala daerah turut menentukan bagus tidaknya pelayanan publik yang diberikan di daerahnya. Tidak dapat dipungkiri, peran kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah sangat besar. Apabila tidak ada political will dari pimpinan, usaha-usaha perbaikan tidak dapat dilakukan. Selain itu, dibutuhkan kepala daerah yang memang mampu dibidangnya, tanggap, kritis, memiliki kreatifitas dan inovasi yang tinggi dan kemauan yang kuat merubah daerahnya lebih baik. Untuk itu diperlukan pembinaan kader-kader politik dengan membekali pendidikan serta pengetahuan yang luas mengenai kearifan lokal dan pentingnya daya saing daerah. Selama ini kepala daerah sebagian besar berasal dari parpol, dengan demikian pembinaan kader politik dapat dilakukan oleh partai yang bersangkutan dan memberikan mereka tanggungjawab untuk menelurkan kader-kader politik yang berkualitas.

SDM-SDM di daerah khususnya yang bekerja di pemerintaha daerah, turut menentukan mampu tidaknya suatu daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan demikian, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan daerah atau biasa disebut dengan PNS daerah, haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya tugas harian tetapi juga mampu menciptakan program-program baru dan inovatif di pemerintahan  daerah.

            Kondisi selama ini PNS di daerah diterima hanya melalui seleksi secara umum, belum ada sistem perekrutan sesuai spesialisasi kerja. Sehingga ketika mereka ditempatkan di pemerintahan, kinerja mereka hanya sebatas tugas yang dibebankan kepada mereka tanpa memberikan kontribusi serta inovasi yang lebih dalam penentuan maupun pelaksanaan program-program pemerintah. Selain itu, banyak sekali kasus KKN yang terjadi di daerah ketika perkrutan PNS. Tidak sedikit dari mereka membayar ratusan juta kepada calo agar mereka bisa diterima sebagai PNS. Jadi, kinerja mereka bukan berdasar keahlian serta motivasi untuk berkontribusi kepada daerah, dampaknya buruknya dirasakan oleh masyarakat yang tidak memperoleh pelayanan dengan baik. Kurangnya orang-orang yang berpotensi, ahli dan inovatif dalam struktur pemerintahan daerah, membuat pemerintah daerah mandek, monoton, dalam menjalankan program daerah seperti program sebelumnya. Jadi daya saing daerah pun lemah, yang terjadi, tujuan dari otonomi daerah tidak dapat terwujud.

            Apabila pembukaan kesempatan CPNS di daerah diadakan bukan berdasarkan kebutuhan serta jobdesk yang ada, akan semakin menurunkan efisiensi dan efektifitas kinerja Pemerintah Daerah. Sudah bukan kabar langka lagi PNS di daerah memiliki citra yang buruk seperti datang tidak tepat waktu dan pulang lebih awal. Kondisi itu jelas akan berpengaruh langsung terhadap pelayanan publik yang diberikan, dampaknya masyarakat semakin sulit mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan, padahal teorinya, pejabat pemerintah adalah pelayan masyarakat, tetapi malah mereka yang dilayani oleh masyarakat.

2.3. SDM Sebagai Pilar suatu Pencapaian Pembangunan

Karena pada dasarnya manusialah yang menjadi pelaku dan penentu. SDM seperti apa yang diperlukan, Yaitu SDM yang memiliki: moral yang baik (good morality), kemampuan kepemimpinan (leadership), kemampuan manajerial (managerial skill), dan kemampuan teknis (technical skill). Seorang kepala daerah perlu didukung oleh aparat yang mempunyai empat kualifikasi tersebut, diberbagai level jabatan dan fungsinya.

Moral yang baik menjadi prasyarat utama. Karena tanpa moral yang baik,  semua kebijakan, sistem, program maupun kegiatan yang dirancang akan menjadi sia-sia. Tentunya kita menyaksikan terjadinya krisis moneter yang dimulai tahun 1997 lalu, kemudian krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, dan masih terus berlanjut yang hingga sekarang masih dirasakan dampaknya. Sebab utama terjadinya krisis itu tidak lain adalah rendahnya moral sebagian pengambil kebijakan negeri ini.

Moral yang baik akan menghasilkan sebuah pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Saat ini tuntutan penerapan 3G (Good Government Governance) terus-menerus digaungkan oleh berbagai pihak. Penerapan prinsip-prinsip transparansi & akuntabilitas tanpa didukung oleh aparat yang bermoral baik, pada akhirnya hanya akan berhenti di tingkat wacana saja.

Oleh karena itu, sejak awal dilantik, seorang kepala daerah harus segera menyiapkan aparatnya dalam aspek moral ini. Termasuk menjadikan dirinya sebagai teladan bagi semua bawahannya.

Moral yang baik belumlah cukup, tapi juga harus diimbangi dengan kompetensi. Yaitu kemampuan di bidang kepemimpinan, manajerial, dan teknis. Untuk mencapai kompetensi yang diperlukan, tidak terlepas dari sistem kepegawaian yang diterapkan. Model manajemen SDM berbasis kompetensi nampaknya menjadi keniscayaan. Termasuk sistem kompensasi yang memadai harus menjadi perhatian.

Selain itu perlu didukung dengan perubahan paradigma, yaitu dari mental penguasa menjadi pelayan masyarakat. Termasuk budaya kerja yang proaktif & cepat tanggap terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

2.4. Masalah-masalah Peningkatan SDM dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah

Pengaturan Sumber Daya Manusia adalah sangat sulit dan kompleks. Manusia mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan, latar belakang sosial budaya dan sebagainya yang bervariasi dan sering terbawa serta ke dalam unit kerja/ organiasi.

Jumlah penduduk yang besar adalah merupakan salah satu modal dasar pembagunan Daerah, tetapi penduduk yang tidaak memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja akan menimbulkan masalah di dalam pembangunan Daerah. Hampir setiap Negara ataupun wilayah banyak mengalami masalah di dalam menangani masalah pengangguran. Penyebab timbulnya pengangguran adalah

1.         Tidak dimilikinya pendidikan yang memadai

2.         Tidak dimiliki bekal keterampilan untuk dapat melakukan aktifitas pekerjaan

Masalah-masalah yang akan timbul dari pengangguran :

1.         Adanya kesenjangan sosial

2.         Adanya kerawanan sosial

A. Pendekatan Masalah

Konsep lepas landas dalam upaya pembagunan nasional dapat diartikan sebagai sifat kemandirian yaitu kemampuan membangun dengan kekuatan sendiri. Tolak ukur pembangunan nasional tidak terpusat pada besarnya ekonomis semata tetapi sekaligus mencangkup besaran-besaran sosial budaya seperti keberhasilan dalam pembentukan nilai kelembagaan, penampungan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan segenap harkat dan kehendak masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Hasrat dan kehendak tersebut tercermin dalam masyarakat Indonesia yang ingin diwujudkan, yaitu masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual.

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penopang utama suatu masyarakat modern.Untuk itu maka dalam mengejar ketinggalan di bidang tersebut harus banyak belajar dan mencoba.Dalam upaya itu maka kita harus menitikberatkan kepada penguasaan kemampuan memproduksi ilmu dan teknologi tersebut, bukan sekedar memproduksikan dan mengkonsumsikan. Pendidikan keilmuan harus difokuskan kepada penguasaan metodologis pendidikan dan bukan sekedar penguasaan ilmu pengetahuan dan teoritis.

Teknologi merupakan penerapan teori-teori ilmiah dalam memecahkan masalah praktis baik berupa perangkat keras yang berupa peralatan maupun perangkat lunak yang berupa metode/teknik pemecahan masalah. Penguasaan teknologi tidak sekedar menguasai perincian teknis mengoprasikan peralatan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu menguasai proses berfikir yang melandasi teknologi tersebut.

Filosofi mengenai produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia karena makna produktivitas adalah keinginan dan upaya manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang atau dapat dikatakan bahwa dalam suatu kehidupan tanpa suatu tujuan, baik individu maupun kelompok akan tidak berguna, hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini.

Produktivitas memiliki 2 dimensi yaitu : efektifitas dan efisiensi. Dimensi I (efektivitas) : pencapaian unjuk kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Sedangkan dimensi efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realiasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan

Produktivitas individu mendapat perhatian cukup besar  hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa sebenarnya produktivitas manapun bersumber dari individu yang melakukan kegiatan. Individu yang dimaksud adalah individu sebagai tenaga kerja yang memeiliki kualitas kerja yang memadai. Manfaat dari peningkatan produktivitas pada tingkat individu dapat dilihat dari :

1.         Meningkatnya pendapatan jaminan sosial

2.         Meningkatnya harkat dan martabat serta pengakuan terhadap potensi individu

3.         Meningkatnya motivasi kerja dan keinginan berprestasi

Tingginya pertumbuhan penduduk di suatu daerah tidak selalu berkaitan dengan buruknya prekonomian suatu daerah. Selama pertumbuhan penduduk diikuti dengan peningkatan penghasilan, karena semakin tinggi peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka makin tinggi produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pendapatanya. daerah tersebut berarti masih dalam proses pengembangan. Namun demikian dimasa mendatang jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka dampaknya akan mengakibatkan turunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti pula membutuhkan penyediaan pangan, perumahan lahan untuk bekerja dan lapangan kerja yang cukup.Dengan demikian Sumber Daya Alam yang dibutuhkan makin meningkat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Produktivitas individu dapt dinilai dari apa yag dilakukan oleh individu tersebut dalam kerjanya. Produktivitas individu adalah bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaannya dalam mengisi pembangunan yang akan terus berlangsung.

B.  Pemecahan Masalah

Penyelesaian yang dihadapi untuk menangani masalah pengangguran :

1.  Program pembangunan yang melibatkan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang masih menganggur di program padat karya

2.    Peningkatan mutu pendidikan dengan meningkatkan mutu pendidikan, maka tenaga-tenaga terdidik yang berkualitas akan memberikan manfaat bagi pembangunan Daerah maupun nasional dan sekaligus dapat mengurangi pengagguran.

Pembangunan tidak merupakan suatu proses yang membujur lurus, melainkan merupakan suatu jaringan perubahan erat sekali hubungannya yang satudengan yang lain. Pendekatan terhadap pembangunan menurut pola dari atas ke bawah telah kehilangan kredibilitasnya karena pengalaman yang kurang mengenakkan.Partisipasi tanpa belajar dapat merupakan suatu latihan yang tidak berguna. Karena pihak-pihak yang terlibat justru kecewa dan karena tidak mendapatkan sukses yang diinginkan.

Bidang pembangunan, Negara-negara yang sedang berkembang telah mencatat sukses yang besar walaupun tidak seluruhnya sama. Setiap penilaian umum, masalah kemiskinan menghantui dunia dalam proposisi luas dan pada suatu skala yang tidak dapat diterima oleh seleuruh komponen dalam suatu bangsa dan Negara.

Pengalaman dalam bidang pembangunan selama 30 tahun menyarankan bahwa pendekatan birokratik terhadap kaum lemah harus digantidengan usaha-usaha yang menghidupkan motivsi dari dalam, akibat organisasi swadaya. Supaya swadaya itu dapat dicapai, mutlak perlua gar sebelumnya aspirsi kaum bawah dalam bidang material, sosial, dan spiritual dijabarkan dan pada waktu yang sama aspirasi itu hendaknya dikaitkan dengan ikatan-ikatan maupun kesempatan yang terkandung dalam berbagai situasi, baik ekonomi, sosial budaya dan teknologi. Dalam hal ini kita tidak membedakan tekhologi maju, madya, sederhana tetapi memilih teknologi yang kita perlukan untuk pembangunan. Walaupun demikian pemilihan ini harus  didasarkan pada kriteria, yaitu : produktivitas, kesempatan membuka lapangan pekerjaan dan tidak merusak lingkungan.

Secara keseluruhan teknologi harus merupakan pelengkap kemanusiaan dalam meningkatkan taraf kehidupan ke arah yang lebih baik, sebagai individu, organisasi dan yang lebih besar lagi adalah Negara dan bangsa.

2.5. Solusi Mengatasi Masalah SDM untuk Mencapai Pembangunan yang Berkelajutan.

Untuk menghadapi era Globalisasi yang sarat dengan persaingan global dan pengaruhnya, Indonesia harus memperkuat pengembangan SDMnya dimulai memperkuat budaya lokal yang bisa menyaring serta melawan pengaruh globalisasi, serta memperkuat budaya lokal yang menjadi ciri bangsa kita dan menampilkannya di dunia Internasional sebagai kekuatan yang yang membedakan kita dengan negara lain.

Dalam hubungan dengan pembangunan berkelanjutan, pengembangan SDM Indonesia harus mendapat perhatian yang besar dari pemerintah dan juga seluruh stackholder tidak terkecuali juga seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pemerintah harus memperkuat sistem pendidikan beserta muatan kurikulumnya yang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pengembangan SDM Indonesia disamping penguatan sektor kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

2.6. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Adanya Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai usaha mempersiapkan orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dengan segala kedudukannya. Hal ini berarti bahwa usaha itu tidak terbatas pada pembinaan kemampuan fisik melainkan juga kemampuan mental sebagai pendukung suatu kebudayaan. Dengan demikian maka pengembangan sumber daya manusia itu harus dapat mempersiapkan keterampilan jasmaniah seseorang agar ia dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya serta tanggungannya.

Pengembangan sumberdaya manusia juga harus dapat mempersiapkan seseorang untuk memainkan peranan sosial secara mantap sesuai dengan kedudukan-kedudukannya di masyarakat. Oleh karena itu praktek komunikasi atau interaksi sosial yang efektif itu hanya mungkin terselenggara kalau ada pranata yang terwujud atas dasar nilai-nilai, maka pengembangan sumberdaya manusia berarti usaha aktif penanaman sikap dan keterampilan pada anggota masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku sebagai pedoman hidup yang mengembalikan pola tingkah laku sosial mereka.

·         Contoh Pembangunan Daerah  yang Belum Baik ( Pembangunan jalan raya di daerah Sumatera Utara )

Manajemen pengelolaan dana pembangunan, khususnya pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) masih belum baik. Indikasinya, dalam proses pembangunan dan perbaikan jalan seringkali tidak terprogram dengan baik, sehingga muncul pembangunan yang tidak merata dan seolah tidak dilakukan secara terpadu.

Dana pembangunan jalan memang terbatas jumlahnya, tapi kemudian dengan pengelolaan yang kurang baik, pembangunan jalan tersebut berantakan. Artinya, Ini tentu tidak akan memaksimalkan fungsi jalan raya tersebut.

Tidak efektifnya suatu pembangunan jalan raya dari Dinas terkait yang terlalu lambat dalam melakukan pekerjaanya,  hal ini memang tidak lepas dari berbagai kepentingan. Ini diakibatkan belum adanya rencana yang belum matang terkait pembangunan proyek yang diakibatkan kurang baiknya MSDM dalam suatu sistem, ini mengakibatkan jeleknya image pengelola tersebut di mata masyarakat. Mengingat Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,245 triliun melalui APBN 2011 untuk perbaikan jalan nasional di daerah itu. Memang anggaran sebesar Rp1,245 triliun itu tidak akan mencukupi mengingat jalan yang rusak di Sumut mencapai panjang 2.220 kilometer.

·         Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara no. 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 - 2013 difokuskan pada Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Sumatera Utara baik pada tingkat aparatur pemerintahan maupun anggota masyarakat.

Beberapa kebijakan yang menjadi prioritas :

Pelayanan Umum meliputi perencanaan pembangunan, pemerintahan umum, kepegawaian, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika

1.  Ketertiban dan ketentraman

2. Ekonomi meliputi perhubungan, tenaga kerja, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi

3. Lingkungan hidup

4. Perumahan dan fasilitas umum meliputi pekerjaan umum dan perumahanrakyat

5. Kesehatan

6. Pariwisata dan budaya

7. Pendidikan

8. Perlindungan sosial meliputi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan sosial.

2.7. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Birokrasi.

Sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pedidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 dijelaskan Jenis Diklat:

a. Diklat Prajabatan;

b. Diklat Dalam Jabatan.

1. Diklat Prajabatan

Dalam Pasal 7 PP Nomor 101 Tahun1999 Tentang Pedidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dijelaskan Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai negeri Sipil (PNS), disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

2. Diklat Dalam Jabatan

Adapun yang dimaksud dengan Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Diklat Dalam Jabatan terdiri dari:

1) Diklat Kepemimpinan;

Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. yang terdiri dari :

a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV.

b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III.

c. Dikaltpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II.

d. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I.

2) Diklat Fungsional;

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.

3) Diklat Teknis.

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.

2.3 Kinerja

Kenerja menurut Vietzal Rivai dan Dato, DR Ahmad Fawzi Mohd. Basri adalah “ hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan rugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target dan sasaran atau criteria yang telah ditentukan lebih dahulu dan telah disepakati bersama.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Progam pengembangan sumber daya manusia hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan saat ini maupun masa depan. Pengembangan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual serta moral sumber daya manusia supaya prestasi kerja baik dan mencapai hasil yang komplek.

Pentingnya pengembangan sumber daya manusia ini juga dapat diklasifikasikan menurut manfaatnya bagi masing-masing subjek yang ada, yakni bagi indivudu selaku tenaga kerja, dan untuk personal, hubungan manusia, dan pelaksanaan kebijakan.

Kualitas suatu MSDM sangat mempengauhi suatu pembangunan dalam suatu pencapaianya.

Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa.

 Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan tinggi mempunyai peran dalam pembangunan bangsa, karena akan mendidik secara berwawasan dan tenaga kerja professional yang mampu terampil untuk melaksanakan tugas pembangunan juga untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di dalam suatu sistem. Disini sangat diperlukan keterampilan dan kualitas sebagai penangkis suatu permasalahan dengan mengeluarkan berbagai solusi-solusi yang berkualitas,  efektif dan efisien.  

Kualitas sumber daya manusia merupakan merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai.

Agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh penduduk harus mempunyai kualitas yang memadai sehinga dapat menjadi modal pembangunan yang efektif. Tanpa adanya peningkatan koalitas, jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan berbagai masalah dan menjadi beban pembangunan.

3.2. Saran

Pengembangan sumber daya manusia perlu ditingkatkan kembali guna meningkatkan kualitas SDM yang ada. Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia itu hendaknya dengan pemberian pendidikan yang layak bagi SDM di Indonesia, sehingga manusia dapat memperoleh wawasan serta info permasalahan-permasalahan terbaru yang menyangkut tentunya tentang kesejahteraan masyarakat, dengan begitu dapat berdaya saing dengan Negara belahan Dunia lainya, apalagi sekarang era Globalisasi dimana manusia bersaing sangat ketat dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi yang menentukan arah masa depan manusia.

Perlu peran pemerintah (Manajemen Pemerintahan) dan pimpinan perusahaan  yang proaktif dalam melakukan suatu seleksi terhadap karyawan yang akan memasuki pemerintahan atau perusahaan (dalam swasta ). Sehingga hasilnya benar-benar berkualitas tanpa adanya unsur kekeliruan terhadap hasil kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

http://logowa.ui.ac.id/w/287

http://tiarawahyurahmawati.wordpress.com

http://cadasmaranataardi.blogspot.com

Makaginsar.Peningkatan kualitas dan produktivitas manusia, KIPNAS V, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 1991

Sedarmayanti.SDM dan produktivitas kerja , Ilham Jaya, Bandung,1995.

http://humancapitaljournal.com